... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Bicara Diskriminasi Hukum, Mudzakir Singgung Kasus Bendera Tauhid

Foto: Anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) membakar bendera tauhid saat peringatan Hari Santri Nasional (HSN) di Garut

KIBLAT.NET, Jakarta – Ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof. Mudzakir menilai bahwa penindakan pidana umum di era kepemimpinan Joko Widodo terjadi diskriminasi.

“Apalagi satu tahun terakhir. Tahun politik 2018 sampai awal 2019 sudah menunjukkan ke arah sana. Ini terkait mentalitas aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi dan jaksa,” ujarnya saat diwawancarai Kiblat.net beberapa waktu lalu.

Mudzakir memberikan sebuah contoh terkait kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. Menurutnya, jika Presiden ingin menyelesaikan kasus tersebut harus bertindak tegas terhadap kapolri.

“Panggil itu kapolri untuk mempercepat prosesnya, kalau perlu tantang saja itu kapolrinya,” ujar Mudzakir.

Tindaka diskriminatif juga tampak dalam penegakan hukum terhadap pihak oposisi. “Jika ada (kasus) dari pihak oposisi selalu digebuknya agak serius, tetapi sebaliknya kalau dari pihak partai penguasa dicari pasal-pasal yang meringankan, biasanya,” jelasnya.

Mudzakir juga mengambil contoh tentang kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid. Ia menyoroti bahwa tindakan tersebut hanya diadili dengan pasal mengganggu ketertiban umum. Sementara tindakan pembakaran sendiri tidak diadili.

“Kalau gangguan rapat umum itu artinya membakar bendera itu mengganggu rapat umum, artinya pembakaran bendera itu seolah-olah itu dibolehkan. Padahal yang dituntut oleh pemilik bendera pembakaran adalah tindak pidana. Itu yang disebut sebagai penghinaan terhadap tulisan asyhadu alla ilaaha illallah,” kata ungkap Mudzakir.

BACA JUGA  Untuk Menangkap Veronica, Polri Akan Minta Bantuan Interpol

“Ini contoh yang saya katakan ada indikasi yang kurang fair dalam penegakkan hukum,” tukasnya.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: M. Rudy

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Video News

Kiblat Review: Nafsu Kekuasaan

KIBLAT.NET- Isu yang hangat di media pemberitaan dan media social saat ini adalah terkait dengan...

Senin, 21/01/2019 14:34 0

Afghanistan

Taliban Kepung Ibukota Provinsi Sar-e Pol, Afghanistan Utara

“Situasi kemanan di provinsi Sar-e Pol umumnya kritis. Taliban berusaha menyerang daerah-daerah di dekat ibukota provinsi,” katanya seperti dilansir Reuters pada Ahad (20/01).

Senin, 21/01/2019 14:10 0

Suara Pembaca

Pangan Impor Petani Tekor

Impor bahan pangan di saat negara surplus bahan pangan dinilai mencekik petani.

Senin, 21/01/2019 13:35 0

Philipina

Wilayah Mayoritas Muslim di Filipina Memilih untuk UU Otonomi Bangsamoro

Lebih dari dua juta orang Filipina dari wilayah selatan yang berpenduduk mayoritas Muslim akan memutuskan undang-undang otonomi baru yang lebih untuk Bangsamoro.

Senin, 21/01/2019 13:27 0

Video News

Ust. Abu Bakar Ba’asyir Dibebaskan Tanpa Syarat, Ini Penjelasan Yusril

KIBLAT.NET- Penjelasan dari Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra terkait Ust. Abu...

Senin, 21/01/2019 12:37 0

Afrika

Gerilyawan Sergap Pasukan PBB di Mali Utara, 10 Tewas

Pasukan penjaga perdamaian di bawah payung PBB dan pasukan Prancis ditempatkan di Mali utara untuk memerangi kelompok-kelompok pejuang Islam, yang dipandang sebagai ancaman terbesar bagi keamanan di Sahel.

Senin, 21/01/2019 08:18 0

Palestina

Atas Permintaan AS, Otoritas Palestina Bebaskan Napi Kasus Jual Tanah Palestina

Ia divonis seumur hidup. Dia terbukti menjual tanah Palestina ke Israel secara ilegal

Senin, 21/01/2019 07:47 0

Fikih

Syaikh Utsaimin: Boleh Meminta Jabatan, Asalkan…

di dalam Islam larangan meminta jabatan tidak berlaku mutlak, ada kondisi di mana seseorang diperbolehkan meminta jabatan, dan ini dijelaskan oleh syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin

Senin, 21/01/2019 04:18 0

Wawancara

[Wawancara] Pernyataan Tidak Intervensi Hukum Timbulkan Efek Buruk Bagi Jokowi

Di era pemerintahan Jokowi ada bagian-bagian tertentu yang malah memperlemah proses penegakan hukum

Ahad, 20/01/2019 21:51 0

Konsultasi

Hukum Memindahkan Kuburan, Bolehkah?

Assalamualaikum, kepada redaksi Kiblat.net, apa hukumnya memindahkan kuburan karena perbedaan pilihan politik, sebagaimana yang ramai diberitakan?

Ahad, 20/01/2019 21:16 0

Close