... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Tak Ada Lagi Uighur di Xinjiang

Foto: Muslim Uighur

Oleh: Beggy Rizkiansyah, kolumnis Kiblatnet

KIBLAT.NET – Pemerintah RRC tidak lagi menyangkal keberadaan kamp konsentrasi orang-orang Uighur yang disebut Reuters sebagai ‘Gulag’ itu. Bahkan pemerintah Cina dengan percaya diri mempersilakan PBB untuk melakukan inspeksi tersebut. Kepercayaan diri pemerintah Cina mungkin sejalan dengan diamnya pemerintah di negara-negara mayoritas Muslim dan betapa bergantungnya mereka dengan sokongan dana Cina.

Kamp konsenterasi hanyalah fenomena gunung es dari kebijakan Cina terhadap Muslim Uighur. Sejak Dinasti Qing mencaplok wilayah Turkistan Timur, etnis Uighur memang tidak dikenali secara khusus. Mereka, dikategorikan bersama Muslim Hui dari Cina. Di Xinjiang sendiri ada setidaknya tiga etnis “lokal.” Uighur, Kazakh dan Kirgiz. Kemudian etnis Han yang mayoritas di Cina. (Arienne M. Dwyer: 2005)

Ketika Mao Tse Tung mengibarkan bendera komunis di Cina kebijakan terhadap Muslim Uighur berubah. Meski demikian, pemerintah komunis Cina tetap mengakui satu eksistensi etnik mereka dengan label ‘Uighur.’ (Jennifer Ang: 2016) Masa hingga tahun 1980-an sebetulnya ada beberapa kebijakan yang mengakomodir kekhasan etnis Uighur. Kebijakan bahasa di era 1980, pemerintah Cina masih memberi ruang pada muslim Uighur untuk mengeskpresikan bahasa mereka. Namun perlahan-lahan kebijakan itu berubah. (Arienne M. Dwyer: 2005)

Penghancuran sistematis

Kebijakan kebudayaan Pemerintah Cina di Xinjiang semakin seragam (monist). Menjadikan keragaman bahasa menjadi satu prinsip kebangsaan kolonialis. Pemerintah Cina mengenalkan satu istilah identitas non etnik baru di Xinjiang, yaitu ‘Xinjiang ren’ (atau ‘orang Xinjiang’). Istilah ini disebarkan lewat media dan dampaknya kini, banyak etnis Han di Xinjiang menyebut diri mereka ‘orang Xinjiang.’ (Arienne M. Dwyer: 2005)

Dampak ini tentu bukan main-main, dengan semakin membanjirnya etnis Han di Xinjiang dalam dekade terakhir ini, secara tidak langsung sebenarnya menghapus istilah ‘Uighur’ dan menggantinya menjadi ‘Xinjiang ren’ atau ‘Orang Xinjiang.’

Kebijakan penyeragaman ini juga menyasar pada kebijakan bahasa di Xinjiang. Orang-orang Uighur yang memakai bahasa Uighur (bagian dari kelompok bahasa Turkic bersama Kazakh dan Kirgiz) semakin terdesak ketika pemerintah Cina memberlakukan beberapa kebijakan penyeragaman ini. Pemerintah Cina menganggap keluarga bahasa Turkic sebagai simbol pan-turkisme dan mengancam konsep Negara Cina Multi-etnik. (Arienne M. Dwyer: 2005)

Konsep negara multi-etnik ini menganggap dirinya satu, atau bagian dari satu identitas nasional (‘Zhongguo ren’ atau ‘Orang Cina’). Oleh sebab itu jenis bahasa lain yang melintasi perbatasan internasional Cina dianggap sebagai masalah.

Komunitas Uighur dimata-matai dan dibuat saling tidak percaya.

Setidaknya sebelum 1996, pemerintah Cina masih mencantumkan istilah ‘Tujue yuzu’ atau ‘Bahasa Keluarga Turkic.’ Namun setelah itu istilah ‘Tujue’, termasuk Tujue wenhua (Budaya Turkic) dan Tujue ren (orang Turkic) tidak boleh lagi dipakai. Wacana orang-orang Kazakh, Kirgiz, Uighur, Tatar dan Uzbek yang menganggap diri mereka sebagai orang ‘Turkic’ adalah ancaman dan satu kecondongan pada pan-Turkisme yang membentang dari Bosporus sampai ke Siberia Selatan. Oleh sebab itu tidak (boleh) ada istilah etnis ‘Turkic’ atau istilah keluarga bahasa Turkic sejak 1996. (Arienne M. Dwyer: 2005)

Hal ini diterapkan di ranah akademik. Jika sejak tahun 1993 di Central University for Nationalities di Beijing memiliki Departemen Turkologi, maka sejak 1996 Departemen itu diganti menjadi Minyu er xi (Fakultas Dua Bahasa Etnik atau Fakultas Uighur-Kazakh). Bahkan sejak April 2000, Minyu er xi dipecah menjadi dua departemen, yaitu; Departemen Uighur dan Departemen Kazakh. Apa artinya kebijakan ini? Artinya pemerintah Cina secara sugestif sedang memecah Uighur dan Kazakh sebagai dua bahasa yang tak terkait, di bawah satu istilah yang mengikat, yaitu Zhongguo ren (Orang Cina). (Arienne M. Dwyer: 2005)

Di tingkat pendidikan tinggi (Universitas), pemerintah Cina juga mewajibkan ujian bahasa Cina, terutama bagi mereka yang sehari-hari tidak berbicara bahasa Cina. Ujian ini disebut Hanyu shuiping kaoshi (HSK) atau Kompetensi Bahasa Cina. Ujian ini misalnya diwajibkan di Universitas Xinjiang. Ujian HSK sesungguhnya mirip dengan TOEFL untuk bahasa Inggris. Hal ini memberi kesan bahasa Cina yang dominan dan bahasa Uighur bukanlah bahasa yang berstandar kelas dunia dan orang Uighur tidak berstandar tinggi. (Arienne M. Dwyer: 2005)

Kebijakan bahasa ini juga diimplementasikan di sekolah-sekolah di Xinjiang. Pemerintah memberlakukan kebijakan pengajaran dua bahasa di Xinjiang. Bahasa Cina diajarkan di semua tingkat pendidikan. Satu sistem dua bahasa ini dirancang sehingga memungkinkan transisi yang halus bagi para murid untuk meninggalkan bahasa lokal mereka dan beranjak pada bahasa yang dominan (bahasa Cina). (Arienne M. Dwyer: 2005)

Sejak tahun 2004 bahkan pemerintah Cina memaksa semua sekolah memakai bahasa Cina sebanyak mungkin dan sebagai bahasa utama pengajaran. Sedangkan bahasa Uighur diperlakukan sebagai bahasa kedua. (Arienne M. Dwyer: 2005)

Bagi Naran Bilik, pakar antropologi bahasa dari Universitas Fudan, kebijakan ini mengindikasikan bahwa bahasa Uighur diasumsikan tidak memiliki manfaat sebesar bahasa Cina. Bahkan Sekretaris Partai Komunis Cina di XInjiang, Wang Lequan menyatakan bahwa bahasa minoritas di Xinjiang hanya memuat informasi terbatas dan tidak bisa mengekspresikan pengetahuan yang lebih tinggi (advanced knowedge). (Arienne M. Dwyer: 2005)

Kebijakan ini berdampak bagi komunistas Muslim Uighur di Xinjiang. Mereka dilanda dilema apakah akan memasukkan anak-anak mereka ke sekolah berbahasa Uighur (sekolah lokal) atau sekolah berbahasa Cina. Bagi muslim Uighur di Xijiang penguasaan bahasa Cina adalah mutlak untuk memperoleh akses pekerjaan yang formal yang berarti pendapatan yang lebih layak. Namun di satu sisi anak-anak mereka kehilangan kesempatan mengenal budaya mereka sendiri dan dengan fasilitas yang lebih minim. (Arienne M. Dwyer: 2005)

BACA JUGA  Kyai Cholil Nafis: Semoga Mursi Diterima Sebagai Syuhada

Tak hanya bahasa, pemerintah Cina bahkan mencoba menulis ulang sejarah eksistensi Uighur di Turkistan Timur (Xinjiang). Sebagai catatan Xinjiang adalah istilah yang dikenalkan pemerintah Cina untuk Turkistan Timur. Satu istilah yang lebih disukai orang-orang Uighur. Pada tahun 2003 pemerintah Cina menulis buku putih sejarah dan perkembangan Xinjiang, yang mengakui Uighur sebagai kelompok etnik tanpa klaim di Xinjiang.(Jennifer Ang: 2016)

Narasi buku putih tersebut memisahkan Uighur dari Xinjiang dengan menyatakan bahwa orang Uighur bermigrasi dan berasimilasi dengan suku Saka Iran dan Indo-Eropa, setelah mereka tiba dari Mongolia. Sedangkan Narasi Akademisi Cina menambahkan bahwa orang Uighur baru 3.800-3.900 tahun di Xinjiang, setelah bermigrasi dari Mongolia, menggantikan etnis Cina Han yang tiba lebih dahulu di Xinjiang. (Jennifer ang: 2016)

Tentu saja narasi ini dapat dimentahkan. Xinjiang tak pernah menjadi wilayah yang bersatu, dan baru di bawah kekuasaan Cina dua kali secara singkat, yaitu Di era penaklukkan Dinasti Manchu 1784 dan di era sampai berakhirnya Dinasti Qing tahun 1912. Ini artinya, tidak pernah menjadi milik Cina sebelum masa itu. Istilah Xinjiang sendiri berarti Wilayah Baru (New Territory atau New Frontier). Bahkan sejarawan Cina seperti Gu Bao dan Su Beihai menolak etnis Han sebagai orang asli Xinjiang. Sejarawan Uighur seperti Turgun Almas melacak leluhur Uyghi sampai ke 6.400 tahun yang lalu.(Jennifer Ang: 2016)

Wilayah Xinjiang di masa Dinasti Qing.

Penggelapan sejarah (berkedok) ilmiah tampaknya tidak cukup. Menurut The New York Times. Setidaknya pemerintah Cina telah menahan 159 intelektual Uighur sejak setahun terakhir ini. Ulama Mohammaed Salih Haji, ekonom Ilham Toxti, antropologis Rahile Dawud, bahkan pemain sepak bola Erfan Hezim adalah beberapa nama yang hilang dari peredaran.

Kebijakan ini tentu saja sejalan dengan kebijakan lain yang lebih kasat mata seperti penghancuran-penghancuran kota tua Kashgar dan penghancuran masjid secara massif. Penghancuran kota tua berarti memutus identitas orang-orang Uighur dari masa lalu mereka. Sedangkan penghancuran masjid tidak hanya dilihat sebagai satu aksi represif terhadap ibadah umat Islam, tetapi juga bagian dari penghilangan jejak-jejak kebudayaan Uighur yang telah menyatu dengan Islam. Belum lagi berbagai pelarangan yang terkait ibadah dan perayaan seperti pelarangan berpuasa, jilbab dan lainnya, yang sebenarnya telah menyatu menjadi budaya Muslim Uighur

Berbagai kebijakan terkait kebudayaan Uighur ini juga sejalan dengan yang terjadi di kamp konsenterasi (terbiyilesh merkezi atau pusat pendidikan). Program cuci otak yang terjadi di kamp, pelarangan beribadah, hingga pujian kepada Xi Jinping berujung pada pemaksaan identitas Cina pada muslim Uighur.(Sean R. Roberts: 2018)

Dampak dari kamp konsentrasi ini menurut Sean R. Roberts, Associate Professor dari George Washington University adalah timbulnya keresahan dalam masyarakat Uighur. Bukan saja mereka resah karena kekhawatiran sewaktu-waktu akan dimasukkan ke kamp, tetapi juga timbulnya rasa saling tidak percaya di antara masyarakat Uighur. Dalam kehidupan sehari-hari mereka menjadi waspada dengan istilah ekstrimis, atau dalam kantor pemerintahan Xinjiang dikenal istilah bermuka dua. Satu istilah yang melabeli mereka yang secara konsisten dievaluasi. (Sean R. Roberts: 2018)

Keresahan ini membuat mereka meninggalkan ciri-ciri dari identitas mereka sebagai Uighur termasuk bahasa, sejarah dan agama mereka. Bahkan ada kecenderungan saling tuding “condong pada ekstrimis” atau “bermuka dua” ketika mereka tidak sepaham atau bersaing. Hal ini mengingatkan kita pada Revolusi Kebudayaan di era 60-an yang dicetuskan Mao Tse Tung. Ketika kolega dan tetangga saling tuding “musuh rakyat” atau “kontra-revolusioner” dan tudingan ini dapat berakhir di kamp kerja paksa atau bahkan terbunuh. (Sean R. Roberts: 2018)

Penanaman rasa takut di antara masyarakat Uighur menurut Sean R. Roberts dapat menciptakan lingkungan yang kontradiktif. Di satu sisi mereka dipaksa untuk bungkam atas berbagai kejadian ini dan harus menganggapnya normal. Di lain sisi, menolak untuk menganggap wajar hal yang menimpa mereka, dapat beresiko ditahan. Dan itu artinya hidup dalam kondisi yang tidak normal. Dampaknya adalah hancurnya tenun sosial yang dapat membentuk masyarakat Uighur yang berdampak pada identitas budaya mereka.(Sean R. Roberts: 2018)

Sinoisasi

Kebijakan pemerintah Cina ini tentu semakin merugikan Muslim Uighur di Xinjiang. Tergerusnya bahasa mereka berarti semakin tergerusnya kebudayaan mereka. Ini artinya identitas Muslim Uighur perlahan-lahan akan digantikan satu identitas nasional Cina. Sinoisasi adalah istilah untuk pemaksaan identitas ini. Sinoisasi menjadi bagian politik kebudayaan pemerintah Cina terhadap muslim Uighur. (Jennifer Ang: 2016)

Namun sinoisasi tidak dapat berjalan tanpa politik antagonistik dan agresif terhadap budaya Uighur. Segala kebijakan kebudayaan pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur dapat digolongkan pada genosida kultural. Yvonne Donders yang dikutip oleh Elisa Novic dalam The Concept of Cultural Genocide: An International Law Perspective. Donders menyebutkan bahwa genosida cultural adalah: “Penghancuran oleh negara atau organ negara terhadap budaya (kultur) sebuah komunitas dalam maknanya yang luas, termasuk ‘material spiritual tertentu, intelektual, dan emosional yang terdapat dalam sebuah masyarakat atau kelompok sosial’, mencakup ‘seni dan sastra, gaya hidup, cara hidup bersama, sistem nilai, tradisi dan kepercayaan.’ “(Elisa Novic: 2016)

Elisa Novic sendiri menyatakan bahwa definisi kontemporer lebih merujuk genosida kultural sebagai proses dari genosida itu sendiri yang mengakibatkan punahnya budaya sebuah kelompok etnis, baik lewat penghancuran ataupun asimilasi yang dipaksakan ke dalam budaya yang dominan. (Elisa Novic: 2016)

BACA JUGA  Hukum Menambahkan Lafadz "Sayyidina" Saat Tasyahhud, Shalawat dan Adzan

Terlepas dari perbedaan definisinya, kita dapat menemukan fakta-fakta genosida kultural dalam lembaran sejarah hitam genosida di dunia. Pembantaian umat Islam di Bosnia oleh orang-orang Serbia, ratusan Masjid, arsip, perpustakaan dan bangunan dihancurkan. Selain di Bosnia, genosida kultural juga sedang terjadi di Palestina dan di Myanmar terhadap Muslim Rohingya.

Apa motif di balik genosida kultural?

Satu pertanyaan yang masih tersisa adalah, mengapa Pemerintah Cina melakukan ini? Jawabannya bukan pada motif rasialisme. Pemerintah Cina bersikap keras pada Taiwan (Republik Cina), yang sama-sama beretnis Han. Bahkan baru-baru ini Xi Jinping mengancam akan menggunakan kekuatan militer kepada Taiwan.

Politik Sinoisasi hanyalah cara Pemerintah Cina mengenggam Xinjiang. Perbedaan yang kentara (baik agama dan etnis) di Xinjiang nampaknya hanya dapat ditaklukkan oleh politik Sinoisasi tersebut. Ada satu fakta menarik yang perlu dicermati. Politik pemerintah Cina terhadap identitas etnis Uighur di Xinjiang tak begitu keras hingga era 1980-an. Ada ruang lebih longgar menoleransi identitas dan ragam ekspresi budaya Uighur. Misalnya menghidupkan kembali Xinjiang Islamic Association dan membolehkan muslim Uighur menjalin hubungan dengan muslim di luar Cina. (Gaye Christoffsen: 1993) Namun kebijakan berubah perlahan di era 1990-an.

Kebijakan terhadap etnis Uighur mengeras pada era 1990-an. Di era 50-an hingga 1990-an, pemerintah Cina memakai istilah splittist (separatis) untuk melabeli perlawanan Muslim Uighur. Kemudian pada tahun 2002, pemerintah Cina mulai memakai istilah ‘teroris’. Kebijakan semakin keras (strike hard) sendiri dimulai pada tahun 1996. (Arienne M. Dwyer: 2005)

Sumur minyak di Karamay, barat Xinjiang.

Pemerintah Cina menyalahkan ketidakstabilan negara pada tahun 1990-an di Cina akibat kebijakan mereka yang liberal terhadap agama dan kebijakan bahasa satu dekade sebelumnya. Menurut mereka, pemberian kelonggaran itu malah menyuburkan separatisme. Benarkah demikian?

Hal ini dibantah oleh Arienne M. Dwyer dari Kansas University, yang melakukan riset terhadap komunitas Turkic termasuk Uighur. Menurutnya, justru ketika kebijakan sangat keras diterapkan tahun 1990-an termasuk pada kebijakan budaya, maka hal itu semakin menimbulkan kebencian dari Muslim Uighur. Menurutnya kebanggaan etnik tidak sama dengan separatisme. (Arienne M. Dwyer: 2005)

Lantas apa yang melandasi pemerintah Cina mengubah kebijakan terhadap identitas Uighur di tahun 1990-an? Kita harus kembali pada kondisi ekonomi politik Cina di tahun 1978, Ketika Deng Xiaoping mengubah haluan ekonomi Cina yang lebih terbuka dan memberi ruang pada pasar. Perubahan ini membawa dampak pada Cina. Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi Cina, konsumsi energi Cina pun bertambah sejak era reformasi Deng Xiaoping, namun tidak diikuti kemampuan produksi energi dalam negeri. (Gaye Christoffsen : 1993 dan Michal Meidan: 2016)

Pada tahun 1979, produksi minyak Cina sudah mengalami stagnasi. Sementara konsumsi minyak terus meningkat. Ladang-ladang besar di Daqing, Huabei, Liaohe, dan Shengli menunjukkan tren yang sedang menuju puncaknya dalam di tahun 1990-an. Produksi minyak Shengli bahkan telah diprediksi akan menemui puncaknya pada tahun 1992. ( Höök, M.,dkk: 2010) Hal ini membuat pemerintah Cina waspada dan dibayangi konsumsi minyak yang terus meningkat.

Grafik produksi & konsumsi minyak cina. Sumber Höök, M.,dkk 2010

Di Xinjiang, ladang-ladang minyak baru memberi angin segar bagi produksi minyak Cina. Memang ladang di Xinjiang telah mulai dieksplorasi sejak tahun 1951 berkat kerjasama dengan Soviet. Namun sejak perseteruan Cina dengan Soviet di akhir 1950-an, eksplorasi menjadi mandek. Di tahun 1980-an di era keterbukaan ekonomi, produksi minyak di Xinjiang kembali bergelora. (Höök, M.,dkk: 2010)

Sebuah laporan CIA tahun 1987 yang berjudul Jungar Basin: The Next Chinese Oil Frontier bahkan sudah mendeteksi potensi baru eksplorasi minyak di Xinjiang, tepatnya di Jungar Basin. Menurut laporan itu;
“Jungar Basin di Barat Laut Cina dapat menjadi sumber minyak besar yang baru bagi Cina di tahun 1990-an dan selanjutnya. Cadangan besar gas alam juga tampaknya dapat membuka kemungkinan gas dapat lebih berperan dalam gambaran tentang energi Cina.”

Laporan itu mencatat potensi Jungar Basin hingga 8 juta barrel, mendekati kemampuan ladang di Alaska, AS (10 juta barrel). Namun CIA memprediksi kesulitan pemerintah Cina untuk membangun infrastruktur untuk ekslorasi di sana. Laporan itu juga membicarakan potensi bagi perusahaan minyak AS untuk menjalin kerjasama eksplorasi minyak di Jungar Basin, Xinjiang. (CIA: 1987)

Perusahaan minyak AS memang gagal untuk masuk ke Xinjiang. Namun Pemerintah Cina segera mengetahui betapa besar nilai Xinjiang bagi Cina. Mereka segera mengubah pandangan tentang Xinjiang, dan memusatkan kembali tata kelola Xinjiang sehingga menjadi semakin erat dalam genggaman Pemerintah pusat Cina. ( Höök, M.,dkk: 2010)

Produksi minyak di Xinjiang. Sumber Höök, M.,dkk 2010

Cerita selanjutnya dapat dipahami. Kebijakan terhadap eksistensi identitas etnis Uighur berubah sejak era 1990-an menjadi sangat keras dan represif. Sejak tahun 1990-an, Xinjiang menjadi sumber minyak dan sumber daya alam lainnya bagi Cina. Di Karamay, Barat laut Xinjiang, kini juga menjadi salah satu sumber baru bagi Cina yang mampu memproduksi hingga 1/5 cadangan minyak milik Cina. Xinjiang diharapkan mampu memompa hingga 35 juta barrel minyak mentah pada 2020, jauh melebihi ekspektasi CIA lebih dari 30 tahun yang lalu.

Xinjiang juga menjadi penting dengan posisi mereka dalam proyek ambisius Jalur Sutra Baru (Belt Road Initiative) Jalur sutra baru. Oleh sebab itu penting bagi Cina untuk menjaga Xinjiang tetap stabil, meski itu artinya melakukan genosida kultural bagi muslim Uighur, dan memaksakan identitas Han pada mereka. Hingga akhirnya tidak ada (lagi) identitas Muslim Uighur di Xinjiang.

 

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Begini Lho Perbedaan Hak Cipta dengan Hak Paten

Masyarakat pada umumnya tak terlalu memahami perihal perbedaan kedua istilah tersebut.

Ahad, 13/01/2019 22:33 0

Indonesia

Amankan Tabligh Akbar PA 212, Kokam: Kami Selalu Membersamai Suarakan Kebenaran

"Prinsip kami adalah selamanya tenaga atau keberpihakan kami untuk umat," kata Ketua Kokam Jateng saat mengamankan Tabligh Akbar PA 212 Solo

Ahad, 13/01/2019 20:11 0

Indonesia

Pemasukan Negara Lewat Pajak Meningkat di 2018

Meningkatnya konsumsi serta impor menjadi faktor penentu.

Ahad, 13/01/2019 20:10 0

Indonesia

KPAI: Pendidikan Kebencanaan Mendesak Disegerakan

Sebanyak 2.892 bangunan sekolah berada dalam zona bahaya radius satu kilometer dari jalur sesar

Ahad, 13/01/2019 18:48 0

Indonesia

Peserta Tabligh Akbar Diadang, Ketua PA 212 Solo Raya: Kenapa Aparat Begitu Tega

Bundaran Gladak sering digunakan untuk acara serupa, Ketua PA 212 mempertanyakan perlakuan aparat terhadap peserta kegiatan kali ini

Ahad, 13/01/2019 17:54 0

Indonesia

Diadang, Ribuan Orang Gagal Ikut Tabligh Akbar PA 212 di Solo

Ribuan peserta dari luar Solo diadang sehingga tak bisa mengikuti kegiatan Tabligh Akbar Presidium Alumni (PA) 212 di Budaran Gladak, Solo

Ahad, 13/01/2019 17:36 0

Indonesia

KPK Berharap Tim Gabungan Bisa Temukan Pelaku Teror Novel Baswedan

Tim gabungan untuk ungkap kasus teror terhadap Novel Baswedan merupakan rekomendasi Komnas HAM

Ahad, 13/01/2019 16:49 0

Indonesia

Bentuk Tim Gabungan Ungkap Teror Novel Baswedan, Surat Tugas Kapolri Berlaku 6 Bulan

Teror terhadap Novel Baswedan telah terjadi sejak 11 April 2017, tim gabungan baru dibentuk setelah ada desakan terus menerus dari masyarakat

Ahad, 13/01/2019 16:29 0

Palestina

Hamas: Israel Terjunkan Pasukan Intelijen Khusus di Gaza

Hamas menjanjikan hadiah jutaan dolar bagi siapa saja yang dapat mengungkapkan identitas tim pasukan khusus Israel

Ahad, 13/01/2019 15:07 0

Yaman

Kebakaran Dahsyat di Kilang Minyak Aden, Pelakunya Hutsi?

Sebuah tangki penyimpanan yang menampung 7.000 ton diesel terbakar di kilang minyak utama Aden di kota Al Buraika.

Ahad, 13/01/2019 14:35 0

Close