... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Antara Narasi PSI dan Kondisi Objektif Poligami di Indonesia

Bagaimana dengan ASN?

Penulis sendiri tidak mengerti mengapa Grace Natalie melarang poligami bagi aparatur sipil negara. Pemberian ijin poligami bagi ASN sejatinya sudah lebih ketat ketimbang warga biasa non-ASN. Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990 dalam Pasal 4 menetapkan perihal ketentuan-ketentuan khusus yang harus dipenuhi ASN ketika berpoligami, yaitu:

  1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
  2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
  3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
  4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Ayat dua juga dapat dipahami sebaliknya, yaitu seorang wanita yang berstatus sebagai istri kedua/ketiga/keempat tidak perlu repot-repot mengikuti antrian panjang tes CPNS, karena hasilnya sudah pasti: ditolak.

Lalu siapakah yang dimaksud dengan pejabat pada ayat 1? Dalam Pasal 1 huruf b PP No. 10/1983 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat dalam hal ini adalah salah satu dari:

  1. Menteri.
  2. Jaksa Agung.
  3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
  4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
  5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
  6. Pimpinan Bank milik Negara.
  7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara.
  8. Pimpinan Bank milik Daerah.
  9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah.
BACA JUGA  Hamzah Bin Ladin, Ikon Jihadis Milenial dan Masa Depan Al-Qaidah

Dan yang menjadi bahan pertimbangan dari pejabat ketika memberikan izin adalah ketika sang pemohon memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif.

Syarat alternatif dan kumulatif tersebut adalah:

Syarat Alternatif:

  1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
  3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat Kumulatif:

  1. Ada persetujuan tertulis dari istri;
  2. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
  3. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Lalu dalam Pasal 10 ayat 4 PP 10/1983 alih-alih menyebutkan hal-hal yang perlu dipertimbangkan, justru memuat hal-hal yang menjadi landasan kuat bagi pejabat untuk tidak memberikan memberikan ijin, yaitu:

  1. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan;
  2. tidak memenuhi setidaknya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif;
  3. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
  5. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Dan ketika seorang PNS/ASN nekat berpoligami tanpa mengindahkan aturan-aturan di atas maka sudah ada hukuman disiplin berat yang menantinya. Pasal 7 ayat (4) PP 53/2010 menyebutkan hukuman displin berat tersebut adalah:

  1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  3. pembebasan dari jabatan;
  4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
  5. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
BACA JUGA  Hamzah Bin Ladin, Ikon Jihadis Milenial dan Masa Depan Al-Qaidah

Kesimpulan

Sejatinya undang-undang yang berlaku di Indonesia sudah cukup ketat dalam mengatur urusan berpoligami. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan ataupun ketidakadilan pada salah satu pihak.

Penulis sendiri berpandangan bahwa poligami sebagai objek tidak bisa dinilai sebagai sesuatu yang buruk, bahkan sangat manusiawi. Adapun jika terjadi penyimpangan maka kesalahan terletak pada pelaku, bukan pada aturan dan hukum yang berlaku. Kecuali jika hukum yang sedang berlaku tidak manusiawi, maka perlu sebuah pergantian kepada hukum yang lebih manusiawi, bukan kepada yang lebih tidak manusiawi. Maka pertanyaan yang lebih penting untuk dijawab dalam persoalan ini adalah: Sudah Manusiawikah Aturan Poligami di Indonesia?

Penulis: Rusydan Abdul Hadi

1 2
Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

One comment on “Antara Narasi PSI dan Kondisi Objektif Poligami di Indonesia”

  1. Ketua Partai PSI kan bukan muslim (setahu saya). Kemudian kalau dia tahu tentang poligami menurut ajaran islam, dia melawan ajaran tersebut. Tidak bersatu air dengan minyak. Maksud saya tidak bertemu titik kebenarannya, bila pembicara bukan muslim, kemudian dihubungkan dengan ajaran islam. Coba kalau yang bicara Ustad Abdul Somad, nyambung kan… Lowongan Kerja

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Artikel

Kejayaan Cina Adalah Penderitaan Muslim Uyghur

Kebijakan represif terhadap muslim Uyghur bukan saja baru-baru ini. Serangkaian kebijakan represif dan diskriminatif telah terjadi sejak lama.

Jum'at, 21/12/2018 21:05 0

Indonesia

Sebagai Bentuk Solidaritas, Ribuan Umat Islam Solo Gelar Aksi Bela Uighur

- Ribuan umat Islam Solo Raya turut menggelar aksi untuk menentang kezaliman pemerintah China terhadap muslim Uighur. Endro Sudarsono,

Jum'at, 21/12/2018 20:20 0

Artikel

Ekspresi Bocah-Bocah Uighur Pasca Demo 2112

Melihat foto-foto anak Uighur pasca demo 2112, kita dapat merasakan ekspresi keharuan dalam tatapan mereka. Haru, karena masih ada yang memperhatikan nasib mereka.

Jum'at, 21/12/2018 19:57 0

Indonesia

Kedubes China Mendadak Tutup Saat Aksi 2112, UBN: Ini Hanya Pengalihan

Kantor Duta Besar China di Kuningan, Jakarta digeruduk oleh ratusan Umat Muslim Indonesia. Mengetahui akan adanya aksi, secara mendadak beredar selembaran pengumuman penutupan sementara Konsuler Kedubes China.

Jum'at, 21/12/2018 19:50 0

Indonesia

Amnesty Internasional: China Gunakan Isu Terorisme Untuk Menyembunyikan Pelanggaran HAM

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan bahwa Cina menggunakan isu terorisme dalam melakukan tindakan represif kepada etnis Uighur

Jum'at, 21/12/2018 19:22 2

Video Kajian

Bentuk Pembelaan Kita kepada Muslim Uighur – Ust. Muhajirin Ibrahim, Lc.

KIBLAT.NET- Sesungguhnya hancurnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada tertumpahnya darah seorang muslim. Kelak kita...

Jum'at, 21/12/2018 18:45 0

Video News

Ketua GNPF Ulama Desak Pemerintah RI Usir Dubes Cina

KIBLAT.NET- Ketua GNPF dalam Aksi Solidaritas Bela Muslim Uighur menyampaikan beberapa aspirasi untuk kebebasan menjalankan...

Jum'at, 21/12/2018 18:40 0

Indonesia

Gayung Bersambut, Ini Sambutan Bocah-Bocah Uighur Pasca Demo Serentak

Sejumlah aksi demonstrasi mengecam penindasan terhadap etnis Uighur, diselenggarakan di beberapa kota di Indonesia. Diantaranya Solo, Jakarta, Jogjakarta dan Bandung. 

Jum'at, 21/12/2018 18:20 0

Indonesia

Aksi Bela Muslim Uighur Serentak di Indonesia, dari Aceh Hingga Makassar

Tak hanya di Jakarta, Aksi Bela Muslim Uighur juga berlangsung di berbagai kota di Indonesia

Jum'at, 21/12/2018 17:40 0

Indonesia

Peserta Aksi Bela Muslim Uighur Teriakkan Usir Komunis

"Usir usir, usir komunis, usir komunis sekarang juga," sorak massa aksi di depan Kedubes China, Kuningan, Jakarta

Jum'at, 21/12/2018 17:01 0

Close