... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

Suara Pembaca

Formulasi Pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir

Foto: Ustadz Abu Bakar Baasyir

Penulis: Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Tepat sehari selepas debat Presiden tahap pertama, muncul berita tentang pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir (ABB). Menurut Yusril Ihza Mahendra (YIM) yang secara langsung bertemu dengan ABB di Lapas Gunung Sindur, Bogor bahwa ABB akan dibebaskan atas pertimbangan kemanusiaan yang telah disetujui Presiden. Pernyataan YIM tersebut dibenarkan oleh Presiden Jokowi, yang menyatakan ABB dibebaskan karena faktor usia dan kesehatan. Terkait hal itu, sampai dengan tulisan ini dibuat pada tanggal 19 Januari 2019, pemerintah belum menyebutkan mekanisme apa yang akan digunakan terkait pembebasan ABB.

Pasal 15 ayat (1) KUHP menentukan bahwa Terpidana dapat memperoleh pembebasan bersyarat apabila telah menjalankan 2/3 (dua pertiga) dari lamanya penjara yang dijatuhkan kepadanya. Lebih lanjut Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pembebasan bersyarat merupakan hak Terpidana, dan pengaturannya secara teknis diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, serta Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018.

Mengacu kepada informasi dari Penasihat Hukum ABB, Mahendradatta bahwa ABB telah mendapatkan remisi 20 (dua puluh) bulan sehingga ABB telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat. ABB divonis 15 tahun atau setara dengan 180 bulan, yang kemudian dikurangkan 20 bulan sebagai remisinya, yang menjadikan sisa masa hukumannya tinggal 160 bulan. Dikarenakan ABB telah menjalani hukuman selama 9 tahun atau setara 108 bulan maka ABB telah menjalani lebih dari 2/3 dari 160 bulan. Namun Pasal 84 huruf d Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 memberikan syarat tambahan yaitu Terpidana terorisme mesti menyesal atas kesalahannya dan berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal mana ditolak ABB karena beliau merasa tidak bersalah dan hanya mau berikrar setia kepada agama Islam.

Menghadapi kebuntuan tersebut, YIM menyarankan kepada pemerintah untuk mengartikan setia kepada Islam sama halnya dengan setia kepada NKRI. Terlepas dari hal itu, apabila memang benar pembebasan ABB semata-mata karena alasan kemanusiaan, Presiden dapat menggunakan kewenangan konstitusionalnya sebagaimana Pasal 14 UUD 1945: “(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”

BACA JUGA  Khutbah Jumat: Dakwah Santun Ala Para Nabi

Grasi berarti pengampunan Presiden kepada terpidana berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010), sedangkan rehabilitasi berarti pemulihan hak seseorang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili yang tidak sesuai dengan hukum berlaku yang dilakukan Presiden (secara indikatif dapat mengacu kepada pengertian yang tercantum pada Pasal 1 angka 23 KUHAP). Amnesti bertujuan menghapus semua akibat dari tindak pidana kepada seseorang, yang berbeda dengan abolisi yang hanya meniadakan penuntutan sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi.

Kembali kepada alasan kemanusiaan yang diutarakan Presiden bahwa hal tersebut terhubung dengan mekanisme pemberian grasi, seperti tercantum pada Pasal 6A undang-Undang Grasi “Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak untuk mengajukan permohonan grasi”.  Akan tetapi pemberian grasi ini terbentur dengan kenyataan ABB menolak mengajukan permohonan, termasuk dalam memberikan persetujuan apabila permohonan diajukan keluarganya. Dengan alasan bahwa memohon grasi sama halnya dengan mengakui kesalahan melakukan tindak pidana Terorisme, yang selama ini secara tegas dibantahnya.

Di sisi lain sulit bagi Presiden untuk memberikan rehabilitasi, sebab apabila hal tersebut diberikan maka sama saja Negara mengakui kesalahannya dalam mengadili ABB. Berbeda dengan amnesti dan abolisi, yang tidak mensyaratkan adanya pengakuan bersalah baik dari ABB seperti pemberian grasi maupun pengakuan bersalah dari Negara seperti pemberian Rehabilitasi. Hanya saja pemberian amnesti dan abolisi mesti didasari adanya kepentingan negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Tentang Amnesti Dan Abolisi. Khusus untuk Abolisi, sama sekali tidak dapat diterapkan dalam kasus ini karena perkaranya tidak lagi berada pada fase penuntutan, melainkan telah berkekuatan hukum tetap (res judicata).

Memang terdapat jalan instan untuk memberi landasan hukum atas pembebasan ABB yaitu dengan merevisi Permenkumham Nomor 3 Tahun 2008. Revisi ditujukan pada ‘Ikrar setia kepada NKRI”, akan tetapi hal tersebut menjadi opsi riskan dan sangat tidak populis bagi pemerintah yang selama ini gencar mengampanyekan “NKRI harga mati dan menolak khilafah”. Oleh karenanya apabila Presiden sungguh-sungguh hendak membebaskan ABB atas dasar kemanusiaan, mau tidak mau Presiden mesti menggunakan kewenangan konstitutionalnya.

BACA JUGA  Hukum yang Terbaik

Kewenangan konstitusional yang tepat untuk digunakan Presiden adalah pemberian amnesti. Tidak disangkal pemberian Amnesti merupakan pilihan sulit, karena mesti memenuhi syarat adanya kepentingan Negara. Meskipun demikian, pemberian amnesti ini masih jauh lebih baik daripada pemberian rehabilitasi yang mensyaratkan pengakuan bersalah negara dalam mengadili ABB. Dalam hal pemberian amnesty posisi negara tetap berada di atas karena hanya menghapuskan akibat dari tindak pidana ABB, sedangkan dalam pemberian rehabilitasi posisi negara berada di bawah karena harus memberikan pengakuan bersalah dalam mengadili ABB.

Mengenai syarat adanya kepentingan negara, Undang-Undang Amnesti Dan Abolisi tidak memberikan arti apa yang dimaksud dengan kepentingan negara. Pada kasus pemberontakan pada zaman orde lama, Presiden Soekarno memberikan amnesti dan abolisi melalui Keppres Nomor 449 Tahun 1961 dengan pertimbangan bahwa para pemberontak telah insyaf dan kembali kepangkuan Republik Indonesia. Kemudian dalam kasus Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan, alasan yang digunakan Presiden adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, sebagaimana tercantum pada Keppres Nomor 80 Tahun 1998. Jadi jelaslah pemaknaan kepentingan negara dikembalikan kepada Presiden sebagai pihak yang berwenang memberikan amnesti.

Dihubungkan dengan kenyataan usia ABB yang telah menginjak 80 (delapan puluh) tahun dan dengan kondisi kesehatan tidak stabil, menjadi relevan pertimbangan kemanusiaan untuk dijadikan alasan adanya kepentingan Negara. Sebab sebagai bangsa yang beradab negara mesti memastikan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana amanah sila kedua Pancasila “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”. Dengan demikian, sudah sepatutnya Presiden sebagai pihak yang hendak membebaskan ABB segera memberikan amnesti kepadanya. Jangan sampai Menteri Hukum Dan HAM terpaksa melanggar hukum atau mencabut peraturan yang dibuatnya sendiri.

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Suriah

Brigade Abu Amara Kembali Bergerak, Koyak Benteng Assad di Damaskus

Abu Amara juga mengumumkan telah meledakkan gudang utama milisi Syiah Brigade Al-Quds, yang berperang bersama milisi Assad di Aleppo.

Ahad, 20/01/2019 16:38 0

Editorial

Menapaki Jejak Politik Yusuf Alaihissalam

Yusuf alaihissalam telah mengambil peluang jabatan di sebuah sistem yang tidak menerapkan hukum Allah.

Ahad, 20/01/2019 16:01 0

Afghanistan

Hekmatyar Maju dalam Pencalonan Presiden Afghanistan

"Situasi negara kita membutuhkan pemerintahan pusat yang kuat yang dipimpin oleh presiden terpilih yang didukung oleh mayoritas orang," katanya dalam konferensi pers di Kabul.

Ahad, 20/01/2019 15:12 0

Indonesia

Jawab Tudingan Alumni Suriah, ACT: Sangat Tidak Berdasar

"Mereka kan ada di Damaskus, mungkin mereka cukup nyaman berada di wilayah kekuasaan Assad, sehingga kita paham juga kondisi mereka," kata Vice President ACT Syuhelmaidi Syukur.

Ahad, 20/01/2019 14:30 3

Indonesia

Muslim Uighur Donasikan 5 Kapal untuk Nelayan Korban Tsunami di Lampung

Bantuan uang tunai ini diterima oleh AQL Peduli yang kemudian mempercayakan kepada One Care Lampung untuk pendistribusiannya.

Ahad, 20/01/2019 13:54 0

Malaysia

Malaysia Tegas Larang Semua Orang Israel Masuki Negaranya

Mahathir mengatakan bahwa mayoritas rakyat Israel mendukung pemerintah mereka.

Ahad, 20/01/2019 13:31 0

Indonesia

Kapan Sebenarnya Ust. ABB Akan Dibebaskan? Ini Jawaban TPM

Ustadz Abu Bakar Baasyir dikabarkan akan dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur Bogor, dalam waktu dekat.

Ahad, 20/01/2019 12:08 0

Indonesia

Densus 88 Bicara Soal Suriah, dari Intervensi Israel Hingga Isu Sunni-Syiah

"Karena Suriah itu paling berani melawan Israel. Jadi kalau Indonesia mau aman salah satunya jangan terlalu keras sama Israel, barangkali," kata Kabagbanops Densus 88, Kombes Pol. Ahmad Nurwahid.

Ahad, 20/01/2019 11:30 0

Indonesia

Alumni Suriah Tuding 14 NGO Tak Salurkan Bantuan untuk Warga

Sekjen Alumni Suriah, Najih Arromadhoni menuding bahwa hampir semua bantuan kemanusiaan yang disalurkan ke Suriah tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Ahad, 20/01/2019 10:48 0

Artikel

Menyibak Mitos Milenial

Demikian berpengaruhnya daya sihir milenial dengan segala atributnya, membuat politisi berakrobat memikat simpati millenial. Hal-hal yang tak masuk akal pun dilakukan demi mendekati mereka.

Sabtu, 19/01/2019 21:45 0

Close