... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Manuver HTS dan Upaya Mediasi Antar Oposisi di Suriah

Foto: Pemimpin umum HTS Abu Muhammad al-Jaulani.

KIBLAT.NET – Koalisi oposisi jihadis Haiah Tahrir Syam (HTS) dilaporkan semakin memperkuat posisi di bagian barat laut Suriah dalam beberapa pekan terakhir. Dua koalisi oposisi, yaitu Haiah Tahrir Syam (HTS) dan National Liberation Front (NLF) terlibat kontak senjata dan saling serang sejak jelang akhir 2018 yang lalu. Namun di lapangan HTS dengan cepat meraih kemajuan dan mengambil alih sejumlah area strategis yang sebelumnya dikuasai oleh NLF di provinsi Idlib. Pejuang-pejuang HTS juga dilaporkan menyerbu kelompok Nuruddin al-Zanki, faksi Islamis Suriah yang didukung sejumlah negara asing, termasuk pernah menerima bantuan senjata rudal anti-tank TOW buatan AS. Sebelumnya kelompok al-Zanki pernah bergabung dengan koalisi HTS.

Selain al-Zanki, kelompok Ahrar al-Syam juga pernah terlibat bentrok dengan HTS yang menekan Ahrar supaya menyerahkan beberapa wilayah, seperti posisi mereka yang ada di Sahl al-Ghab dan beberapa tempat lainnya. Hal itu terungkap sebagaimana isi kesepakatan antara HTS dan Ahrar yang sempat dipublikasikan via media sosial.

Pada hari Kamis (10/01) pekan lalu, divisi media HTS, Ebaa News Agency, merilis pernyataan bahwa telah tercapai sebuah kesepakatan gencatan senjata dengan NLF. Menurut isi kesepakatan, akan dilakukan tukar menukar tawanan dan Pemerintah Penyelamat dukungan HTS akan memperluas wilayah wewenang kekuasannya. Sebelumnya, HTS telah mengambil alih sejumlah desa dari tangan al-Zanki dan Ahrar al-Syam di bagian barat provinsi Aleppo, bagian utara provinsi Hama, dan area selatan Idlib. Selain itu, satuan polisi Pembebasan Idlib yang selama ini melaksanakan fungsi pengamanan telah dibekukan oleh Pemerintah Penyelamat.

HTS dipimpin oleh Syaikh Abu Muhammad al-Jaulani. Sebelumnya al-Jaulani merupakan pendiri sekaligus pemimpin JN (Jabhah Nusrah) yang secara terbuka menyatakan bagian dari al-Qaidah hingga medio 2016. JN kemudian membubarkan diri dan melakukan ‘rebranding’ dengan nama baru JFS (Jabhah Fathu al-Syam). Awal 2017, JFS bersama sejumlah kelompok/faksi oposisi lainnya membentuk koalisi besar HTS (Haiah Tahrir Syam). Faksi Nuruddin al-Zanki termasuk salah satu pendiri utama HTS yang akhirnya keluar memisahkan diri, bahkan beberapa kali terlibat bentrok dengan kelompok pimpinan al-Jaulani tersebut.

BACA JUGA  Eskalasi Idlib Terbaru: 544 Sipil Tewas, 2.000 Terluka dan 300 Ribu Terusir

Para jihadis sudah lama memperjuangkan tegaknya pemerintahan Islam, atau sebut saja negara Islam, di bagian barat laut Suriah. Pada Juli 2014, sebuah rekaman audio al-Jaulani yang diduga bocor menyebar secara online. Dalam rekaman itu, al-Jaulani menyampaikan pesannya kepada para anggota JN bahwa sudah tiba waktunya untuk mendirikan pemerintahan Islam. Masih menurut al-Jaulani, Pemerintahan Islam yang akan dibentuk nantinya akan mengatur rakyat dan wilayah kekuasaannya dengan Syariat Islam.

Beberapa pekan berikutnya, juru bicara JN Abu Firas al-Suri mengoreksi pernyataan al-Jaulani yang diduga bocor tersebut dengan mengatakan bahwa kelompoknya (JN) tidak akan secara sepihak membentuk pemerintahan tanpa bermusyawarah dan mencapai kesepakatan terlebih dahulu dengan berbagai faksi Islamis-Jihadis lainnya. Abu Firas al-Suri yang merupakan seorang veteran al-Qaidah gugur dua tahun kemudian akibat serangan drone Amerika.

Di awal 2015, Jaisyul Fath, sebuah koalisi faksi-faksi oposisi pimpinan JN berhasil merebut dan membebaskan provinsi Idlib. Di waktu yang bersamaan, para pejuang yang tergabung dalam ghurfah amaliyah Jaisyul Fath ini dengan cepat mengusir pasukan Bashar Assad keluar dari Idlib. Sejak itu, meskipun telah menguasai sebagian besar wilayah Idlib selama lebih dari 3 tahun, baik JN maupun kelompok koalisi setelahnya, HTS, belum sekalipun mendeklarasikan berdirinya sebuah pemerintahan Islam.

Bahkan hingga saat ini, para jihadis masih belum mengumumkan berdirinya sebuah pemerintahan atau negara Islam  di Idlib. Di sisi lain berbagai manuver HTS baru-baru ini membuat area kontrol mereka bertambah luas di provinsi bagian barat itu. Dampaknya, wilayah kekuasaan Pemerintah Penyelamat dukungan HTS pun ikut meluas. Sebuah laporan yang dirilis Departemen Luar Negeri AS tahun 2018 lalu menyebut HTS sebagai kelompok yang terkait dengan al-Qaidah. Lebih spesifik Deplu AS mengatakan beberapa “sesi pendidikan” termasuk model permainan untuk anak-anak dibuat sedemikian rupa sesuai dengan “paham keagamaan al-Qaidah.”

BACA JUGA  Karena Gaji, Tentara Assad Disersi dan Gabung Garda Revolusi Iran

Di tengah kemajuan HTS merebut sejumlah area yang membuat wilayah kekuasaan koalisi jihadis itu semakin luas, ancaman potensial sudah berada di depan mata. Para loyalis Assad dan sekutu-sekutunya sudah lama mengincar provinsi Idlib. Selama berbulan-bulan mereka menunggu waktu yang tepat untuk kemungkinan melakukan invasi ke benteng terakhir kekuatan oposisi tersebut.

Tahun 2018 lalu Turki mulai ikut campur tangan soal Idlib yang ditandai dengan tercapainya kesepakatan dengan Rusia dalam rangka mencegah kemungkinan serangan ke provinsi barat daya Suriah. Namun tidak bisa dipastikan apakah poros Assad-Iran-Rusia akan patuh terhadap kesepakatan Turki-Rusia itu, ataukah mereka akan tetap melakukan invasi dalam beberapa pekan atau bulan ke depan.

Arah angin perang dan pertempuran di Suriah secara signifikan berbalik arah sejak awal 2015 ketika koalisi pimpinan jihadis menyerbu dan berhasil merebut Idlib. Beberapa bulan kemudian dunia menyaksikan Rusia mulai turun tangan secara langsung dengan mengerahkan jet-jet tempur membombardir posisi pejuang. Dan saat ini seolah oposisi mulai tertekan dan milisi-milisi pro-Assad mulai melakukan konsolidasi untuk merebut wilayah-wilayah yang hilang.

Sementara itu, Turki saat ini tidak ikut campur tangan untuk menghentikan serangan HTS terhadap NLF dan faksi-faksi di belakangnya. Tahun lalu, HTS mencapai kesepakatan dengan Turki untuk membiarkan pos-pos pemeriksaan di utara Suriah. Turki lebih fokus terhadap pasukan milisi Kurdi yang memerangi ISIS.

Sejumlah kelompok jihadis lainnya juga beroperasi di Idlib, di antaranya termasuk kelompok “Hirashuddin” yang mengorganisir ruang operasi Wa Harridhil Mukminin. Yang terbaru, Wa Harridhil Mukminin menyerukan dibentuknya sebuah Mahkamah Syariah yang independen sehingga perselisihan antara HTS dengan faksi-faksi lainnya bisa diselesaikan. Sejauh ini belum ada respon yang berarti dan HTS tampaknya memilih menyelesaikan berbagai perselisihan tersebut dengan kekuatan. Sementara itu kelompok Hirashuddin afiliasi al-Qaidah dan sekutu-sekutu aliansinya terus beroperasi di provinsi Idlib.

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Suara Pembaca

Harga Tiket Pesawat Hanya Turun Setengah Tiang

Namun setidaknya dompet kita tidak terlalu terkuras.

Selasa, 15/01/2019 23:56 0

Indonesia

Proyek LRT Mahal, KAMMI Khawatir Pemerintah Tak Mampu Kembalikan Biaya Pembangunan

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) turut angkat suara mengkritisi pembangunan proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) yang menghubungkan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek).

Selasa, 15/01/2019 20:46 1

Feature

Nasib Uighur dan Jerat Investasi Cina di Pakistan

"Ada bahaya bagi kita semua di Pakistan sekarang. Siapa pun yang mulai mengatakan saya Uighur, saya orang Turkistani, berada dalam bahaya."

Selasa, 15/01/2019 19:12 0

Indonesia

Sri Bintang Pamungkas: Ada Mafia Peradilan di Indonesia

Aktivis Sri Bintang Pamungkas menyebut adanya mafia peradilan di Indonesia. Ia mengatakan, praktik tersebut sudah terjadi sejak era Presiden Soeharto.

Selasa, 15/01/2019 18:35 0

Indonesia

Rezim Jokowi Dinilai Otoriter karena Membiarkan Pelanggaran HAM dan Kriminalisasi

aringan Aktivis Kemanusiaan International (JAKI)/ International Humanitarian Activist Network (IHAN) menggelar Kaukus Korban Hak Azasi Manusia Dan Kriminalisasi Rezim Jokowi.

Selasa, 15/01/2019 18:30 0

Indonesia

Novel Sayangkan Pejabat yang Anggap Teror ke KPK Hanya Kasus Biasa

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan menyayangkan adanya pajabat negara yang berstatemen bahwa penyerangan pegawai KPK adalah kasus biasa

Selasa, 15/01/2019 18:23 0

Indonesia

Soal Tim Gabungan dari Polri, Novel: Ungkap Saja, Jangan Hanya Formalitas

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel baswedan mengkritisi pembentukan tim gabungan dari Polri untuk menuntaskan kasus yang menimpa dirinya.

Selasa, 15/01/2019 17:57 0

Indonesia

Ada Aparat Hukum yang Dianggap Terlibat Teror Pimpinan KPK

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, Asfinawati pihaknya mempunyai temuan bahwa teror terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki lima aktor.

Selasa, 15/01/2019 17:44 1

Indonesia

WP KPK Tegaskan Teror kepada Pimpinan Seharusnya Mudah Diungkap

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengeluhkan pemerintah dan aparat negara dalam menyikapi teror-teror yang menimpa pegawai-pegawai KPK.

Selasa, 15/01/2019 17:34 0

Indonesia

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Sampaikan Temuan Terkait Teror kepada Pimpinan KPK

KIBLAT. NET, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi hari ini menyambangi gedung Komisi Pemberantasan...

Selasa, 15/01/2019 17:11 0

Close