... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Tunggakan BPJS Belum Dibayar, Layanan Kesehatan Terancam Mandek

Foto: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

KIBLAT.NET, Jakarta – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini merasa prihatin dengan besarnya tunggakan pembayaran BPJS kepada pihak rumah sakit yang belum diselesaikan. Sampai akhir 2018 diperkirakan hutang BPJS mencapai Rp8,02 triliun.

Hal ini mengancam keberlangsungan operasional rumah sakit dan yang lebih bahaya mengancam layanan kesehatan bagi warga masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, banyak rumah sakit mengeluh ke DPR bahkan terbuka di ruang publik soal tunggakan dan keterlambatan pembayaran BPJS.

“Rumah sakit tidak mungkin bisa berjalan tanpa biaya operasional. Akibat tunggakan ini banyak rumah sakit yang terancam tidak bisa melayani lagi pasien BPJS atau setidaknya membatasi pelayanan pasien BPJS. Pasien pun sudah banyak yang mengeluh karena banyak rumah sakit kini mengurangi jumlah pasien BPJS dan layanannya,” kata Jazuli kepada Kiblat.net melalui rilisnya pada Sabtu (08/12/2018).

Hal ini, lanjut Anggota DPR Dapil Banten ini, bisa berdampak sistemik terhadap jaminan kesehatan masyarakat. Akibat pasien yang tidak tertangani atau setidaknya tidak terlayani sebagaimana mestinya menyebabkan angka kematian meningkat.

“Ini lampu merah bagi kita. Jika negara gagal memberikan jaminan kesehatan bisa saja terperosok kepada negara gagal (failed state),” tegasnya.

Jazuli menekankan, jaminan kesehatan merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara kepada rakyatnya. Ini amanat konstitusi dan undang-undang. Maka, jangan sampai negara ini menjadi negara gagal akibat abai atau gagal melayani rakyatnya yang membutuhkan pertolongan kesehatan.

BACA JUGA  Pengamat Politik: Presiden Tiga Periode Berpotensi Menyuburkan Oligarki

Oleh karena itu, Anggota Komisi I DPR ini berharap Pemerintah segera mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait upaya penyelesaian masalah tunggakan pembayaran BPJS ini secara komprehensif dengan solusi yang bersifat jangka panjang dengan melihat faktor-faktor penyebab sesungguhnya.

“Jangan sampai kebijakan pemerintah berhenti pada solusi jangka pendek dan parsial yakni sekadar menambal defisit dana BPJS tanpa menyelesaikan penyebab sistemik defisit tersebut. Jangan sampai masalah terus berulang dan akhirnya BPJS bangkrut/collaps dan seluruh rakyat terkena dampaknya,” tandasnya.

Untuk itu, Fraksi PKS DPR akan benar-benar mengawal dan mengawasi upaya dan langkah serius Pemerintah dalam menyelesaikan permasalan krusial ini. Fraksi PKS turut mengkaji permasalahan ini dan merekomendasikan langlah konstruktif kepada Pemerintah.

“Jika pemerintah tidak juga sigap menyelesaikan permasalahan ini secara komprehensif, Fraksi PKS DPR bisa jadi akan mengusulkan penggunaan Hak DPR dengan membentuk Pansus BPJS. Hal ini semata-mata untuk mengurai permasalahan dan solusinya secara komprehensif sehingga jaminan kesehatan terhadap seluruh warga negara tetap dapat ditunaikan secara bertanggung jawab oleh negara,” pungkas Jazuli.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: M. Rudy

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

China

Puluhan Tahun Berdiri, Sekolah Bahasa Arab di China Bakal Ditutup

"Jika sekolah ditutup, mereka bisa berakhir sebagai putus sekolah di jalan."

Ahad, 09/12/2018 11:46 0

Suara Pembaca

Siapakah yang Bermain-main di Atas Darah Anak-anak Yaman?

Kondisi mengerikan selama tiga tahun terakhir di Yaman sejak dimulainya perang pada 2015 telah mengakibatkan 85.000 anak-anak mati kelaparan.

Sabtu, 08/12/2018 22:04 0

Malaysia

Ratusan Ribu Massa Gelar Aksi Damai 812 di Malaysia, Bela Islam Jadi Agama Resmi

Ratusan Ribu Massa Gelar Aksi Damai di Malaysia, Bela Islam Jadi Agama Resmi

Sabtu, 08/12/2018 19:44 11

Suara Pembaca

Mendomplang Suara Pemilu dengan Suara Orang Gila

Tidak sah di dalam Islam jika seseorang yang hilang akal baik mabuk ataupun gila menggunakan hak pilihnya.

Sabtu, 08/12/2018 19:44 0

Suara Pembaca

Sikap Seorang Muslim Terhadap Kalimat Tauhid

Setiap muslim wajib memuliakan dan menjaga kalimat tauhid.

Sabtu, 08/12/2018 18:57 0

Suara Pembaca

Mengkritisi Pembakaran Bendera Tauhid

Perbuatan membakar bendera tauhid merupakan pelecehan terhadap kalimat tauhid. Perbuatan ini mustahil dilakukan oleh seorang muslim.

Sabtu, 08/12/2018 18:18 0

Video News

31 Pekerja Dibunuh, Ini Kata Mantan Komisioner Komnas HAM

KIBLAT.NET- Direktur Pusdikham Uhamka, Dr. Maneger Nasution turut menyampaikan bela sungkawa terhadap tragedi pembantaian di...

Sabtu, 08/12/2018 17:13 0

Video News

Panitia 212 Tanggapi Cuitan Dubes Osama: Yang Salah yang Minta Dia Diusir

KIBLAT.NET- Tanggapan ketua panitia Reuni 212, Bernard Abdul Jabbar terkait cuitan Duta Besar Saudi Arabia...

Sabtu, 08/12/2018 17:06 0

Video News

Isu Bom Rakitan Di Reuni 212, Ini Klarifikasi Panitia

KIBLAT.NET- Masyarakat dihebohkan dengan adanya bom rakitan saat Aksi Reuni 212 yang diselenggarakan hari Minggu,...

Sabtu, 08/12/2018 16:59 1

Tarbiyah Jihadiyah

Amanah Terhadap Harta Umat

Umat Islam Indonsia adalah umat yang dermawan. Tidaklah ada peluang donasi melainkan mereka berbondong-bondong ikut menyisihkan hartanya. Hal ini menjadi tanggung jawab tersendiri bagi lembaga penyalur untuk menyalurkan tepat guna dan tepat sasar.

Jum'at, 07/12/2018 18:58 0

Close