... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Referendum Bangsamoro: Beberapa Hal yang Perlu Diketahui

Foto: Bangsamoro

KIBLAT.NET, Manila – Lebih dari dua juta orang Filipina dari wilayah selatan yang berpenduduk mayoritas Muslim akan memilih “ya atau “tidak” untuk undang-undang otonomi baru untuk Bangsamoro. UU terangkum dalam Bangsamoro Basic Law (BBL) yang diubah menjadi Bangsamoro Organic Law (BOL).

UU mengidentifikasi orang-orang Bangsamoro dianggap sebagai penduduk asli atau penduduk asli Mindanao, kepulauan Sulu dan pulau-pulau di sekitarnya pada saat munculnya penjajahan Spanyol.

Referendum tahap pertama digelar hari pada Senin 21 Januari 2019. Diikuti oleh orang-orang di Daerah Otonomi Muslim Mindanao (ARMM), Kota Isabela di Basilan, dan Kota Cotabato.

Sementara penduduk Lanao del Norte, Lanao del Norte, Tagoloan, Balo-i, Pantar, Munai, Tangcal, Nunungan, Cotabato utara (Aleosan, Carmen, Kabacan, Midsayap, Pigkawayan, Pikit, Tulunan) akan memilih pada 6 Februari mendatang.

Berikut adalah beberapa hal terkait Undang-undang Organik Bangsamoro (BOL):

Wilayah Referendum Bangsamoro

Wilayah jangkauan referendum Bangsamoro pada tanggal 21 Januari dan 6 Februari meliputi wilayah di bawah Daerah Otonomi Muslim Mindanao (ARMM), Kota Cotabato, Kota Isabela di Basilan, 6 kota di Lanao del Norte, 39 barangay di berbagai kota Cotabato Utara, dan daerah-daerah lain yang berdekatan dalam wilayah tersebut.

Daerah Otonomi Bangsamoro

Daerah Otonomi Bangsamoro yang baru akan mengambil bentuk pemerintahan demokratis parlementer yang dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintahan dan 80 anggota parlemen.

Adapun rincian pejabat Pemerintah Bangsamoro adalah:

1. Kepala Pemerintahan – Kekuasaannya termasuk menunjuk kepala agensi, biro, dan kantor lainnya serta mengeluarkan perintah dan kebijakan eksekutif dalam yurisdiksinya.

2. Wali – kepala upacara wilayah Bangsamoro yang baru, yang tugasnya meliputi membuka sidang parlemen, menyelenggarakan sumpah jabatan, dan menghadiri upacara publik atas nama daerah

3. Parlemen – Parlemen Daerah Otonomi Bangsamoro terdiri dari 80 anggota dan akan memiliki kekuatan untuk membuat undang-undang, menyerukan referendum, dan melakukan penyelidikan dengan bantuan undang-undang, dll. Anggota parlemen memiliki masa jabatan 3 tahun.

Pemerintah Bangsamoro

Undang-undang menyebutkan bahwa pemerintah Bangsamoro akan berwenang menjalankan perkara-perkara di bawah ini tanpa mengurangi pengawasan umum Presiden Filipina.

  1. Administrasi peradilan
  2. Organisasi administrasi
  3. Pertanian, peternakan, ketahanan pangan
  4. Domain leluhur dan sumber daya alam
  5. Perdagangan barter dan countertrade
  6. Penganggaran
  7. Registrasi nama bisnis
  8. Survei tanah kadaster
  9. Pamong Praja
  10. Klasifikasi tanah publik
  11. Koperasi dan kewirausahaan sosial
  12. Penciptaan, pembagian, penggabungan, penghapusan atau perubahan batas kota dan barangays
  13. Menciptakan perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan pemerintah dan perusahaan perintis
  14. Penciptaan sumber pendapatan
  15. Pertukaran budaya dan kerjasama ekonomi dan teknis
  16. Budaya dan bahasa
  17. Hukum adat
  18. Program pembangunan dan hukum untuk perempuan, buruh, pemuda, orang tua, masyarakat adat dan berbeda
  19. Pengurangan dan manajemen risiko bencana
  20. Pengelolaan limbah padat ekologis dan pengendalian polusi
  21. Zona ekonomi, pusat industri, dan pelabuhan bebas
  22. Pendidikan dan pelatihan keterampilan
  23. Domain terkenal
  24. Lingkungan, taman, pengelolaan hutan, margasatwa, dan konservasi cagar alam
  25. Sumber daya perikanan, kelautan, dan perairan
  26. Hibah dan sumbangan
  27. Haji dan Umrah
  28. Kesehatan
  29. Perumahan
  30. Layanan dan institusi kemanusiaan
  31. Hak asasi Manusia
  32. Hak-hak masyarakat adat
  33. Perairan pedalaman
  34. Saluran air pedalaman untuk navigasi
  35. Perbankan dan keuangan Islam
  36. Buruh, pekerjaan, dan pekerjaan
  37. Perpustakaan dan museum, dan situs sejarah, budaya, dan arkeologi
  38. Pinjaman, kredit, dan bentuk hutang lainnya
  39. Mekanisme konsultasi untuk perempuan dan sektor-sektor yang terpinggirkan
  40. Organisasi rakyat
  41. Investasi sektor energi
  42. Operasi utilitas publik
  43. Pekerjaan umum dan infrastruktur
  44. Peraturan karantina
  45. Pendaftaran kelahiran, perkawinan, dan kematian, salinannya harus dilengkapi dengan Badan Pusat Statistik Filipina
  46. Peraturan pembuatan dan distribusi makanan, minuman, obat-obatan, dan tembakau
  47. Dewan penelitian sains dan teknologi dan program beasiswa
  48. Layanan sosial, kesejahteraan sosial, dan amal
  49. Olahraga dan rekreasi
  50. Kerjasama teknis untuk pengembangan sumber daya manusia
  51. Pengembangan pariwisata
  52. Perdagangan dan industri
  53. Pengembangan perencanaan kota dan desa
  54. Reformasi tanah perkotaan
  55. Pasokan dan layanan air, pengendalian banjir, dan sistem irigasi

Otonomi Fiskal

Daerah Otonomi Bangsamoro diberikan otonomi fiskal untuk mencapai swasembada ekonomi dan pembangunan sejati. Sumber pendapatan untuk Bangsamoro termasuk pajak, biaya, retribusi, block grant tahunan, dan bagi hasil dari eksplorasi sumber daya alam, dan lainnya.

Bagi hasil pajak 75-25 persen

Undang-undang mengatakan 75 persen pajak nasional dan biaya yang dikumpulkan di wilayah tersebut akan jatuh ke tangan pemerintah Bangsamoro, sementara 25 persen akan ke pemerintah nasional. Bagian 75 persen akan “bertambah” ke pemerintah Bangsamoro selama 10 tahun pertama.

Block grant 5 persen

Pemerintah Bangsamoro akan diberikan block grant tahunan sebesasr 5 persen dari pemerintah pusat, yang secara otomatis akan sesuai dengan anggaran. Pada tahun pertama setelah berlakunya Undang-Undang Bangsamoro, block grant harus 5 persen dari pengumpulan pajak pendapatan internal nasional neto dan pengumpulan bersih Biro Pabean dalam tiga tahun fiskal terakhir.

Pertahanan dan Keamanan Nasional

Militer

Anggota Angkatan Bersenjata Filipina yang dikerahkan di wilayah tersebut masih akan berada di bawah pengawasan pemerintah nasional, karena hukum mengatakan pertahanan dan keamanan wilayah Bangsamoro masih akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Polisi

Polisi Nasional Filipina akan secara langsung mengawasi dan memelihara kantor polisi regional Bangsamoro. Anggota MILF dan Front Pembebasan Nasional Moro dapat diterima di kepolisian dalam waktu 5 tahun setelah ratifikasi undang-undang.

Penjaga pantai

Penjaga Pantai Filipina akan mendirikan dan mengawasi langsung kantor regional di wilayah Bangsamoro.

Sumber: ABS-CBN
Redaktur: Ibas Fuadi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Bebas Bersyarat, Mantan Bos Bank Century Dapat Remisi 6 Tahun

Total remisi yang didapat Robert sekitar 77 bulan atau setara dengan dengan enam tahun lima bulan.

Selasa, 22/01/2019 12:16 1

Indonesia

Elektabilitas Jokowi Bisa Anjlok Jika Pembebasan Ustadz ABB Dibatalkan

Jaka mengatakan ketika pembebasan Ustadz ABB ini jadi dilakukan, Jokowi masih ada kesempatan untuk netral elektabilitasnya, artinya ‘kosong kosong’.

Selasa, 22/01/2019 11:14 0

Indonesia

Yang Paksa Ustadz ABB Tanda Tangan Belum Tentu Lebih Cinta Indonesia

Abdurrahim secara tegas mengatakan bahwa tidak ada yang lebih setia dan cinta kepada Indonesia selain ayahnya.

Selasa, 22/01/2019 10:35 1

Indonesia

Kondisi Ustadz Abu Bakar Baasyir Sudah Sangat Sepuh, Tua dan Sakit

Abdurrahim Baasyir menyebut penyakit ayahnya itu hampir di seluruh bagian tubuhnya.

Selasa, 22/01/2019 09:27 0

Indonesia

Jelang Pilpres 2019, Sebar Pesan WhatsApp Dibatasi ke 5 Pengguna

Sebelumnya, pengguna WhatsApp dapat meneruskan pesan ke 20 penerima atau grup.

Selasa, 22/01/2019 09:07 0

Indonesia

Pembebasan Ustadz ABB, Menko Polhukam: Presiden Perintahkan Kaji Lebih Mendalam

"Presiden memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif guna merespon permintaan tersebut,"

Senin, 21/01/2019 22:26 1

Video News

Ust. Abu Bakar Ba’asyir Dianggap Anti NKRI, Ini Jawaban Putranya

KIBLAT.NET- Pasca pembebasan Ust. Abu Bakar Baasyir, banyak sekali isu miring yang beredar tentang kebebasan...

Senin, 21/01/2019 20:39 0

Video News

Beredar Isu Miring Pembebasan Ust. Abu Bakar Ba’asyir, Ini Kata Putranya

KIBLAT.NET- Pasca pembebasan Ust. Abu Bakar Baasyir, banyak sekali isu miring yang beredar tentang kebebasan...

Senin, 21/01/2019 20:23 0

Indonesia

Teknis Kepulangan Ustadz Abu Bakar Baasyir Ada di Pemerintah

"Ini semua ketentuan Allah, jika saya bebas ini ketentuan, kalau gak jadi, maka ini juga ketentuan Allah. Saya akan terima dengan sabar," kata Ustadz Abu.

Senin, 21/01/2019 20:07 0

Indonesia

TPM: Ustadz Abu Bakar Ba’asyir Tidak Pernah Dipidana Kasus Bom

"Jika dikaitkan degan Bom Bali, saya katakan Ustadz tidak pernah terbukti dalam bom mana pun. Jika tuduhan sudah, didakwa sudah, tapi tidak terbukti"

Senin, 21/01/2019 19:32 0

Close