... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

400 Ulama Mauritania Desak Pemerintah Buka Kembali “Pusat Kaderisasi Ulama”

KIBLAT.NET, Nouakchott – Sebanyak 400 lebih ulama, imam dan ahli fiqih di Muritania, Selasa (11/12), menggelar aksi menuntut dibukanya kembali Pusat Kaderisasi Ulama Mauritania pimpinan Syaikh Muhammad Al-Hasan Daddo yang ditutup pemerintah September lalu. Mereka menolak segala tuduhan pemerintah terhadap lembaga tersebut.

Aksi tersebut digelar dengan menggumpulkan tandatangan. Berdasarkan pernyataan yang didapat Arabi21.com, para ulama menandatangani petisi yang menyepakati pentingnya pembukaan kembali Pusat Kaderisasi Ulama tersebut.

Pernyataan tersebut menekankan pentingnya menanggapi tuntutan yang ditandatangani oleh para ulama ini. Presiden Mauritania, Muhammad Walad Abdul Aziz, didesak ikut campur dan mengeluarkan perintah presiden membuka markas tersebut.

Juru bicara resmi Pusat Kaderisasi Ulama Muritania, Ibrahim Walad ‘Amar, membantah segala tuduhan pemerintah yang digunakan untuk menutup lembaga tersebut. “Semua tuduhan yang dibuat pemerintah kontradiksi dan tidak realistis,” jelasnya.

Terkait tuduhan bahwa kurikulum yang digunakan berkontribusi pemahaman ekstresmis, ‘Amar menegaskan bahwa kurikulum yang digunakan tidak bermasalah dan tidak ada catatan atau teguran dari Kementeri Urusan Islam dan Pendidikan. Padahal, tuduhan ini sendiri dikeluarkan oleh kementerian tersebut.

“Alasan yang digunakan untuk menutup markas hanya kebohongan dan kontradiksi yang keluar dari pernyataan menteri sendiri,” jelasnya.

Alasan lainnya, terkait sumber pendanaan yang dianggap tidak jelas, ‘Amar menegaskan bahwa pendanaan markas bersumber dari sumbangan para pengusaha dalam negeri. Seluruh dana yang diterima memiliki bukti tanda terima dan dapat diperiksa.

BACA JUGA  Revisi Undang-undang, Gabon Bersiap Legalkan LGBT

Pemerintah Mauritania menutup Pusat Kaderasi Ulama pimpinan Syaikh Muhammad Al-Hasan Daddo, anggota persatuan ulama Islam dunia, pada 24 September 2018. Beberapa hari kemudian, pemerintah menutup Universitas Abdullan bin Yasin yang juga dipimpinannya.

Saat itu, pemerintah berlasan bahwa lembaga kaderisasi itu menggunakan metode yang menyelisihi metode yang sudah biasa digunakan. Hal lainnya, terkait pendanaan yang tidak jelas.

Sumber: Arabi21.com
Redaktur: Sulhi El-Izzi


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Info Event

The Last MUQTI: Muslimah Berkarir Surga

The Last MUQTI: Muslimah Berkarir Surga

Selasa, 11/12/2018 21:20 0

Indonesia

Galang Petisi “Hentikan Iklan BLACKPINK Shopee!!”, Maimon Herawati Diserang Haters

Galang Petisi "Hentikan Iklan BLACKPINK Shopee!!", Maimon Herawati Diserang Haters

Selasa, 11/12/2018 20:42 0

Indonesia

Ini Alasan Malaysia Mustahil Meratifikasi ICERD

Meratifikasi ICERD konsekuensinya merumuskan ulang Perlembagaan Persekutuan

Selasa, 11/12/2018 17:39 0

Indonesia

Romo Syafii: Pemerintah Harus Tetapkan OPM Sebagai Organisasi Terlarang

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafii menegaskan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) harus segera ditetapkan sebagai organisasi terlarang.

Selasa, 11/12/2018 12:59 0

Indonesia

Romo Syafii Bandingkan Sikap Pemerintah ke Santoso dan OPM

Menurutnya, di Poso dan Aceh mendapat perhatian keras dari pemerintah.

Selasa, 11/12/2018 12:39 1

Suara Pembaca

Menggantung Demokrasi di Monumen Akal Sehat

Jika dilihat dari kacamata demokrasi, reuni 212 justru merupakan kegiatan yang sangat-sangat demokratis.

Selasa, 11/12/2018 12:06 0

Indonesia

OPM Bantai Pekerja Proyek, Komisi III DPR Pertanyakan Kinerja BIN

nggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafii menegaskan bahwa pembantaian yang dilakukan oleh kelompok separatis Papua sudah dilakukan berulang kali

Selasa, 11/12/2018 11:57 0

Indonesia

Hari HAM Internasional, KNSR Desak PBB Seriusi Masalah Rohingya

Tim Pencari Fakta dari PBB mengaku telah mengantongi bukti kekerasan oleh enam jenderal Myanmar. KNSR meminta agar mereka segera diadili di Mahkamah Internasional.

Selasa, 11/12/2018 11:48 0

Indonesia

Kampanyekan Myanmar, CEO Twitter Panen Kecaman

Dorsey (42) menjelaskan secara rinci pengalamannya saat melakukan meditasi tersembunyi di Pyin Oo Lwin, sebuah kota di Myanmar utara.

Selasa, 11/12/2018 11:05 0

Indonesia

Aksi Bela Rohingya: Usir Dubes Myanmar dari Indonesia!

“Kita menolak kehadiran mereka kalau mereka masih bersikap yang tidak acuh terhadap problem-problem dunia, dan kita ingin usir mereka dari negeri kita selama mereka tidak mau menyelesaikan permasalahan Rohingya,” ujarnya. 

Selasa, 11/12/2018 10:40 0

Close