MILF Akan Lanjutkan Perlawanan Jika RUU Otonomi Bangsamoro Ditolak

KIBLAT.NET, Manila – Murad Ebrahim, pemimpin Front Pembebasan Islam Moro (MILF), memberikan suara untuk pertama kalinya pada peblisit hari Senin (21/01/2019). Dia berharap bahwa Muslim Mindanao ikut memilih untuk membangun daerah yang benar-benar otonom bagi Bangsamoro.

Ebrahim memberikan suaranya di Sekolah Dasar Simuay Junction di Darapanan di kota Sultan Kudarat, Maguindanao yang menjadi basis kelompok. Pendukung bergantian menjabat tangannya yang tiba dengan sekelompok pengawal.

“Sebagai seorang revolusioner, kami siap untuk skenario apa pun, selama proses demokrasi dilakukan dengan cara yang baik, tanpa intimidasi, tanpa curang, kami bertekad untuk menerima apa pun yang merupakan hasil (dari plebisit),” kata pria 71 tahun itu.

“Jika BOL (Undang-Undang Organik Bangsamoro) tidak disahkan, kami akan terus berjuang sampai perjanjian diimplementasikan. Menjadi tugas pemerintah untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut. Kami hanya mitra, tetapi tanggung jawab utama adalah dengan pemerintah, mereka harus mengimplementasikan perjanjian,” tegas Ebrahim.

Untuk diketahui, para pemimpin Kota Cotabato, Kota Isabela di provinsi Basilan, dan provinsi Sulu dan Cotabato Utara sangat menentang untuk menjadi bagian dari wilayah Bangsamoro yang baru. Mereka mengkampanyekan untuk memilih suara “tidak”.

Plebisit adalah hasil dari perjanjian perdamaian sementara Maret 2014 antara MILF dan Manila. MILF berjanji untuk menyerahkan sepertiga dari persediaan senjata yang besar jika UU organik disahkan.

Pasukan MILF disebut-sebut memiliki persenjataan seperti senapan mesin anti-pesawat, roket anti-tank B40, mortir dan berbagai macam senapan bertenaga tinggi. Selain itu, kelompok juga mendapat dukungan warga yang menginginkan kehidupan yang lebih baik bagi Bangsamoro.

Kelompok Ebrahim awalnya adalah bagian dari MNLF di bawah Nur Misuari, tetapi memisahkan diri pada akhir 1970-an. Kelompok memilih jalur pejuangan demokratis untuk mendapatkan kembali tanah air Muslim yang terpisah.

Misuari akhirnya menandatangani perjanjian damai dengan Manila pada September 1996. Setelah perjanjian itu ditandatangani ia menjadi gubernur ARMM. Meskipun ada kesepakatan damai, ada kekecewaan yang meluas terhadap lemahnya otonomi yang diberikan kepada mereka.

Di bawah perjanjian damai dengan MILF, Manila diharuskan menyediakan Rencana Marshal mini untuk memacu pembangunan ekonomi di wilayah Muslim di selatan dan bantuan mata pencaharian dan perumahan bagi puluhan ribu mantan pemberontak untuk mengangkat standar kehidupan mereka yang buruk.

Sumber: Manila Times
Redaktur: Ibas Fuadi

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat