... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Di Balik Referendum di Wilayah Mayoritas Muslim Mindanao

Foto: Bangsamoro

KIBLAT.NET – Sejumlah area berpenduduk mayoritas Muslim di Filipina Selatan pada hari Senin (21/01) lalu menggelar referendum untuk memilih apakah kekuasaan pemerintah pusat akan diserahkan ke pemerintah lokal sesuai dengan undang-undang otonomi baru untuk Bangsamoro. Undang-undang yang sebelumnya bernama BBL (Bangsamoro Basic law) dan diubah menjadi BOL (Bangsamoro Organic Law) ini apabila disetujui akan diterapkan di salah satu wilayah konflik paling berdarah di Asia Tenggara tersebut.

Referendum kali ini merupakan puncak dari sebuah proses panjang dan rumit negosiasi damai antara Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dengan beberapa era kepemimpinan di tubuh pemerintahan Manila dalam rangka mengakhiri konflik lintas generasi yang telah menewaskan sedikitnya 120.000 orang sejak tahun 1970an.

Sekitar 2,8 juta warga yang terdaftar sebagai pemilih di dua wilayah mayoritas Muslim di Mindanao diberi opsi “ya” atau “tidak” untuk mendukung undang-undang baru sebagai dasar legitimasi otonomi pemerintahan Bangsamoro. Undang-undang ini terutama untuk merevisi sekaligus meningkatkan cakupan undang-undang otonomi yang sudah ada sebelumnya yang dianggap tidak efektif.

Pemerintahan Otonomi yang Diharapkan

Wilayah Muslim di Mindanao termasuk di antara wilayah Asia Tenggara yang tidak stabil dan luput dari perhatian, kekurangan infrastruktur, lapangan kerja, dan sekolah. Dampak yang diharapkan dengan mengatur pemerintahan sendiri, wilayah itu nantinya akan memiliki kekuasaan dan wewenang yang lebih besar, budget dan kebijakan politik untuk mengentaskan berbagai masalah kemiskinan, mempekerjakan lebih banyak pegawai negeri sipil, dan menarik lebih banyak investasi swasta terutama di bidang pertanian dan tambang.

Menurut data resmi pemerintah, lebih dari 50 persen jumlah keluarga di wilayah mayoritas Muslim Mindanao hidup dalam kemiskinan, padahal secara nasional tingkat kemiskinan adalah 21,6 persen. Antara 2015 s/d 2016, jumlah anak yang bersekolah hanya mencapai sepertiga dengan tingkat rata-rata drop out tertinggi. Sementara secara nasional jumlah anak yang bersekolah mencapai 68 persen.

Apa dan Bagaimana Setelah Otonomi Terbentuk?

Hasil referendum rencananya akan diumumkan hari Jumat (25/01) pekan ini dengan prediksi suara “ya” alias mendukung akan keluar sebagai pemenang. Jika ini terjadi, referendum susulan yang lebih kecil akan diadakan pada tanggal 6 Februari untuk memberikan opsi kepada beberapa wilayah lain apakah mereka akan bergabung dengan entitas pemerintahan otonomi yang baru saja terbentuk.

BACA JUGA  Imajinasi Kolonial di Balik Budaya ‘Asli’ Nusantara

Pemerintah pusat Manila akan menunjuk “pemerintah” Otoritas Transisi Bangsamoro memimpin pemerintahan hingga pemilu yang akan digelar tahun 2022 dengan jatah 80 kursi legislatif. Setelah itu, para legislator akan memilih seorang Ketua Menteri sebagai kepala pemerintahan wilayah otonomi. Organisasi MILF mendapatkan dukungan luas dan diharapkan akan mengambil peran terbesar dalam proses tersebut.

Dalam konsep otonomi ini, Bangsamoro akan memiliki wakil legislatif mereka sendiri, wewenang eksekutif, dan otoritas fiskal. Namun untuk urusan pertahanan, keamanan, dan kebijakan luar negeri dan moneter masih tunduk di bawah kekuasaan Manila. Hasil referendum apabila memilih “ya” atau mendukung otonomi akan membawa konskuensi penyerahan sekitar 40.000 pucuk senjata yang saat ini ada di tangan gerilyawan MILF dan warga sipil.

Efek di Bidang Keamanan

Menurut para penggagas, dengan terbentuknya pemerintahan otonomi diharapkan akan bisa mengatasi akar masalah instabilitas, meskipun tentu saja tidak akan bisa 100 persen sekaligus meredam efek separatisme yang sudah berjalan selama puluhan tahun, termasuk konflik bersenjata antar klan.

Mindanao berada dalam status hukum darurat militer sejak peristiwa Perang Marawi di bulan Mei 2017. Militer Filipina membutuhkan waktu hingga lima bulan untuk mengambil alih kembali kota Marawi dalam keadaan setengah bagian kota hancur. Ada kekhawatiran sisa pejuang yang masih hidup akan konsolidasi membangun kekuatan, termasuk bergabung dengan afiliasi di luar negeri untuk kemudian kembali merencanakan serangan.

Insiden bom tahun 2018 lalu yang terjadi di sebuah mall di kota Cotabato dan Sultan Kudarat menunjukkan bahwa elemen-elemen yang kontra terhadap proses politik masih eksis.

Otonomi atau Status Quo 

BACA JUGA  Perjuangan Penegakan Islam di Aljazair, dari Era Kolonialisme Hingga Kebangkitan FIS

Apabila opsi “tidak” alias menolak otonomi menang dalam referendum, maka berarti juga kemenangan bagi status quo. Meskipun hal itu diprediksi kemungkinannya sangat kecil, tetap ada sejumlah wilayah yang menolak tawaran bergabung dengan pemerintahan otonomi.

Di antara wilayah yang menolak bergabung dengan pemerintah otonomi dan tetap menginginkan status quo adalah kota Cotabato. Menurut sejumlah jajak pendapat, tidak semua menerima dan setuju bergabung dengan pemerintahan otonomi Bangsamoro. Selama ini Cotabato digadang-gadang sebagai ibukota Otoritas atau Pemerintahan Otonomi Bangsamoro. Jika hasil referendum susulan menolak, maka harus dicari opsi lain sebagai pusat pemerintahan atau ibukota.

Faktor Duterte

Dalam sejarah Filipina, wilayah selatan terutama Mindanao bukan menjadi prioritas bagi pemerintah Manila dalam berbagai aspek. Namun di bawah Rodrigo Duterte yang merupakan presiden pertama Filipina yang berasal dari Mindanao, kemungkinan sejarah tersebut akan berubah.

Sementara masih banyak janji Duterte dalam kampanye 2016 yang belum terpenuhi, maka keberhasilan proses transisi pemerintahan otonomi Bangsamoro ini akan menjadi kredit poin dan tercatat sebagai capaian besar Duterte. Fase kesepakatan damai telah dicapai di masa pemerintahan sebelumnya, maka fase transisi ini tinggal dilanjutkan oleh Duterte.

Secara terang-terangan Duterte menyatakan tekadnya untuk membantu wilayah Mindanao yang bergejolak dan berulangkali mengklaim telah berhasil mengubah Davao City dari wilayah rawan kriminal dan pelanggaran hukum menjadi pusat komersial yang terus berkembang. Ia juga mendorong para donatur untuk menyalurkan bantuan ke Mindanao. Meskipun muncul masalah keamanan yang memicu perang di Marawi, nampaknya tidak berpengaruh terhadap popularitas Duterte.

Duterte memiliki hubungan baik dengan para pemimpin separatis meskipun ia sendiri bukan seorang Muslim. Duterte kerap menyinggung garis keturunan keluarganya terutama mendiang neneknya yang merupakan penduduk asli di wilayah Bangsamoro. Dengan sisa masa pemerintahan yang tinggal tiga tahun, kebijakan di wilayah Mindanao akan menjadi warisan terbaik di masa kepemimpinannya.

Penerjemah: Yasin Muslim
Sumber: Reuters
Redaktur: Ibas Fuadi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Ditahan di Mako Brimob, Ahli Pidana Ini Pertanyakan Pembinaan yang Didapat Ahok

Ahli Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Trisno Rahardjo mempertanyakan pembinaan yang didapat Ahok selama ditahan di Mako Brimob

Rabu, 23/01/2019 23:31 0

Indonesia

Tim Advokasi GNPF Ulama: Setelah Bebas, Semoga Ahok Sadar

Ketua Tim Advokasi GNPF Ulama, Nasrullah Nasution berharap Ahok sadar setelah menjalani pidana karena menistakan agama Islam.

Rabu, 23/01/2019 23:17 0

Indonesia

Kemenag Tegaskan Kebijakan Biometrik Persulit Jamaah Haji Indonesia

Polemik penggunaan Biometrik untuk mendapatkan visa haji dan umrah terus berlanjut.

Rabu, 23/01/2019 23:08 0

Indonesia

Tidak Konsisten Soal Pembebasan Ustadz ABB, Pengacara dan Keluarga Adukan Jokowi ke DPR

Putra Abu Bakar Ba'asyir (ABB) bersama Tim Pengacara Muslim mendatangi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat bidang Polhukam, Fadli Zon, Rabu (23/01/2019) sore.

Rabu, 23/01/2019 22:59 0

Indonesia

Ustadz ABB Batal Bebas, Pengurus Ponpes Al-Mukmin Ngruki Kecewa

Ketua Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Islam Al Mukmin, Ngruki Ustadz Ibnu Chanifah menyatakan bahwa pihak pesantren dan warga sekitar sangat kecewa terkait  batalnya status bebas Ustadz Abu Bakar Baasyir.

Rabu, 23/01/2019 22:11 0

Indonesia

Menag: Tidak Ada Pesantren Radikal

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin menegaskan tak ada pondok pesantren radikal.

Rabu, 23/01/2019 21:56 0

Indonesia

Banjir Besar Landa Sulawesi Selatan, 53 Kecamatan Terendam

Banjir Besar Landa Sulawesi Selatan, 53 Kecamatan Terendam

Rabu, 23/01/2019 21:45 0

Indonesia

Pemerintah Godok RUU Pesantren, Apa Isinya?

Pemerintah masih dalam proses penyempurnaan draft Rancangan Undang-Undang tentang Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Rabu, 23/01/2019 21:36 0

Indonesia

Rupiah Melemah, Biaya Haji Diprediksi Naik

BPIH diperkirakan akan mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun ini.

Rabu, 23/01/2019 21:27 0

Indonesia

Ahok Bebas, Ahli Pidana: Kalau Ada yang Mengelu-elukan Berarti Tidak Paham Persoalan

Ketua Tim Advokasi GNPF Ulama, Nasrullah Nasution menegaskan bahwa selesainya masa tahanan Ahok menunjukkan bahwa dia benar-benar bersalah

Rabu, 23/01/2019 21:19 0

Close