... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

Suara Pembaca

Merawat Kesatuan Wilayah Indonesia

Foto: Tentara Nasional Indonesia

Oleh: Endiyah Puji Tristanti, S.Si (Penulis dan Pemerhati Politik Islam)

KIBLAT.NET – Penerapan syariah Islam sering dituduh sebagai faktor pemecah belah kesatuan negara Indonesia. Tuduhan yang justru menafikan realitas aksi separatisme dan terorisme. Sebut saja Papua, sebuah wilayah yang basis mayoritas penduduknya bukanlah muslim dan tidak diberlakukan perda syariah di sana. Meski demikian penyematan kelompok terorisme tetap saja tertuju pada kelompok muslim.

Bahkan gelaran 212 yang spektakuler dan berhasil mengumpulkan jutaan orang tanpa aksi kekerasan, penuh kedamaian dan menebar rahmat kasih sayang tidak merubah sedikitpun stigma negatif Islam  sebagai agama radikal dan intoleran. Media nasional bungkam, sementara media internasional justru ramai memberitakan.

Contoh terdekat mengenai sebutan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) untuk OPM pimpinan Egianus Kogoya. OPM tidak dikategorikan kelompok teroris, meski membunuh sebanyak 31 pekerja proyek jembatan di jalur Trans Papua  di Kali Yigi dan Kali Aurak, Kabupaten Nduga, Papua. Pekerja tersebut merupakan karyawan PT Istaka Karya, salah satu BUMN yang bergerak di bidang konstruksi.

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu pun hanya menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bukanlah kelompok kriminal namun kelompok pemberontak. Menhan menilai penanganan mereka bagian dari tugas pokok TNI dan dihadapi tanpa ada negosiasi dengan KKB.

Lain halnya menurut Anggota Komisi III DPR RI, Aboebakar (4/12) menilai pembunuhan ini sudah termasuk tindakan terorisme karena sudah menebar teror dengan membunuh puluhan pekerja. Densus 88 harus punya atensi yang tinggi terhadap persoalan teror tersebut. Sayangnya pandangan pribadi anggota dewan bukanlah representasi kekuasaan.

Penting untuk diketahui bahwa Kapendam Cenderawasih XVII, Kolonel Inf Muhammad Aidi, di Jakarta, Selasa (4/12) mengungkapkan wilayah lokasi kejadian pembunuhan tersebut tak jauh dari lokasi penganiayaan dan pemerkosaan terhadap guru di Distrik Mapenduma, Kabupaten Nduga, Papua, beberapa waktu lalu.

Mapenduma merupakan daerah yang terisolasi dan dijadikan basis pergerakan oleh KKSB. Adanya pembangunan jalan akan membuka isolasi tersebut dengan kehadiran TNI yang ada di tempat. Menurut Aidi, KKSB merasa perjuangannya dapat terhambat jika dilakukan pembangunan yang akan berdampak pada kesehahteraan masyarakat di sana. Semakin banyak masyarakat yang pro terhadap negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

BACA JUGA  Pakar: Masyarakat Harus Berani Sebut OPM Langgar HAM

Masih menurut Kolonel Muhammad Aidi, KKB memiliki senjata ilegal dengan standar militer dan bahkan standar organisasi The North Atlantic Treaty Organization (NATO). Meski begitu, Aidi mengaku belum memiliki informasi rinci seputar kekuatan senjata yang dimiliki kelompok Egianus saat ini termasuk negara mana saja yang mensuplai.

Hal ini  mengingatkan kita pada analisa Haris Abu Ulya tahun lalu (2017). Haris pengamat teroris dan intelijen dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) menilai pelaku penembakan dan penyanderaan warga di Papua tidak bisa dilabeli sekadar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Ada dimensi politis yang terlihat dari tiga tuntutan mereka seperti yang diungkapkan oleh Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Pertama, bubarkan Freeport. Kedua, militer Indonesia harus ditarik keluar dari Papua dan diganti dengan pasukan Keamanan PBB. Ketiga, Pemerintah Indonesia harus menyetujui pemilihan bebas atau referendum. Artinya rakyat Papua bisa menentukan nasib sendiri.

Kelompok kriminal bersenjata menurut Haris melakukan kegiatannya untuk ekonomi semata, tidak dibumbui dengan unsur politik. Dari tuntutannya KKB/KKSB terindikasi merupakan kelompok yang disokong beragam komponen. Gejala campur tangan asing terbaca dari setiap gejolak di Papua yang selalu diikuti dengan suara dari beberapa negara. Mereka mendorong bahkan memberi tekanan yang target utamanya adalah lepasnya Papua dari Indonesia.

Pentingnya Kesatuan dan Kedaulatan Negara

Menjaga kesatuan wilayah dan kedaulatan negara bukanlah perkara yang bisa ditawar. Intervensi dan tekanan yang berasal dari kelompok, individu, dan negara lain (asing) harus ditolak. Baik yang nyata-nyata telah menimbulkan korban jiwa  maupun tidak menimbulkan korban jiwa dari warga negara yang berdaulat.

Intervensi lembaga internasional (PBB) sekalipun bukanlah pengecualian yang bisa diterima, jika berdampak pada lepasnya sebagian wilayah negara kesatuan meski atas nama referendum penduduk lokal. Pelajaran berharga dari lepasnya Timor-Timor seharusnya mampu menjadikan pemerintah Indonesia bertindak tegas memberantas KKSB, KKB ataupun OPM. Ketegasan ini wajib dalam bentuk kebijakan nyata, bukan sebatas retorika para pejabat negara.

BACA JUGA  Slogan NKRI Harga Mati (Masih) Menjadi Alat Gebuk

Syariah Islam dalam perkara penjagaan kesatuan wilayah Indonesia memandang operasi KKSB atau OPM sebagai representasi bughat (pemberontakan) dalam wilayah negara Islam, yang membawa konsekuensi lepasnya satu atau beberapa wilayah. Pemberontakan menurut syariat Islam hukumnya haram meskipun Indonesia bukanlah negara Islam. Status Indonesia sebagai wilayah negeri berpenduduk muslim mayoritas cukup menjadikan haram lepasnya sejengkal tanah dari kesatuan wilayah sah negara Indonesia.

Bila hukum dan perundang-undangan yang ada saat ini dinilai belum cukup legitimate untuk menindak tegas kaum pemberontak, separatis, dan teroris Papua, maka penerapan syariah Islam oleh negara sepatutnya dipertimbangkan demi penjagaan terhadap wilayah kesatuan Indonesia. Karena Syariat Islam sangat relevan terhadap setiap waqi’.

Dalam syariat, kelompok bughat (pemberontak) harus dikembalikan loyalitasnya terhadap pemerintahan dan negara yang sah. Di mana militer dengan senjata berperan melumpuhkan kekuatan mereka dalam rangka ta’dib (pendidikan), mengembalikan ke pangkuan pemerintahan (Islam) yang sah. Bukan menumpas untuk dihabisi jiwanya. Hukuman fisik berupa diperangi dengan menghilangkan nyawa hanya dilakukan jika kelompok pemberontak melawan dengan senjata dan jika mereka tidak mau untuk kembali sembari terus melakukan serangan militer secara brutal.

Terhadap negara asing yang terlibat intervensi langsung maupun tidak langsung maka syariat memberlakukan politik luar negeri dakwah dan jihad. Agar negara asing menghormati kedaulatan negeri kaum muslimin. Kebijakan polugri dalam Islam dilakukan dalam rangka menjaga kesatuan wilayah dan kedaulatan negara serta dakwah menebar rahmat ke seluruh dunia.

Meski suara gaduh pasti akan dihembuskan oleh kekuatan asing, melalui corong mereka di dalam dan di luar negeri, atas pilihan penerapan syariat Islam dalam menjaga kesatuan dan kedaulatan negara. Negara tidak boleh kalah dengan kaum pemberontak maupun tekanan asing. Bagaimanapun hukum menjaga kesatuan dan kedaulatan wilayah negara lebih kuat dibandingkan slogan perpecahan atas nama HAM dan referendum.

 

Disclaimer: Opini ini adalah tanggung jawab penulis sepenuhnya, tidak menjadi bagian tanggungjawab KIBLAT.NET.

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Puting Beliung Terjang Bogor Selatan, Seorang Warga Meninggal Dunia

Puting Beliung Terjang Bogor Selatan, Seorang Warga Meninggal Dunia

Jum'at, 07/12/2018 09:04 0

Suriah

Jaringan HAM: Koalisi AS Lakukan Pembantaian di Deir Zour

Pembantaian itu terjadi saat jet koalisi menggempur wilayah ISIS di Deir Zour

Jum'at, 07/12/2018 08:48 0

Amerika

AS Gagal Kutuk Hamas di Majelis Umum PBB

Meski banyak suara yang mendukung, namun itu tidak cukup jika belum mencapai dua pertiga suara dari total anggota.

Jum'at, 07/12/2018 08:12 0

Indonesia

Polisi Tetapkan Habib Bahar Tersangka UU ITE

"Secara rinci, ada beberapa kalimat yang menaikkan status Habib Bahar sebagai tersangka, diantaranya adalah kalimat 'Jokowi China', 'Jokowi Pengkhianat Bangsa', 'Jokowi haid', 'banci', dan 'penghianat rakyat," ujarnya.

Jum'at, 07/12/2018 07:11 0

Indonesia

Negara Harus Memastikan Pembantaian di Papua Tidak Terulang

pemerintah mempunyai kewajiban untuk memastikan agar kejadian yang sama tidak akan terulang kembali.

Kamis, 06/12/2018 17:52 1

Indonesia

Cak Nanto Telah Bentuk Struktur Kepengurusan Pemuda Muhammadiyah

Sunanto mengungkapkan bahwa Pemuda Muhammadiyah telah menyelesaikan rapat formatur untuk menyusun struktur kepengurusan yang baru

Kamis, 06/12/2018 17:19 0

Indonesia

Komnas HAM: Selama 2018, Pembantaian di Papua Terjadi Tiga Kali

Komnas HAM menduga pelaku yang membantai 31 pegawai proyek jembatan di Nduga adalah sama dengan beberapa kasus kekerasan lainnya di Papua selama tahun 2018 ini.

Kamis, 06/12/2018 17:01 0

Indonesia

Pengacara Habib Bahar Bandingkan Kasus Kliennya dengan Ade Armando

Tim Advokasi Habib Bahar (Tahhar) menilai bahwa proses hukum yang dijalankan terkesan dipaksakan.

Kamis, 06/12/2018 15:24 0

Indonesia

Pengacara: Habib Bahar Diperiksa Polisi Sebagai Saksi

Habib Bahar bin Smith memenuhi panggilan kedua yang dilayangkan Bareskrim Polri

Kamis, 06/12/2018 15:13 0

Video News

Kiblat Review: Era Baru Adu Domba Umat Islam

KIBLAT.NET- Fenomena adu domba dan perpecahan di antara umat islam semakin keras. Dari tingkat elit...

Kamis, 06/12/2018 13:31 0

Close