... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Peraturan KPU 2018, Penderita Gangguan Jiwa Punya Hak Pilih

Foto: Pemilu 2019

KIBLAT.NET, Jakarta – Pasien penderita gangguan kejiwaan di Mustikajaya, Bekasi, didata untuk Pemilihan Umum 2019. Pada Senin (12/11/2018), Petugas pendataan dari KPUD, Bawaslu dan Pemkot Bekasi mendatangi Panti Rehabilitasi Cacat Mental Jamrud Biru, Mustikajaya, untuk melakukan perekaman pasien.

Para penderita disabilitas mental memang diketahui akan dilakukan pendataan siapa saja yang berhak melakukan pemilihan, berdasarkan ketentuan dari KPU Pusat. Pasien jiwa direkam dan akan memiliki nomer kependudukan. Mereka juga akan diberikan hak menjadi pemilih dalam Pileg dan Pilpres 2019.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, penyandang disabilitas mental boleh menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu) 2019. Namun, ada persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mereka menggunakan hak pilihnya.

Mengutip Republika, Pramono menjelaskan bahwa ada aturan yang membolehkan penyandang disabilitas mental untuk mempergunakan hak pilih. Hal tersebut tertuang dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih.

Pramono mengungkapkan KPU juga sudah menindaklanjuti aturan ini dengan mengirimkan surat edaran (SE) tertanggal 13 November kepada KPU provinsi, kabupaten dan kota. Ditambah lagi, ada rekomendasi dari Bawaslu yang meminta untuk mengakomodasi hak pilih penyandang disabilitas mental.

“Selain itu, ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 Tahun 2015. Gangguan jiwa atau kehilangan ingatan itu kan tidak permanen. Maka jika tidak didaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ketika pemungutan suara sudah sembuh, mereka bisa kehilangan hak pilih,” ujar Pramono, sebagaimana dikutip dari Republika, Ahad (20/11).

BACA JUGA  MUI Keluarkan Fatwa tentang Shalat Jum'at di Masa Pandemi

Hanya saja, ada aturan yang harus dilalui oleh penyandang disabilitas mental untuk kemudian dibolehkan memilih di Pileg maupun di Pilpres. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan, dalam menggunakan hak pilihnya, penyadang disabilitas mental harus sesuai dengan rekomendasi dokter.

“Khusus untuk disabilitas mental atau sakit jiwa, tetap didaftar. Hanya saja penggunaan hak pilih pada Hari-H harus sesuai dengan rekomendasi dokter yang merawatnya. Bila Hari-H yang bersangkutan waras, maka dapat memilih, demikian pula sebaliknya,” ujar Hasyim, mengutip Berita Satu, Jumat (23/11).

Hasyim menjelaskan bahwa penyandang disabilitas sejatinya tidak dapat melakukan tindakan yang berhubungan dengan hukum, atau juga disamakan dengan anak-anak, yang belum bisa mempertanggungjawabkan tindakan hukumnya.

“Padahal dalam hukum, perlakuan terhadap disabilitas mental dianggap sama dengan perlakuan terhadap anak di bawah umur, yaitu dianggap belum dewasa atau tidak cakap melakukan tindakan hukum, karena itu dalam pengampuan oleh wali atau keluarga yang dewasa atau cakap secara hukum,” terang dia.

Dengan alasan tersebut, kata Hasyim, dalam penggunaan hak pilih, pnderita disabilitas mental harus ada penjamin dari pihak yang menpunyai otoritas atau dokter untuk memastikan bahwa yang bersangkutan pada Hari-H sedang waras dan karenanya yang bersangkutan cakap melakukan tindakan hukum untuk memilih.

“Karena itu, diperlukan surat keterangan atau suket dokter hanya bagi penyandang disabilitas mental yang pada Hari-H tidak mampu menggunakan hak pilihnya,” katanya.

BACA JUGA  Omnibus Law Dibahas di Masa Reses, PKS Ngotot Agar Insentif dan Kemudahan Izin UMKM Tepat Sasaran

Lebih lanjut, Hasyim mengatakan, pendataan disabilitas mental tentu akan memperhatikan dan mempertimbangkan sikon. Apabila saat pendataan, penyandang disabilitas sedang “kumat”, tentu tidak mungkin ditanya sendiri, yang paling memungkinkan pendataan denga bertanya kepada keluarga/dokter/tenaga medis yang merawatnya.

“Dengan demikian, penyandang disabilitas mental yang memungkinkan didaftar adalah hanya yang berada di rumah kumpul keluarga atau sedang dirawat di RS jiwa atau panti,” katanya.

Sumber: Republika
Redaktur: Muhammad Jundii


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

One comment on “Peraturan KPU 2018, Penderita Gangguan Jiwa Punya Hak Pilih”

  1. Ayi

    Mau tanya nih gan, kalau pada saat hari H, Rabu, 17 April 2019, pemilih disabilitas jiwa yg terdaftar, tiba-tiba kumat di tps, marah-marah marah, ngamuk dan mengobrak Abrik TPS, pemilih lain serta kpps lari semua, gimana tahapan pemilu di tps tersebut, surat suara bertebaran, kotak suara yg dari kardus juga hancur, gimana gan ?

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Myanmar

Biksu Myanmar Pimpin Demo Tolak Pemulangan Muslim Rohingya

"Tidak akan ada manfaat bagi kami atau negara kami jika kami menerima orang Benggala," lanjutnya. Benggala merupakan istilah yang digunakan untuk merendahkan Rohingya, merujuk pada suku di Bangladesh.

Senin, 26/11/2018 12:00 0

Iran

Iran Barat Kembali Diguncang Gempa, Ratusan Orang Terluka

Televisi pemerintah Iran melaporkan sebanyak 413 orang luka-luka akibat gempa, termasuk 15 dalam kondisi kritis.

Senin, 26/11/2018 09:28 0

Afrika

Mesir dan Sudan Sepakat Bentuk Pasukan Bersama untuk Amankan Perbatasan

"Pembicaraan itu sangat bermanfaat dan konstruktif, dan kedua belah pihak sepakat untuk mempertahankan hubungan di semua tingkatan, untuk bekerja sama dan membangun kemitraan strategis di bidang kerjasama militer," kata Kepala Staf Angkatan Bersenjata Sudan, Kamal Abdul Maarouf.

Senin, 26/11/2018 09:09 0

Suriah

Turki dan Rusia Kembali Bahas Kesepakatan Terkait Idlib

Menteri pertahanan Turki dan Rusia membahas situasi terbaru di Idlib dan Tal Rifaat, Suriah barat laut melalui percakapan telepon hari Sabtu (24/11/2018).

Ahad, 25/11/2018 16:22 0

Inggris

Panglima Militer Inggris: Rusia Lebih Berbahaya daripada ISIS

Kepala Jenderal Angkatan Darat Inggris Mark Carleton-Smith mengatakan bahwa ancaman Rusia lebih besar daripada ancaman dari kelompok-kelompok Islam yang dianggap teroris di Timur Tengah.

Ahad, 25/11/2018 16:00 0

Tarbiyah Jihadiyah

Imam Nawawi, Potret Wara’ yang Terlupakan

Imam Nawawi, sang ulama besar madzhab Syafii yang tinggal, hidup, dan mati di Syam. Kendati demikian, beliau belum pernah merasakan buah-buahan negeri tersebut.

Ahad, 25/11/2018 14:33 0

Opini

Pembakaran Bendera Tauhid, Penodaan Agama!

Tulisan ini bertujuan untuk menegaskan bahwa perbuatan Banser itu penodaan agama.

Ahad, 25/11/2018 12:15 0

Profil

Muhammad Barakah, Komandan Al-Qassam Pemilik Sepuluh Sanad Qiraat

"Sosok yang dikenal langit lebih dulu sebelum makhluk bumi mengenalnya. Dialah seorang lelaki yang teguh dalam setiap perbuatannya, yang tak pernah menginginkan untuk kemasyhuran dan tak pernah mau diketahui seorang pun (kebaikan) yang dia kerjakan. Seorang yang jujur dalam makna sesungguhnya."

Ahad, 25/11/2018 10:00 1

Munaqosyah

Bro dan Sis PSI, Syariat Islam Itu Tidak Diskriminatif!

Grace Natalie dalam pidatonya mengatakan bahwa perda syariah itu bersifat diskriminatif. Oleh karena itu PSI menolak perda syariah. Pernyataan ini menandakan kedangkalan dan ketidakpahaman dirinya tentang syarit Islam.

Ahad, 25/11/2018 06:00 0

Munaqosyah

Benarkah 12 Rabiul Awwal Hari Kelahiran Nabi Muhammad?

Tanggal 12 Rabiul Awwal di Indonesia adalah hari libur Nasional. Hal itu karena tanggal 12 Rabiul Awwal diperangati sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad - Shallallahu alaihi wasallam-. Sebenarnya seperti apa pendapat ahli sejarah tentang kapan Rasulullah lahir?

Sabtu, 24/11/2018 17:00 1

Close