... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

Suara Pembaca

Menunggu Kiprah Indonesia dalam Proses Perdamaian di Patani

Foto: Mahasiswa Patani di Indonesia gelar Aksi peringatan teragedi Takbai di Nol kilometer Yogyakarta, pada 28 Oktober 2017.

Penulis: AM Faton

Proses perdamaian Patani sampai ke hari ini masih tidak jelas. Pelibatan pihak ketiga yaitu aktor asing seperti Malaysia sehingga melahirkan kesepakatan resolusi konflik dan membangun perdamaian, menurut pandangan warga setempat “hanya permainan semata”.

Tahun 2019 akan menjadi tahun penting bagi politik luar negeri Indonesia dalam forum internasional. Sebagai tindak lanjut proses pemilihan yang berlangsung pada Juni 2018 di Markas PBB di New York, Indonesia resmi terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2019-2020. Pandangan yang optimistis melihat bahwa ini merupakan momentum yang harus dimanfaatkan Indonesia dalam menegaskan posisinya sebagai negara yang memiliki pengaruh dalam konstelasi keamanan global.

Bukan Penonton

Indonesia adalah bangsa dengan konstitusi paling outward looking dan asertif di dunia. Sejak awal para pendiri bangsa ini begitu percaya diri atas kapasitas yang dimiliki negerinya. Jika konstitusi lain berbicara mengenai urusan internal suatu negara, alinea pertama Pembukaan UUD 45 langsung bicara mengenai penghapusan penjajahan di muka bumi (bukan hanya di Indonesia) dan di alinea penutup mengamanatkan pemerintahnya untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Karena itu, selama dunia belum memberikan kemerdekaan –dari rasa takut, dari kemiskinan, dan untuk hidup secara bermartabat (freedom from fear, freedom from want, and freedom to live in dignity), belum damai dan belum berkeadilan sosial, maka Pemerintah Indonesia wajib terus mengambil peran aktif dalam memelihara perdamaian dan ketertiban dunia. Artinya, Indonesia juga harus terus berkiprah dalam proses perdamaian di Patani.

BACA JUGA  Arab Saudi, Visi 2030, dan Sportswashing

Proses Perdamaian di Patani Belum Jelas

Sejak tahun 2013 upaya rekonsiliasi di Patani, pemerintah Thailand pertama kalinya menandatangani perundingan damai bersama Barisan Revolusi Nasional (BRN) Melayu Patani, kesepakatan ini Malaysia hanya bertindak sebagai fasilitator dalam negosiasi. Namun proses damai dengan BRN terpaksa berhenti di awal, dan ketika itu belum disahkan menjadi “Agenda Negara.”

Kendati demikian, setahun kemudian sejarah kudeta Negara Thailand berulang lagi pada Mei 2014. Militer berhasil menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin Yingluck Shinawatra. Setelah itu, Junta Prayuth Chan-Ocha ditunjuk sebagai menteri berikutnya. Dari sini, proses negosiasi damai memulai babak baru dengan organisasi payung yang dikenal dengan nama Majelis Amanah Rakyat Patani atau Majelis Syura Pattani (MARA Pattani). Organisasi itu terdiri dari beberapa faksi diantaranya yaitu Barisan Revolusi Nasional (BRN), Pattani United Liberation Organization (PULO), gerakan Mujahidin Islam Pattani (GMIP), dan Front Islam Pembebasan Pattani (BIPP).

Alhasil, saat ini arahnya juga belum jelas. Kondisi tetap di tengah realita yang masih bergejolak dalam konflik bersenjata. Yang paling menderita adalah penduduk setempat yang terperangkap di tengah lingkaran kekerasan ini. 90 persen korban kekerasan adalah warga sipil.


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

News

Bicara Krisis Uighur, LHKI Muhammadiyah Singgung Amerika

"Di sisi yang lain kita tidak tahu, mungkin itu ada kepentingan Amerika yang bersaing dengan Cina,” kata Wachid.

Selasa, 15/01/2019 13:37 0

Suriah

Rezim Assad Kembali Langgar Zona De-Ekskalasi, Satu Warga Tewas

Pasukan Rezim dan milisi-milisi yang didukung Iran telah menembakkan artileri ke desa-desa yang terletak di dalam zona de-eskalasi pada Ahad (13/01/2019).

Selasa, 15/01/2019 13:01 0

Indonesia

Muhammadiyah Terima Kunjungan Diaspora Muslim Uighur

Diaspora Uighur berharap agar Muhammadiyah bisa mengambil langkah diplomatis untuk menanggapi persoalan tersebut.

Selasa, 15/01/2019 12:15 0

Indonesia

Fahri ke Dubes Cina: Kalau Gak Mau Dituduh Langgar HAM, Buka Diri!

"Kalau pemerintah Cina menutup, tidak boleh ada orang masuk ke Xinjiang, tidak boleh foto atau ngirim gambar ya pastilah akan menjadi masalah," kata Fahri.

Selasa, 15/01/2019 11:37 0

Asia

Imam Masjid Patani Tewas Diberondong Tembakan di Depan Kamp Militer Thailand

Warga kampung Pupok, Abi Saifu mengatakan, para penembak melepaskan lebih dari sepuluh tembakan.

Selasa, 15/01/2019 11:05 0

Video News

Di Launching Buku Amien Rais, Natalius Pigai Kritik Revolusi Mental Jokowi

KIBLAT.NET- Pada 11 Januari 2019, Bapak Amien Rais meluncurkan buku terbarunya dengan tajuk “Hijrah: Selamat...

Selasa, 15/01/2019 09:59 0

Video News

Bersama Ust. Bachtiar Nasir, Ketua Majelis Nasional Turkistan Ungkap Fakta Muslim Uighur

KIBLAT.NET- Ketua Majelis Nasional Turkistan Timur yang berkedudukan di Istanbul, Turki, Seyit Tumturk mengungkap perlakuan...

Selasa, 15/01/2019 09:29 0

Iran

Pesawat Kargo Militer Iran Jatuh, 15 Awak Tewas

Pesawat itu jatuh di dekat bandara di dekat kota Karaj di provinsi Al-Barz di pusat negara.

Selasa, 15/01/2019 08:58 0

Wawancara

Penjelasan Abu Jabir Al-Syaikh Soal Konstelasi HTS dengan Faksi-faksi di Idlib

Perkumpulan HTS kurang ikhlas dan saling percaya antarfaksi-faksinya sehingga berakhir pada kegagalan

Selasa, 15/01/2019 08:27 0

Indonesia

Ditemui Diaspora Uighur, Wakil Ketua DPR RI: Indonesia Akan Bela Uighur!

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan Indonesia akan membela HAM bangsa Uighur, karena HAM adalah universal dan merupakan amanat pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.

Selasa, 15/01/2019 00:06 0

Close