... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Lika-liku Politik Nahdlatul Ulama

Foto: Lika-liku Politik Nahdlatul Ulama

Oleh: Beggy Rizkiansyah, pegiat sejarah, kolumnis Kiblatnet

“Pak Mahfud orang yang belum pernah menjadi kader NU,” ujar Said

Pernyataan tadi menjadi lonceng pupusnya peluang Mahfud M.D menjadi Calon Wakil Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019. Jokowi akhirnya lebih memilih K.H. Ma’ruf Amin sebagai calon wakilnya. Apa daya, kemeja putih yang sudah disiapkan Mahfud untuk deklarasi tak jadi dipakai dihari deklarasi Jokowi.

—-

KIBLAT.NET – Sepenggal kisah politik yang melibatkan Nadhlatul Ulama (NU) tadi memang menarik perhatian publik. Terkadang penggalan-penggalan kisah politik tadi berujung pada kesimpulan-kesimpulan yang tergesa-gesa tentang NU. NU dianggap sebagai kelompok yang kompromistik, atau bahkan sebagai oportunis. (Mitsuo Nakamura: 1981) Padahal perjalanan politik NU tidak sederhana tak bisa dinilai dari satu dua peristiwa politik.

Setidaknya kita harus memulai dari awal perjalanan politik NU. Sejak didirikan oleh para ulama tahun 1926. Berdirinya NU memang tak lepas dari dinamika yang terjadi dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Kekecewaan terhadap tidak diakomodirnya NU dalam Kongres Al-Islam berujung pada pembentukan Nadhlatul Ulama di tahun 1926.

Perjalanan NU di masa-masa kolonial lebih berorientasi pada konsolidasi organisasi dan pemikiran keagamaan dalam tubuh NU sendiri. Persoalan-persoalan yang terkait fiqih lebih banyak dibahas dalam masa-masa awal Kongres NU sejak tahun 1926 hingga masa berakhirnya kolonialisme di Indonesia. pembahasan itu juga meliputi persoalan ikhtilaf fiqh seperti kurban, boleh atau tidaknya otopsi dan lainnya. (Achmad Farichin Chumaidy: 1977)

Orientasi pada persoalan ibadah dan fiqih bukan berarti membatasi NU bergerak dalam lingkup yang sempit. NU juga membahas pemberdayaan ekonomi umat lewat pembentukan Shirkah Mu’awanah dan pemanfaatan wakaf dalam masyarakat. Sebagai organisasi keagamaan, NU memang tidak bergelut dalam lapangan politik. Namun tetap saja, NU tidak bisa menghindar dari aspek-aspek politik. (Achmad Farichin Chumaidy: 1977)

Penentuan Kongres NU di Semarang misalnya, tak bisa dilepaskan dari upaya NU untuk menandingi hegemoni gerakan kiri yang saat itu sangat kuat pengaruhnya di Semarang. Kehidupan di alam penjajahan Belanda memang membuat persoalan politik menjadi sensitif terutama terkait kekuasan pemerintah kolonial Belanda. Meski demikian NU tetap memiliki perhatian dan bersuara.

Seperti gerakan Islam lain saat itu NU misalnya memprotes ketidaknetralan pemerintah kolonial dalam kehadiran missi zending di tanah Jawa.  Secara perlahan NU juga menunjukkan sikap penolakannya terhadap kolonialisme Belanda lewat sejumlah fatwa. Ketika Belanda menghadapi Perang Dunia Kedua, K.H. Hasyim Asy’ari memberi fatwa haram untuk ikut berperang bersama Belanda melawan Jepang dan haram berdonor darah untuk kebutuhan pasukan Belanda. (Achmad Farichin Chumaidy: 1977)

BACA JUGA  Kematian Mengintai Para Tahanan Politik di Penjara Mesir, Ini Sebabnya

Keterlibatan lain NU yang tak bisa dilepaskan dari politik adalah bergabungnya NU ke dalam Majelis Islam A’la Indonesia. Di MIAI bahkan K.H. Wahid Hasyim menjadi penggeraknya. MIAI menjadi wadah yang memperjuangkan penolakan terhadap kasus-kasus penistaan agama yang terjadi kala itu. Begitu pula dengan penolakan terhadap aliran sesat seperti Ahmadiyah. (Achmad Farichin Chumaidy: 1977)

Ikutnya NU dalam MIAI artinya melibatkan pula dalam berbagai isu keumatan, termasuk hubungan MIAI dengan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang menghendaki ‘Indonesia Berparlemen.’ (Choirul Anam : 2010)

Meski MIAI adalah satu federasi ormas-ormas Islam, namun MIAI menjadi salah satu pengusung beberapa wacana soal kepemimpinan di Hindia Belanda (Indonesia) kala itu. Ketika GAPI sedang menyusun rancangan konstitusi negara, MIAI mengusulkan agar  “agama mayoritas rakyat Indonesia adalah Islam, maka sudah semestinya Staatshoofd (kepala negara) Indonesia adalah orang Islam.” (Deliar Noer: 1982)

Di atas semua itu, MIAI menjadi satu wadah persatuan umat Islam yang sebelumnya pernah tercerai-berai. Ketika Jepang masuk ke Indonesia, eksistensi MIAI segera berakhir. Politik tangan besi Jepang menyebabkan para tokoh Islam berupaya untuk bersiasat mengelabui Jepang.

Amat jelas, Jepang berupaya memperalat para tokoh Islam agar dapat menggalang dukungan rakyat kepada Jepang. Para tokoh Islam misalnya memanfaatkan pelatihan militer dalam rangka pembentukan pasukan Pembela Tanah Air (PETA).

Gedung MIAI, cikal bakal Masyumi.

Diplomasi NU di Zaman Jepang

Pada Desember 1944, Hizbullah dibentuk sebagai korps cadangan dari pasukan Pembela Tanah Air (Peta). Beberapa perwiranya terdiri dari para kiyai yang diberi tugas untuk melatih pasukan-pasukan baru. Hizbullah secara eksplisit menjadi tentara Masyumi. Para kiyai dan ulama, termasuk tokoh-tokoh NU seperti K.H. Wahib Wahab ikut terlibat dalam pelatihan militer tersebut. Kelak pelatihan ini memberi bekal kemampuan militer bagi umat Islam dalam masa-masa revolusi kemerdekaan Indonesia. (Harry J. Benda: 1985 dan K.H. Saifuddin Zuhri: 2013)

Selama masa Jepang, Masyumi mampu mengembangkan jaringannya ke berbagai wilayah di Indonesia dan merekrut milisi bagi organisasi tersebut tanpa halangan berarti dari Jepang. Menurut tokoh NU, K.H. Wahid Hasyim, perang adalah tipu daya untuk memanfaatkan lawan.

“…politik ‘kerja sama’ ini merupakan kesempatan paling baik dan tidak setiap kali bias kita alami, untuk menghidupkan mesin penggerak potensi Islam. Dan untuk cita-cita Indonesia merdeka, kemungkinan-kemungkinan yang mustahil kita capai di zaman penjajah Belanda lebih terbuka…! Ingat, menentang Nippon secara terang-terangan risikonya sangat besar. Bersikap pasif diluar gelanggang sebagai penonton, kecuali akan dicurigai, paling-paling cuma bias menyumpah dan menggerutu. (K.H. Saifuddin Zuhri: 2013)

K.H. Wahab Hasbullah pernah mengatakan bahwa dalam bersiasat melawan Jepang, “ Saudara mesti tetap berjiwa, tetap memiliki roh Islam, agar tak mudah di Nippon kan. Di zaman ini kita harus pandai berdiplomasi dalam menghadapi Nippon.” (K.H. Saifuddin Zuhri: 2013)

BACA JUGA  Kyai Cholil Nafis: Semoga Mursi Diterima Sebagai Syuhada

Kelak kepandaian diplomasi para tokoh NU ini kembali diuji dalam era Orde Lama di bawah Soekarno. Namun hal itu masih jauh, dan kontribusi NU terutama sekali menempatkan tokohnya yaitu, K.H. Wahid Hasyim sebagai salah satu founding fathers Indonesia, ketika ia tergabung dalam anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI),yang membahas persoalan amat penting, yaitu dasar negara Indonesia.

Sejak awal K.H. Wahid Hasyim menekankan soal kedudukan agama dalam negara. Meski dalam satu kesempatan, ia menyoal kedudukan agama ini dengan kalimat bersayap;

 “Sejarah masa lampau kami (demikian katanya) telah menunjukkan bahwa kami belum mencapai kesatuan. Demi kepentingan kesatuan ini, yang kami perlukann secara mendesak dan dalam usaha membangun negara Indonesia kita, di dalam pikiran kami pertanyaan terpenting bukanlah, “Di manakah akhirnya tempat Islam (di dalam negara) itu?” Akan tetapi pertanyan yang terpenting adalah, “Dengan jalan manakah akan kami jamin tempat agama (kami) di dalam Indonesia Merdeka?” Karena itu sekali lagi saya ulangi: Yang sangat kita butuhkan saat ini adalah persatuan bangsa yang tak terpecahkan.” (Harry J. Benda: 1985)

Posisi K.H. Wahid Hasyim dalam sidang BPUPKI sangat jelas. Ia menjadi salah satu perwakilan umat Islam bersama tokoh lain seperti Haji Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, A. Kahar Muzakkir dan lainnya. Tokoh-tokoh Islam ini kemudian menjadi para pengusung cita-cita Islam menjadikan Islam sebagai dasar negara.

K.H. Wahid Hasyim bahkan menjadi seorang yang mengusulkan agar UU memuat syarat Presiden Indonesia harus beragama Islam. Meski usul ini kemudian tak diadopsi, namun kehadiran ia dalam panitia sembilan memainkan peran penting sebagai utusan NU yang memperjuangkan aspirasi umat Islam. Termasuk di dalamnya Piagam Jakarta.

Dihapuskannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945 tak membuat langkah para tokoh Islam surut. Sejak September 1945, Moh. Roem, K.H.. Wahid Hasyim dan A. Kahar Muzakkir berembuk dan memutuskan agar Masyumi tetap aktif meskipun Indonesia telah merdeka. (Deliar Noer: 1987) Oleh sebab itu ketika pemerintah memutuskan dibukanya keran bagi eksistensi partai politik, maka Umat Islam pun turut dalam gerbang baru perpolitikan di Indonesia tersebut.

Baca halaman selanjutnya: NU dan Masyumi ...

Halaman Selanjutnya 1 2 3 4 5
Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Info Event

Pengen Lulus Kuliah Tapi Juga Hafal Al-Quran? Kuy Gabung di MTM Zaid bin Tsabit

PENGEN LULUS SARJANA? TAPI JUGA PENGEN HAFAL AL-QURAN? Gabung aja bareng kita di Markaz Tahfidz...

Ahad, 03/02/2019 22:29 0

Indonesia

Dua Pegawainya Dianiaya Saat Bertugas, KPK Lapor ke Polda Metro Jaya

Pegawai KPK dianiaya saat bertugas hingga mengalami retak pada hidung dan luka sobekan pada wajah

Ahad, 03/02/2019 18:33 0

Indonesia

Faktor Cina, Pemerintah Indonesia Dinilai Berbeda Sikapi Rohingya dan Uighur

Diakui, banyak negara yang cenderung tidak mau mengkritisi Cina, berbeda dengan Myanmar. Hal itu menurut Heru karena Cina mempunyai posisi yang berbeda di dunia internasional.

Ahad, 03/02/2019 12:46 0

Eropa

Masyarakat Dunia Gelar Aksi Mengutuk Tindakan Cina terhadap Uighur

Demonstran membawa spanduk bertuliskan: "Kebebasan untuk Uighur", "Hentikan kekejaman terhadap Uighur", "Akhiri pembantaian di Uighur!".

Ahad, 03/02/2019 11:53 0

Palestina

Perusahaan Spanyol Tolak Bangun Jalur Kereta Israel di Tanah Palestina

Pekerja perusahaan juga menolak keikutsertaannya dalam proyek dengan alasan yang sama.

Ahad, 03/02/2019 10:16 0

Arab Saudi

Arab Saudi Akan Lebih Banyak Bangun Bioskop

Perjanjian tersebut adalah bagian dari strategi SEVEN untuk mengembangkan dan mengoperasikan 50 bioskop di seluruh Kerajaan selama beberapa tahun mendatang.

Ahad, 03/02/2019 10:00 0

Indonesia

Dipertanyakan, Kenapa Aksi Kekerasan di Papua Tak Disebut Terorisme

Penyebutan KKB di Papua, sebut Heru, juga karena pengambil kebijakan khawatir jika disebut teroris, maka akan benar-benar lepas dari Indonesia. Sehingga di Papua masih disebut sebagai KKB.

Ahad, 03/02/2019 09:38 0

Indonesia

ONECARE Beri Bantuan ke Muhammad, Bocah Tiga Tahun Penderita Gizi Buruk di Pesisir Pandeglang

Bocah berumur 3 tahun tersebut telah menderita gizi buruk semenjak tahun lalu.

Ahad, 03/02/2019 00:15 0

Indonesia

PAHAM: Muslim Uighur Tak Dibela Barat karena Islam

bahkan pemberitaan pun di dunia internasional, pembelaan media barat terhadap Uighur tidak ada.

Sabtu, 02/02/2019 21:35 0

Profil

Muhammad bin Wasi’, Teladan dalam Kezuhudan dan Jihad

Pukulan tentara Allah itu mengenai kepala musuh hingga terbelah menjadi dua bagian. Sedangkan pukulan pedang musuh hanya mengenai topi baja yang dia kenakan di kepalanya, hingga dia tidak bisa melepaskannya.

Sabtu, 02/02/2019 20:58 0

Close