Tunggakan BPJS Belum Dibayar, Layanan Kesehatan Terancam Mandek

KIBLAT.NET, Jakarta – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini merasa prihatin dengan besarnya tunggakan pembayaran BPJS kepada pihak rumah sakit yang belum diselesaikan. Sampai akhir 2018 diperkirakan hutang BPJS mencapai Rp8,02 triliun.

Hal ini mengancam keberlangsungan operasional rumah sakit dan yang lebih bahaya mengancam layanan kesehatan bagi warga masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, banyak rumah sakit mengeluh ke DPR bahkan terbuka di ruang publik soal tunggakan dan keterlambatan pembayaran BPJS.

“Rumah sakit tidak mungkin bisa berjalan tanpa biaya operasional. Akibat tunggakan ini banyak rumah sakit yang terancam tidak bisa melayani lagi pasien BPJS atau setidaknya membatasi pelayanan pasien BPJS. Pasien pun sudah banyak yang mengeluh karena banyak rumah sakit kini mengurangi jumlah pasien BPJS dan layanannya,” kata Jazuli kepada Kiblat.net melalui rilisnya pada Sabtu (08/12/2018).

Hal ini, lanjut Anggota DPR Dapil Banten ini, bisa berdampak sistemik terhadap jaminan kesehatan masyarakat. Akibat pasien yang tidak tertangani atau setidaknya tidak terlayani sebagaimana mestinya menyebabkan angka kematian meningkat.

“Ini lampu merah bagi kita. Jika negara gagal memberikan jaminan kesehatan bisa saja terperosok kepada negara gagal (failed state),” tegasnya.

Jazuli menekankan, jaminan kesehatan merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara kepada rakyatnya. Ini amanat konstitusi dan undang-undang. Maka, jangan sampai negara ini menjadi negara gagal akibat abai atau gagal melayani rakyatnya yang membutuhkan pertolongan kesehatan.

BACA JUGA  Menag Minta MUI Jadi Teladan Soal Kesejukan dan Toleransi

Oleh karena itu, Anggota Komisi I DPR ini berharap Pemerintah segera mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait upaya penyelesaian masalah tunggakan pembayaran BPJS ini secara komprehensif dengan solusi yang bersifat jangka panjang dengan melihat faktor-faktor penyebab sesungguhnya.

“Jangan sampai kebijakan pemerintah berhenti pada solusi jangka pendek dan parsial yakni sekadar menambal defisit dana BPJS tanpa menyelesaikan penyebab sistemik defisit tersebut. Jangan sampai masalah terus berulang dan akhirnya BPJS bangkrut/collaps dan seluruh rakyat terkena dampaknya,” tandasnya.

Untuk itu, Fraksi PKS DPR akan benar-benar mengawal dan mengawasi upaya dan langkah serius Pemerintah dalam menyelesaikan permasalan krusial ini. Fraksi PKS turut mengkaji permasalahan ini dan merekomendasikan langlah konstruktif kepada Pemerintah.

“Jika pemerintah tidak juga sigap menyelesaikan permasalahan ini secara komprehensif, Fraksi PKS DPR bisa jadi akan mengusulkan penggunaan Hak DPR dengan membentuk Pansus BPJS. Hal ini semata-mata untuk mengurai permasalahan dan solusinya secara komprehensif sehingga jaminan kesehatan terhadap seluruh warga negara tetap dapat ditunaikan secara bertanggung jawab oleh negara,” pungkas Jazuli.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: M. Rudy

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat