... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

DPR: Kerja Sama dengan Cina Tak Bisa Jadi Alasan Indonesia Diam Atas Krisis Uighur

Foto: Sidang Terbuka bagi publik dijatuhkan atas Muslim Uighur.

KIBLAT.NET, Jakarta – Krisis kemanusiaan dan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat muslim etnis Uighur di China jadi sorotan dunia. Pemerintah Indonesia didesak untuk bersuara membela muslim Uighur di Xinjiang yang sedang mengalami pelanggaran HAM.

“Dari pemberitaan media internasional, perlakuan diskriminantif dan tindakan represif pemerintah China terhadap muslim Uighur sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Tapi sayangnya belum ada negara-negara muslim, termasuk Indonesia, yang berani mengecam tindakan pemerintah China,” kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Minggu (16/12).

Menurut Fadli, meski diberikan status otonomi, penduduk muslim di Xinjiang faktanya justru mengalami perlakuan represif. Lebih dari 10 juta muslim di Xinjiang mengalami perlakukan diskriminatif, baik diskriminasi agama, sosial, maupun ekonomi.

Bahkan berdasarkan hasil investigasi UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination dan Amnesty International and Human Rights Watch yang dikeluarkan pada Agustus lalu, sekitar dua juta warga Uighur ditahan otoritas China di penampungan politik di Xinjiang. Banyak para tahanan yang dipenjara untuk waktu yang tak ditentukan dan tanpa dakwaan. Bahkan ironisnya, penahanan tersebut tidak sedikit yang berujung pada penyiksaan, kelaparan, dan kematian.

“Melihat kenyataan seperti ini seharusnya pemerintah Indonesia bersuara. Tidak diam seperti sekarang. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia punya tanggung jawab moral lebih atas nasib jutaan muslim Uighur. Sebab jika tidak, ini bisa menjadi bencana kemanusiaan yang lebih besar,” kata Fadli.

BACA JUGA  Kesiapan RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Sudah 96 Persen

Dalam Universal Periodic Review di PBB November lalu, Indonesia menyatakan sikap netral atas krisis Uighur. Padahal, Indonesia diharapkan dapat bersikap tegas menolak penindasan terhadap etnis muslim di wilayah Xinjian itu.

“Padahal apa yang dialami muslim Uighur bukan hanya sekedar diskriminasi agama, namun juga sudah suatu tindak pelanggaran HAM,” imbuhnya.

Menurut Politikus Gerindra ini, kerja sama ekonomi yang sedang dijalin Indonesia dengan China, tidak bisa menjadi alasan Indonesia untuk tetap diam atas nasib jutaan muslim Uighur yang teraniaya. Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif. Sikap Indonesia jelas tidak bisa didikte oleh siapapun.

“Selain Indonesia memiliki peran alamiah sebagai negara Muslim, menjaga ketertiban dunia adalah mandat konstitusi. Mandat konstitusi tak bisa dijalankan hanya dengan bersikap netral atau pasif saja. Harus ada ketegasan,” kata dia.

Penyelidikan kantor berita the Associated Press mengungkapkan, China mengirimkan ribuan bahkan puluhan ribu warga Uighur, kelompok minoritas muslim di Provinsi Xinjiang ke kamp penahanan. Mereka ditahan di kamp konsentrasi atas tuduhan kejahatan politik karena berpaham ekstremis.

Selama ditahan, warga Uighur itu harus menaati aturan ‘lima pilar sama rata sama rasa’: tinggal, berolah raga, belajar, makan, dan tidur bersama-sama. Mereka juga dipaksa melepaskan identitas keislaman.

Menurut AP, pemerintah menyebut program penahanan Uighur ini sebagai ‘pelatihan kejuruan’ tapi tujuan utamanya sebetulnya indoktrinasi.

BACA JUGA  Nasir Djamil: Status Darurat Sipil Tunjukkan Pemerintah Gagap Tangani Corona

Sumber: Merdeka
Reporter: Qoid

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Amerika

Tolak Berjanji Tak Boikot Israel, Karyawan Muslim di AS Dipecat

dalam kontrak baru itu ada paragraf tambahan, memberikan janji untuk tidak memboikot Israel atau berpartisipasi dalam tindakan apa pun yang akan membahayakan ekonomi Israel.

Selasa, 18/12/2018 09:00 0

Afrika

AS Gelar Serangan Udara Sengit di Somalia

Militer AS mengklaim pada Senin (17/12) berhasil menewaskan 62 “ekstremis” dalam enam serangan udara sepanjang Sabtu dan Ahad.

Selasa, 18/12/2018 07:51 0

Suriah

Oposisi Politik Suriah Kutuk Kunjungan Presiden Sudan

Tidak diragukan lagi hal itu pelanggaran mencolok terhadap resolusi Liga Arab, dan mendorong rezim Assad untuk melakukan lebih banyak pembantaian di Suriah. Kunjungan itu juga menjauhkan dari upaya penyelesaian politik.

Selasa, 18/12/2018 06:26 0

Afghanistan

Perundingan Langsung Taliban-AS Dimulai

Perundingan yang tidak melibatkan pemerintah Afghanistan dan dihadiri sejumlah Negara ini digelar di Uni Emirat Arab (UEA).

Selasa, 18/12/2018 05:51 0

Video Kajian

Ust. Farid A. Okbah, MA: Inilah 3 Jenis Ulama.

Menurut Ust. Farid A. Okbah, MA, Ulama dibagi menjadi 3 jenis. Apa saja? Yuk kita...

Senin, 17/12/2018 11:15 0

Suriah

Begini Langkah AS Redakan Ketegangan Terbaru Turki-Kurdi di Suriah

AS menempatkan Peshmerga Rojava. Milisi tersebut merupakan kelompok bersenjata anti rezim Bashar Assad saat ini yang sebelumnya disingkirkan oleh pemerintah.

Senin, 17/12/2018 10:24 0

Video News

Sekum PP Muhammadiyah: Politik Indonesia Dipenuhi Politik Entertainment

KIBLAT.NET- Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’thi mengkritisi perdebatan kandidat politik jelang Pemilu 2019, yang...

Senin, 17/12/2018 09:49 0

Malaysia

Australia Akui Al-Quds Ibukota Israel, Begini Tanggapan Tegas Malaysia

Ia mengatakan bahwa pengakuan tersebut bukan hak Negara-negara.

Senin, 17/12/2018 08:07 0

Suriah

Presiden Sudan Umar Bashir Kunjungi Bashar Assad

Ia menjadi presiden negara Arab pertama yang mengunjungi rezim pembantai ratusan ribu rakyatnya itu.

Senin, 17/12/2018 07:27 0

Iran

Jenderal Tinggi Iran Tewas Tertembak Senjata Sendiri

Ia tertembak pistolnya sendiri di kepala. Saat itu, ia sedang memberihkan senjata pribadi

Senin, 17/12/2018 06:49 0

Close