... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

Suara Pembaca

Menggantung Demokrasi di Monumen Akal Sehat

KIBLAT.NET – Sepekan sudah berlalu, reuni 212 masih menjadi topik hangat yang diperbincangkan. Pro dan kontra tentang 212 masih terus menjadi bumbu perdebatan baik di media massa ataupun media sosial. Sepertinya, rakyat negara kesatuan republik Indonesia sudah waktunya legowo untuk menambah satu lagi topik perdebatan abadi akhir tahun selain “ucapan selamat natal” dan “malam tahun baru”.

Menurut subjektifitas penulis sendiri, jika kita memandang reuni 212 melalui kacamata Islam justru banyak PR yang harus dan belum dijawab oleh PA 212 sebagai penyelenggara. Namun jika dilihat dari kacamata demokrasi, reuni 212 justru merupakan kegiatan yang sangat-sangat demokratis. Karena itu, dalam tulisan kali ini penulis akan mencoba menguraikan sisi demokratis dari reuni 212.

Pertama, dalam demokrasi ada satu hal yang dijamin pasti yaitu kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat di hadapan umum. Sepanjang hal ini diselenggarakan dengan cara tanpa melawan hukum, apapun narasi yang disampaikan, seorang demokrat sejati harus mampu melihat hal itu sebagai sebuah kemewahan demokrasi yang dia yakini.

Dalam konteks keindonesiaan, hal itu telah termaktub dalam pasal 28 UUD 1945 yang merupakan salah satu penjabaran dari sila kedua pancasila: kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada titik ini, penulis berani menyimpulkan bahwa segala bentuk tindakan yang bersifat menghalang-halangi suatu kelompok untuk berkumpul menyampaikan pendapat sejatinya adalah tindakan yang mencederai prinsip-prinsip keadilan serta keberadaban yang pada akhirnya menggerus sisi kemanusiaan secara perlahan.

Kedua, kebisingan ruang publik akibat diskursus yang muncul ke permukaan adalah ekspresi yang wajar, jika setiap pribadi yang mengklaim dirinya sebagai demokrat sejati menyadari bahwa perbedaan pendapat adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari demokrasi itu sendiri.

Sebagaimana cuitan twitter Jokowi pada Desember 2016, “Perbedaan pendapat adalah adalah bagian dari demokrasi. Silaturahmi perlu terus dilakukan agar kita semua saling menghormati.”

Sejauh ini dalam ruang keindonesiaan, tidak ada monumen yang seharusnya lebih pas untuk merayakan silaturahmi kebangsaan melebihi 212, dari segi apapun, namun sekali lagi silaturahmi dalam konteks demokrasi, bukan dalam konteks Islam atau yang diistilahkan sebagai ukhuwwah Islamiyah.

Ketiga, dalam konteks berdemokrasi yang ruh utamanya adalah kebebasan berpendapat. Maka sepanjang upaya siapapun menyeragamkan narasi publik, hal yang pasti terjadi adalah tercederainya prinsip-prinsip demokrasi.

Meskipun keteraturan sebuah pemerintahan rasanya mustahil berjalan tanpa keseragaman narasi, setidaknya pada hal-hal yang fundamental. Namun begitulah demokrasi, jika terkadang dirasa utopis atau kurang manusiawi, tetap saja harus dijalankan sepenuhnya oleh seorang demokrat sejati.

Lalu yang keempat, ada satu hal yang harus dipegang teguh oleh seorang demokrat sejati. Yaitu kepercayaan bahwa keberadaan kelompok kritis terhadap setiap rezim adalah cara lain dari sebagian anak bangsa untuk menunjukkan kecintaan mereka terhadap negara  bangsa tempat mereka berpijak.

Jika kelompok pendukung penguasa senantiasa hadir dengan segenap jargon pembelaannya, pada tempatnya oposisi lebih kritis mengevaluasi atau bahkan secara revolusioner berniat mengganti rezim penguasa.

Maka pada akhirnya, sekali lagi jika dilihat dari kacamata demokrasi, 212 hanyalah satu dari sekian ikhtiar kebangsaan yang paling mungkin direalisasikan melalui jalur-jalur konstitusional. Bukankah seorang demokrat sejati seharusnya sejenak menarik diri dari kebisingan dan mengamati hal ini dari jauh, sehingga dapat melihat baik Jokowi ataupun Prabowo sama-sama tidak layak diperjuangkan keberadaannya melebihi ikhtiar mempertahankan keberlangsungan demokrasi itu sendiri.

Maka ketika jutaan orang sudah sepakat turun ke jalan untuk memprotes rezim berkuasa, tak ada lagi yang bisa diperbuat selain menyampaikan narasi tandingan yang lebih bisa diterima, jika ternyata narasi tandingan dianggap tak masuk akal oleh publik, maka terimalah dengan legowo. Karena begitulah adanya demokrasi, tidak ada yang sepenuhnya salah, tidak ada yang sepenuhnya benar, yang menjadi pijakan adalah konsensus alias kesepakatan bersama.

Untuk itu, sekali lagi seorang demokrat sejati sudah sepantasnya berhenti mencela ataupun menghujat aksi semacam reuni 212. Mulailah belajar menertawakan perilaku semacam itu, cobalah untuk adil sejak dari dalam pikiran.

Jika para demokrat sejati tak mau menerima kondisi semacam itu, maka hal itu sama saja mempercepat tumbangnya demokrasi itu sendiri atau dengan kata lain mereka sedang menggantung demokrasi di Monas. Monumen Akal Sehat.

Penulis: Bang Azzam

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

OPM Bantai Pekerja Proyek, Komisi III DPR Pertanyakan Kinerja BIN

nggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafii menegaskan bahwa pembantaian yang dilakukan oleh kelompok separatis Papua sudah dilakukan berulang kali

Selasa, 11/12/2018 11:57 0

Indonesia

Hari HAM Internasional, KNSR Desak PBB Seriusi Masalah Rohingya

Tim Pencari Fakta dari PBB mengaku telah mengantongi bukti kekerasan oleh enam jenderal Myanmar. KNSR meminta agar mereka segera diadili di Mahkamah Internasional.

Selasa, 11/12/2018 11:48 0

Indonesia

Kampanyekan Myanmar, CEO Twitter Panen Kecaman

Dorsey (42) menjelaskan secara rinci pengalamannya saat melakukan meditasi tersembunyi di Pyin Oo Lwin, sebuah kota di Myanmar utara.

Selasa, 11/12/2018 11:05 0

Indonesia

Aksi Bela Rohingya: Usir Dubes Myanmar dari Indonesia!

“Kita menolak kehadiran mereka kalau mereka masih bersikap yang tidak acuh terhadap problem-problem dunia, dan kita ingin usir mereka dari negeri kita selama mereka tidak mau menyelesaikan permasalahan Rohingya,” ujarnya. 

Selasa, 11/12/2018 10:40 0

Indonesia

Taufiq Ismail: Rohingya Patut Diperhatikan Layaknya Palestina

Sastrawan Indonesia Taufiq Ismail turut diundang dalam aksi Aksi Bela Rohingya yang diadakan di depan kantor perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Indonesia di Jakarta Pusat.

Selasa, 11/12/2018 10:01 0

Irak

Iraq Gelar Perayaan Setahun Kemenangan Hadapi ISIS

Kemenangan itu harus dibayar mahal dengan porak-porandannya kampung-kampung warga.

Selasa, 11/12/2018 09:13 1

Palestina

Militer Israel Serbu Kantor Berita Resmi Otoritas Palestina

Wafa menambahkan, tentara penjajah meninggalkan kantor setelah setelah mengambil rekaman kamera CCTV.

Selasa, 11/12/2018 08:00 0

Indonesia

Di Bawah Guyuran Hujan, Aksi Bela Rohingya Serukan Usir Kedubes Myanmar

Aksi Bela Rohingya di depan kantor kedutaan besar Myanmar digelar bertepatan dengan hari HAM Internasional

Senin, 10/12/2018 16:13 1

Indonesia

Fadli Zon: Empat Tahun Jokowi-JK, Indeks Kebebasan HAM Menurun

Penegakkan HAM di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo terbukti tak mengalami banyak kemajuan.

Senin, 10/12/2018 15:48 2

Indonesia

Kriminalisasi Ulama Tunjukkan Ada Problem dalam Kebebasan Beragama di Era Jokowi

Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah, Maneger Nasution menyebutkan bahwa ada masalah dalam kebebasan beragama di era Jokowi-JK.

Senin, 10/12/2018 15:18 1

Close