KontraS: Pembangunan Insfrastruktur Tidak Lantas Selesaikan Masalah Papua

KIBLAT.NET, Jakarta – Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pemerintah tidak serius dalam menghentikan kekerasan dan konflik yang terjadi di Papua. Menurut Koordinator KontraS, Yati Andriyani, ketidakseriusan itu terlihat ketika pemerintah tidak melanjutkan proses dialog dan menghentikan pendekatan keamanan dalam menangani konflik di Papua.

“Peristiwa ini menunjukan dengan jelas bahwa pendekatan pembangunan infrastruktur yang menjadi ambisi pemerintah di Papua tidak serta merta dapat memulihkan situasi keamanan dan menyelesaikan kekerasan di tanah Papua, karena persoalan di Papua tidak hanya sebatas persoalan ekonomi dan pembangunan,” ujar Yati melalui rilisnya, Rabu (04/12/2018).

Yati kemudian mengaitkannya dengan penembakan yang menewaskan puluhan pekerja di Nduga Papua. Selain mengecam, KontraS juga menilai kejadian ini adalah imbas dari terus dipeliharanya rantai dan lingkaran kekerasan di tanah Papua yang kerap kali menempatkan warga sipil menjadi target paling rentan dalam setiap aksi kekerasan, baik oleh aparat ataupun oleh kelompok bersenjata pro kemerdekaan

Dari sini, KontraS  menyerukan kepada pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam konflik untuk menghentikan kekerasan dan serangan terhadap warga sipil.

“Kami minta pihak terkait juga memastikan pengungkapan dan penegakan hukum dalam kasus ini tetap dilakukan secara hati-hati dan proporsional, dengan memperhatikan dan mengutamakan perlindungan masyarakat sipil, dan tidak menyasar apalagi menggunakan kekerasan terhadap warga sipil Papua yang kerap distigma sebagai pendukung kelompok separatis,” ungkapnya.

BACA JUGA  Polri Tolak Keluarkan Izin Reuni 212

Menurutnya, penegakan hukum di Papua yang seringkali menggunakan kekerasan terhadap warga sipil sehingga berujung pelanggaran HAM, dapat memupuk mata rantai kekerasan.

KontraS juga meminta untuk dilakukan dialog yang serius dan menyeluruh mengenai berbagai persoalan ekspresi politik, kemiskinan dan ketidakadilan di Papua.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: M. Rudy

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat