... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

PPP: Sikap PSI Tolak UU Bernuansa Agama Lebih Ekstrem dari Politik Era Kolonial

Foto: Anggota Komisi I DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi

KIBLAT.NET, Jakarta – Wakil Ketua Umum PPP, M. Arwani Thomafi menyayangkan pernyataan ketua umum PSI, Grace Natalie yang menolak Perda bernuansa agama baik itu Perda Syariah maupun Perda Injil. Pernyataan itu menurut Arwani bahkan bisa diartikan anti NKRI dan anti Pancasila.

Sikap PSI itu menurut Arwani juga mencerminkan ketidaktahuan mereka tentang sejarah dan hukum di Indonesia. Para pendiri bangsa sudah sepakat sepakat bahwa aturan di bawah Undang-undang Dasar (UUD) 1945 bisa mengatur atau mengadopsi hukum keagamaan.

“Adopsi hukum agama (syariah) baik pada tingkat UU maupun Perda sesungguhnya merupakan pencerminan negara hukum Pancasila yang dijiwai semangat Ketuhanan Yang Maha Esa,” kata Arwani dalam rilis yang diterima Kiblat.net pada Sabtu (17/11/2018).

Ia menambahkan, sepanjang UU dan perda itu dibentuk berdasarkan prosedur legislasi yang benar sesuai aturan, maka harus diterima sebagai bagian hukum nasional atau daerah. Bahkan saat ini sebenarnya sudah banyak UU atau Perda bernuansa agama yang sudah dinikmati masyarakat Indonesia.

Arwani mencontohkan pemberlakuan UU 1/1974 tentang Perkawinan yang merupakan bentuk terbaik dari adopsi hukum agama syariah dalam hukum positif negara. UU ini terbukti berjalan baik dan tetap dalam semangat NKRI. UU ini membuat perkawinan bisa dilakukan menurut agama masing-masing.

“Sikap PSI ini menunjukkan ketidaktahuan terhadap sistem hukum nasional. Dalam titik ini, sikap politik PSI justru lebih ekstrem dibanding kebijakan politik hukum era Kolonial yang dalam dinamikanya mengakui eksistensi hukum Islam di Indonesia,” tambahnya.

BACA JUGA  IM Gelar Konferensi Internasional di Turki Bahas Idelogi Terkini

Pernyataan politik PSI ini juga berpotensi memecah belah serta menimbulkan keresahan di masyarakat dan bisa disebut ingin mencerabut akar Indonesia dari genetika negara berketuhanan.

“PSI ahistoris dalam melihat sejarah berdirinya NKRI melalui rapat BPUPKI, PPKI serta dinamika politik saat kemerdekaan,” pungkas Arwani.

PPP selama ini memang menjadi partai yang memperjuangan syariah secara konstitusional. Selain UU Perkawinan, PPP juga berada di garda terdepan pada lahirnya UU 7/ 1974 tentang Penertiban Perjudian, UU 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU 44/2008 tentang Pornografi, dan lainnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Imam S.

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Tazkiyah

Doa dan Zikir Ketika Berada dalam Perjalanan

Hampir semua manusia pernah melakukan perjalanan, baik jarak dekat maupun jauh. Nah Islam memberikan tuntunan zikir dan doa ketika seorang muslim melakukan safar

Jum'at, 16/11/2018 20:09 0

Opini

Sekilas Tentang Khilafah yang Kalian Benci Setengah Mati Itu

Tahun politik di era percepatan komunikasi menjadi padanan yang terkadang mengerikan,

Jum'at, 16/11/2018 19:46 0

Iran

Iran dan Turki Perkuat Hubungan Dagang di Tengah Sanksi AS

Davut Behbudi, kepala Organisasi Perencanaan dan Administrasi Tabriz mengatakan hubungan perdagangan antara Iran dan Turki sangat mendalam.

Jum'at, 16/11/2018 16:29 0

Artikel

Ketika Bro and Sis PSI Ikut Mengusung Politik Islamophobia

Bagi umat Islam kita tidak perlu terjebak dalam permainan politik elektoral ala partai pengusung “Politik Sekular-Islamophobia” ini. Permainan keresahan, kebencian ini semata demi mendongkrak elektabilitas mereka, semakin ramai, semakin naik pamor mereka. Meski menaiki ombak yang memecah belah masyarakat.

Jum'at, 16/11/2018 14:36 0

China

China Luncurkan Kampanye Non-Halal di Wilayah Xinjiang

Pemerintah China telah meluncurkan kampanye melawan produk halal di wilayah Xinjiang China untuk menghentikan aktivitas Islam yang menembus kehidupan sekuler dan memicu "ekstremisme".

Jum'at, 16/11/2018 14:23 0

Suriah

Bashar Assad Sahkan RUU Pengawasan terhadap Para Ulama

Presiden Suriah Bashar Assad telah menandatangani RUU baru yang memperluas kekuasaan sebuah kementerian pemerintah yang mengawasi urusan agama (wakaf) dan membatasi istilah ulama terkemuka di negara itu.

Jum'at, 16/11/2018 13:48 0

Asia

Hendak Dipulangkan, Pengungsi Rohingya di Bangladesh Menghilang

Pemerintah Bangladesh mengakui bahwa mereka tidak akan dapat secara sukarela memulangkan pengungsi Rohingya ke Myanmar seperti yang direncanakan.

Jum'at, 16/11/2018 10:15 0

Profil

Maulana Samiul Haq, The Father Of Taliban

"Beri mereka waktu satu tahun saja dan mereka akan membuat seisi Afghanistan bahagia...Seluruh Afghanistan akan menyatu dengan mereka...Setelah orang Amerika pergi, semua itu akan terjadi dalam kurun waktu satu tahun.” Itulah pernyataan Samiul Haq ketika diwawancara oleh media Barat. Beliau juga dikenal sebagai Father Of Taliban. Beberapa waktu yang lalu, kita dikejutkan oleh pembunuhan terhadap salah seorang ulama terkenal Pakistan. Ulama ini disebut Barat sebagai Father Of Taliban.

Kamis, 15/11/2018 20:00 0

Khutbah Jum'at

Khutbah Jumat: Tegaknya Keadilan, Tujuan Utama Syariat Islam

Khutbah Jumat: Tegaknya Keadilan, Tujuan Utama Syariat Islam

Kamis, 15/11/2018 15:10 0

Amerika

Gadis Muslimah 10 Tahun Dapat Surat Kaleng, Isinya: Kamu Seorang Teroris!

Gadis muslimah berusia 10 tahun menemukan dua catatan tulisan tangan berisi ancaman di kamar kecilnya di sebuah sekolah dasar, sebelah barat Boston.

Kamis, 15/11/2018 15:02 0

Close