... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

Suara Pembaca

Mengintip Celah (De)legitimasi Pemilu 2019

Foto: Pemilu 2019

Pemilu Serentak 2019 tinggal hitungan bulan, namun legitimasinya masih menjadi soal. Mengapa menjadi soal? Mudah sekali menjawabnya, kepercayaan publik yang menjadi dasar legitimasi justru tercoreng oleh berbagai ulah KPU sebagai penyelenggara sendiri. Dan lucunya, KPU justru tidak berusaha memperbaiki hal tersebut, manuver-manuver lanjutannya justru semakin memperkeruh suasana.

Memang beberapa isu yang diributkan sejatinya merupakan tidak utuhnya publik dalam memandang persoalan. Namun nampaknya KPU tak punya upaya yang cukup serius untuk memberi pencerahan pada masyarakat bawah. Seperti pada isu hak pilih bagi penyandang disabilitas mental atau isu tercecernya E-KTP yang dikhawatirkan adanya pemilih ganda.

Keributan selanjutnya adalah soal kotak suara berbahan kardus. Keresahan masyarakat perihal ketahanan kardus sejatinya hal yang wajar, karena kotak suara merupakan tempat di mana harapan dan kepercayaan mereka yang termanifestasikan dalam lima lembar surat suara disimpan. Bagaimana masyarakat harus percaya ketika dihadapkan pada fakta bahwa kotak tersebut rusak setelah kebanjiran.

Namun alih-alih memberi jawaban menyejukkan, KPU justru melakukan penyangkalan. “kardus sama kuat dengan aluminium”, “kardus lebih efisien”, “kami tidak mengatakan tahan air, tapi tidak rusak ketika kehujanan”.

Jika kita ingin menghitung mundur, kontroversi sudah dimulai sejak penentuan nomor urut pasangan capres-cawapres. Di mana mendadak nomor urut ditambah angka enol di depannya, 1 menjadi 01, 2 menjadi 02, atas permintaan salah satu calon pasangan. Berbagai prasangka pun mencuat, salah satunya bahwa dalam bahasa pemrograman angka 02 tidak akan terbaca, sehingga otomatis nomor 01 akan menang. Meskipun terdengar absurd, namun selama KPU tidak bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya perihal menuruti permintaan paslon nomor 01, maka kewaspadaan semacam itu belum bisa seratus persen disalahkan.

Begitupun kontroversi yang terbaru, tentang peniadaan penyampaian visi misi. Ya, masyarakat awam memang tidak banyak yang tahu jika penyampaian visi misi sejatinya adalah usulan dari TKN Jokowi-Ma’ruf dan BPN Prabowo-Sandi, mereka sepakat soal penyampaian, namun tidak sepakat soal siapa yang menyampaikan, maka pada akhirnya KPU meniadakan acara tersebut.

BACA JUGA  KH Luthfi Bashori: Saya Garda Depan Boikot Film The Santri

Namun menyimak cerita semacam itu justru membuat netralitas KPU semakin dipertanyakan, karena netral adalah bersikap dan melangkah tanpa intervensi siapapun, bukan berkonsultasi dengan kedua belah pihak. Bukankah KPU harusnya mengakomodasi kepentingan rakyat, bukan kepentingan kedua kubu.

Terlebih penjelasan eks komisioner KPU Chusnul Mariyyah yang menyatakan bahwa penyampaian visi misi hukumnya adalah wajib, bukan sunnah, jika menilik pada undang-undang penyelenggaraan pemilu. Masyarakat awam tentu tak mau tahu perihal detail undang-undang, mereka cukup diberi tahu jika KPU sudah berjalan di atas roda konstitusi, namun itu pun tak ditunjukkan oleh KPU.

Di tengah benang kusut pemahaman publik semacam itu, KPU justru semakin membuat kusut dengan keputusan memberikan kisi-kisi pertanyaan kepada kedua paslon sepekan sebelum debat capres digelar. Publik tentu semakin resah, namun KPU lagi-lagi tak punya jawaban menyejukkan, justru menghadirkan jawaban yang membuat dahi tak sanggup berkerut lagi; “kami tidak ingin ada calon yang dipermalukan di depan publik”.

Jawaban semacam itu setidaknya akan menimbulkan dua reaksi. Pertama, siapa sebenarnya calon yang dipermalukan? Jokowi? Ma’ruf? Prabowo? Sandi? Ah saya yakin anda punya jawaban yang sama dengan saya. Lalu yang kedua, apa serunya perdebatan semacam ini? Rasanya seperti menonton pertandingan sepakbola liga Go-Jek setelah menonton Mata Najwa episode “PSSI Bisa Apa?”.

Sebab ketidakpercayaan publik terhadap pemilu 2019 bukan milik KPU saja. Bawaslu pun setali tiga uang. Perihal putusan yang berbeda dan saling bertentangan antara KPU dan Bawaslu berkaitan dengan proses pencalonan Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Oesman Sapta Odang (OSO).

BACA JUGA  BJ Habibie Wafat, Ulama dan Tokoh Sampaikan Duka Cita

Begini kronologinya, awalnya KPU mencoret nama OSO dari daftar calon DPD karena hingga batas akhir yang ditetapkan KPU, OSO tak bersedia mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Hanura. Mahkamah Konstitusi menyebutkan pengurus partai politik tidak bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPD. OSO berjuang lewat pintu lain, Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berbekal kemenangan di pengadilan inilah OSO memperjuangkan nasibnya dan ia berhasil. Bawaslu memerintahkan KPU memasukkan nama OSO ke dalam daftar calon tetap (DCT) perseorangan DPD untuk Pemilu 2019. Jika nanti OSO terpilih, KPU wajib meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri dari pengurus partai politik, paling lambat satu  hari menjelang penetapan calon terpilih di dalam Pemilu 2019.

Putusan itu dikritik Titi Anggraini. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ini menilai putusan Bawaslu meruntuhkan kepercayaan terhadap pemilu.

“Putusan ini jujur saja, meski sempat dikhawatirkan akan muncul, tetapi kami sangat percaya Bawaslu akan jadi lembaga yang akan menjadi penegak keadilan pemilu, sesuai dengan jargon yang disuarakan selama ini. Namun ternyata semua itu runtuh,” ujarnya.

Titi menangkap adanya inkonsistensi Bawaslu dalam bersikap. Ketika membahas posisi narapidana kasus korupsi dalam proses pencalonan, dengan gagahnya Bawaslu menggunakan paradigma konstitusi. Namun dalam kasus OSO, kegagahan tadi tak terlihat.

Maka kembali lagi pada legitimasi pemilu yang dasarnya adalah kepercayaan publik. Tentu sangat berat baik bagi KPU ataupun Bawaslu memulihkan kepercayaan publik dalam hitungan bulan. Namun jika tidak ditempuh, maka terselenggaranya pemilu yang benar-benar demokratis hanyalah sebuah mimpi-mimpi kosong.

Penulis: Bang Azzam

 

 

 

 

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Bupati Neneng: Tjahjo Kumolo Bilang ke Saya, Tolong Perizinan Meikarta Dibantu

Bupati nonaktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin mengungkapkan bahwa Mendagri Tjahjo Kumolo meminta dirinya untuk memuluskan perizinan Meikarta.

Senin, 14/01/2019 19:43 0

Video News

Kiblat Review: Menguji Integritas KPU

KIBLAT.NET- Isu yang hangat di media pemberitaan dan media social adalah sorotan kepada KPU, komisi...

Senin, 14/01/2019 18:20 0

Qatar

Qatar Tak Punya Rencana Buka Kembali Kedutaan di Suriah

Tidak ada juga tanda-tanda yang mendorong untuk normalisasi hubungan dengan pemerintah Suriah.

Senin, 14/01/2019 17:10 0

Indonesia

Diaspora Uighur Temui MUI, Ini yang Dibahas

Pertemuan tersebut berlangsung tertutup.

Senin, 14/01/2019 16:48 0

Amerika

Trump Ancam Hancurkan Ekonomi Turki Jika Serang Kurdi

"(AS) akan menghancurkan Turki secara ekonomi jika mereka menghantam suku Kurdi," tulis Trump di Twitter.

Senin, 14/01/2019 16:25 0

Indonesia

Lewat ACT, Warga Uighur Salurkan Bantuan USD 20.000 untuk Korban Tsunami Selat Sunda

Bantuan tersebut merupakan sumbangan diaspora Uighur yang berada di Turki.

Senin, 14/01/2019 15:38 0

Indonesia

Abdurrahim Baasyir: Ustadz ABB Tidak Berpihak pada Capres-cawapres Tertentu

Putra Ustadz Abu Bakar Baasyir, Ustadz Abdurrahim Baasyir mengungkapkan bahwa ayahnya tidak tidak berpihak pada Capres-cawapres manapun.

Senin, 14/01/2019 15:37 0

Indonesia

Partisipasi Masyarakat di Pemilu Menurun, KPU Jaksel Rekrut Relawan Demokrasi

Mengingat partisipasi masyarakat yang menurun di tiga pemilu terakhir.

Senin, 14/01/2019 14:18 0

Video News

Inilah Kelemahan Lembaga Survei Pilpres 2019

KIBLAT.NET- Dalam sebuah forum Diskusi Rutin Mingguan Aliansi Pencerah Indonesia (API): ” Menyorot Kredibilitas Lembaga...

Senin, 14/01/2019 13:39 0

Manhaj

Syariat Islam, Mencegah Zina dari Hulu ke Hilir

Jika praktek-praktek perzinaan dilegalkan dan pelakunya dilindungi maka apa lagi yang menghalangi seseorang untuk melakukan zina. Sebagaimana kita lihat, perbuatan zina menjadi bisnis dan orang mulai tertarik untuk menekuninya seolah-olah professional.

Senin, 14/01/2019 13:11 0

Close