... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Kenapa Massa 812 Mati-matian Tolak ICERD di Malaysia?

Foto: Massa 812 di Malaysia.

KIBLAT.NET, Kuala Lumpur – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seharusnya tidak menggeneralisasikan Malaysia dengan negara-negara Islam lainnya ketika harus meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD).

Anggota Dewan Tertinggi UMNO Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman mengatakan PBB tidak memahami kekhasan Malaysia dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya seperti Arab Saudi dan Turki.

“Mereka tidak mengerti. Kami memiliki kekhasan sendiri. Orang Melayu adalah penduduk asli negara ini, dan kami memiliki ras lain imigran yang datang ke negara itu selama penjajahan oleh Inggris,” ujarnya.

“Mereka dibawa untuk penambangan timah dan untuk menyadap karet. Menjelang kemerdekaan negara, kami diminta untuk menerima mereka dan kami dengan murah hati melakukannya,” imbuh Tajuddin, seperti dikutip New Straits Times, Selasa (11/12/2018).

Dia lalu menjelaskan bahwa ada kontrak sosial yang ditandatangani antara Bumiputera dan non-Bumiputera, yang kemudian dimasukkan ke dalam Konstitusi Federal. Tanah Melayu telah dikenal, sebelum akhirnya menjadi Malaysia.

“Apakah PBB mempertimbangkan semua ini? Kami memiliki hak kami sendiri. Jika Anda tidak tahu sejarah dan latar belakang yang aneh dari suatu negara, bagaimana kita hidup bersama dan bagaimana kita memulai bersama; maaf-lah, tolong jangan ikut campur,” katanya.

“Ini yang saya maksud dengan ‘pergi ke neraka ke PBB’,” imbuh Tajuddin menegaskan.

Slogan ‘pergi ke neraka ke PBB’ mengemuka dalam aksi 812 yang diikuti ratusan ribu warga Malaysia. Aksi ini sebagai bentuk syukur karena Malaysia gagal meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD).

BACA JUGA  IDEAS Beberkan 4 Pasal UU Ciptaker Berpotensi Sengsarakan Buruh

Tajuddin menyebut PBB ingin memberlakukan ICERD untuk mengusung kesetaraan antara Bumiputera dan non-Bumiputera di Malaysia.

“Kami tahu siapa yang mengendalikan PBB – orang-orang Barat. Mereka adalah kolonial sebelum dan sekarang, mereka ingin menjajah kita lagi. Bahkan (Perdana Menteri) Tun M (Tun Dr Mahathir Mohamad) mengingatkan kita tentang cara baru kolonisasi oleh Barat,” jelasnya.

“PBB harus memahami bahwa mereka tidak boleh mengganggu negara, tanpa memahami terlebih dahulu. Di Malaysia, kami menghormati ras dan agama lain. Tidak ada diskriminasi di sini dan jangan hanya menuduh kami saling membeda-bedakan,” imbuh Tajuddin.

Sumber: New Straits Times
Redaktur: Ibas Fuadi


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Romo Syafii: Pemerintah Harus Tetapkan OPM Sebagai Organisasi Terlarang

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafii menegaskan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) harus segera ditetapkan sebagai organisasi terlarang.

Selasa, 11/12/2018 12:59 0

Indonesia

Romo Syafii Bandingkan Sikap Pemerintah ke Santoso dan OPM

Menurutnya, di Poso dan Aceh mendapat perhatian keras dari pemerintah.

Selasa, 11/12/2018 12:39 1

Suara Pembaca

Menggantung Demokrasi di Monumen Akal Sehat

Jika dilihat dari kacamata demokrasi, reuni 212 justru merupakan kegiatan yang sangat-sangat demokratis.

Selasa, 11/12/2018 12:06 0

Indonesia

OPM Bantai Pekerja Proyek, Komisi III DPR Pertanyakan Kinerja BIN

nggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafii menegaskan bahwa pembantaian yang dilakukan oleh kelompok separatis Papua sudah dilakukan berulang kali

Selasa, 11/12/2018 11:57 0

Indonesia

Hari HAM Internasional, KNSR Desak PBB Seriusi Masalah Rohingya

Tim Pencari Fakta dari PBB mengaku telah mengantongi bukti kekerasan oleh enam jenderal Myanmar. KNSR meminta agar mereka segera diadili di Mahkamah Internasional.

Selasa, 11/12/2018 11:48 0

Indonesia

Kampanyekan Myanmar, CEO Twitter Panen Kecaman

Dorsey (42) menjelaskan secara rinci pengalamannya saat melakukan meditasi tersembunyi di Pyin Oo Lwin, sebuah kota di Myanmar utara.

Selasa, 11/12/2018 11:05 0

Indonesia

Aksi Bela Rohingya: Usir Dubes Myanmar dari Indonesia!

“Kita menolak kehadiran mereka kalau mereka masih bersikap yang tidak acuh terhadap problem-problem dunia, dan kita ingin usir mereka dari negeri kita selama mereka tidak mau menyelesaikan permasalahan Rohingya,” ujarnya. 

Selasa, 11/12/2018 10:40 0

Indonesia

Taufiq Ismail: Rohingya Patut Diperhatikan Layaknya Palestina

Sastrawan Indonesia Taufiq Ismail turut diundang dalam aksi Aksi Bela Rohingya yang diadakan di depan kantor perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Indonesia di Jakarta Pusat.

Selasa, 11/12/2018 10:01 0

Indonesia

Di Bawah Guyuran Hujan, Aksi Bela Rohingya Serukan Usir Kedubes Myanmar

Aksi Bela Rohingya di depan kantor kedutaan besar Myanmar digelar bertepatan dengan hari HAM Internasional

Senin, 10/12/2018 16:13 1

Indonesia

Fadli Zon: Empat Tahun Jokowi-JK, Indeks Kebebasan HAM Menurun

Penegakkan HAM di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo terbukti tak mengalami banyak kemajuan.

Senin, 10/12/2018 15:48 2

Close
CLOSE
CLOSE