Puluhan Pekerja Dibantai OPM, Pengamat Intelijen: Kemana Satgassus Polri?

KIBLAT.NET, Jakarta – Pengamat Intelijen, Jaka Setiawan mempertanyakan keberadaan Satgassus Polri saat terjadi pembantaian 31 pekerja di Papua. Menurutnya, Satgassus Polri bertugas mencegah aksi teror dari separatis Papua menjelang Pemilu 2019.

“Papua menjadi salah satu provinsi paling rawan dari sisi keamanan. Oleh karena itu, Kepolisian Negara RI membentuk Satuan Tugas Khusus atau Satgassus Polri menjelang Pemilu 2019. Selain mencegah aksi teror kelompok kriminal bersenjata, Satgassus juga bertugas menyukseskan pembangunan dan membantu kehidupan sosial di sejumlah wilayah Papua,” katanya kepada Kiblat.net melalui rilisnya pada Selasa (04/12/2018).

“Maka yang menjadi pertanyaan kemana Satgassus saat kejadian?,” sambungnya.

Ia memaparkan bahwa sejak dibentuk enam bulan lalu, operasional Satgassus Papua diperpanjang kembali hingga tiga bulan ke depan. Sekitar 3.500 anggota Satgassus merupakan pasukan gabungan dari Polda Papua, Markas Besar Polri, dan Tentara Nasional Indonesia.

Ia juga menegaskan bahwa pembentukan Satgassus Papua diinisiasi Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian seiring ancaman kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang berpotensi mengganggu Pilkada 2018, di antaranya di Kabupaten Puncak Jaya dan Nduga.

Selain meningkatkan keamanan di daerah rawan KKB, kata dia, Satgassus Papua memastikan program pemerintah di Papua berjalan baik, terutama pembangunan infrastruktur. Satgassus sepatutnya diberlakukan di daerah yang tingkat kerawanannya tinggi, seperti Papua Gangguan keamanan yang menghambat Pilkada 2018 di Papua menunjukkan potensi ancaman KKB masih besar.

BACA JUGA  HRS Center: Proses Hukum Habib Rizieq Politis dan Dipaksakan

“Namun, anggota Satgassus Papua juga harus menjamin netralitas di Pemilu 2019,” paparnya.

Jaka beranggapan bahwa kelompok penyerang ini kerap dimanfaatkan atau memanfaatkan dalam situasi pilkada. Ada kecenderungan kelompok tertentu memanfaatkan kelompok ini supaya mereka melakukan intimidasi kepada masyarakat untuk memilih pasangan tertentu di Pilkada.

“Oleh karena itu, kita dukung penegakan hukum dan berharap kasus ini segera diselesaikan agar tidak terjadi eskalasi ancaman yang lebih besar menjelang pemilu 2019,” pungkasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat