... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Ketika Bro and Sis PSI Ikut Mengusung Politik Islamophobia

Penegakan Hukum Islam dijamin undang-undang

Sis Grace dan Bro PSI harus paham bahwa Bung Karno sebagai “penggali Pancasila” tak pernah melarang bahkan mendorong agar diterbitkannya hukum-hukum Islam melalui perwakilan rakyat. Sis Grace juga harus mengerti bahwa demokrasi bukan berarti menghalangi diterapkannya syariat Islam. K.H. Wahid Hasyim yang bagian dari Panitia 9 yang menggodok Piagam Jakarta menyebutkan bahwa kedaulatan tak boleh melangkahi penerapan syariat Islam.

Umat Islam mulai dari tingkat jang paling tinggi sampai kepada tingkatan jang paling rendah, selalu hendak melakukan tawar menawar didalam menghadapi pokok-pokok Islam dan merobah adjaran-adjaran agama, dan mereka hendak memodernisir hukum-hukum Islam, agar supaja tidak bertentangan denga kedaulatan rakjat. Seolah-olah kedaulatan rakjat itu, sesuatu perkara jang sutji (muqoddas) jang tidak boleh dikoreksi dan diobah lagi dan seorang jang mentjoba melakukan sesuatu jang bertentangan dengan kedaulatan rakjat itu, meskipun sedikit, akan berdosa dan akan disiksa.” (K.H.A. Wahid Hasjim: 1957)

Oleh sebab itu para pendiri bangsa menganggap Sila Pertama dalam Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pengejewantahan dari Tauhid. Pendapat ini bukan saja dikemukakan para tokoh Islam tetapi juga tokoh bukan dari latar belakang politik Islam seperti Bung Hatta. (Mohammad Hatta: 1980)

Bung Hatta juga menjelaskan bahwa Bung Hatta dalam pidatonya di bulan Januari 1966 menekankan tentang fungsi dari sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Menurutnya, “Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat, sedangkan dasar Perikemanusiaan adalah kelanjutan dengan perbuatan dalam praktik hidup daripada dasar yang memimpin tadi.” (Moh. Hatta: 1979)

Ia juga menjelaskan bahwa dengan menempatkan sila pertama maka Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi hanya hormat menghormati agama masing-masing, melainkan jadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan dan lainnya. (Moh. Hatta:1979)

Naskah asli Piagam Jakarta

Bung Hatta kemudian melanjutkan, bahwa semua sifat-sifat itu, yang wajib diamalkan karena mengakui berpegang kepada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, menerima bimbingan dari Zat yang sesempurna-sempurnanya, yaitu Tuhan yang Maha Esa. (Moh. Hatta:1979)

Indonesia berbeda dengan negara-negara lain. Undang-Undang Dasar Indonesia berbeda dengan UUD negara-negara Eropa. Soal-soal ‘etik’ mendahului soal-soal lainnya. Oleh sebab itu Pancasila diletakkan sebagai preambule. UUD Indonesia  mayoritas bicara soal kolektivisme, bukan individualisme. Ini berbeda dengan negara-negara eropa yang bicara individualisme. Hal itu disebabkan karena pengaruh Revolusi Perancis amat pengaruhi Eropa. Sedangkan Indonesia berbeda. (Moh. Hatta:1978)

Maka berbicara soal membina, mengelola, memerintah negara, propinsi atau wilayah lainnya di Indonesia, UUD Indonesia berpijak dari dan nilai-nilai yang dibimbing oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan kolektivisme.

Apakah PSI memahami Pancasila seperti yang dimaknai para pendiri Bangsa? Menolak implementasi Syariat dalam peraturan dan perundang-undangan? Kontradiksi apalagi yang akan dipertunjukkan penyokong sekularisme seperti PSI? Apalagi Sis Grace dalam pidatonya sekalilagi menunjukkan sikap kontradiktifnya. Di satu sisi ia dalam pidato tersebut menyatakan menolak Perda Syariah. Dalam pidato itu pula ia menyatakan akan mendukung pemimpin seperti Ridwan Kamil.

BACA JUGA  Baru! Tradisi Ngambek dalam Dunia Literasi Indonesia

Padahal Ridwan Kamil sejak 2016 menggalakkan program resmi Pemerintah Kota Bandung yaitu Maghrib Mengaji, dan Subuh Berjamaah di Kota Bandung. Bahkan 2018 ini Ridwan Kamil menjadikan Jabar Maghrib Mengaji sebagai 10 Program Keumatan Jawa Barat. Kita juga perlu bertanya, apakah Grace Natalie dan PSI juga menolak UU Perbankan Syariah yang disokong oleh K.H. Ma’ruf Amin?

Ketua MUI KH Ma’ruf Amin (tengah) saat jumpa pers di Kantor MUI Pusat (31/05)

Bro and Sis PSI tak perlu menggebu-gebu mengusung sekularisme dan menolak segala yang berbau syariat Islam yang luas prakteknya (dari sholat berjamaah hingga peraturan pidana) jika memang masih senang mengutip Pancasila sebagai landasan partainya. Karena kontradiksi sikap dan falsafah hanya akan membuat PSI dinilai sebagai partai tak berpendirian.

Namun kita paham. Penolakan terhadap Perda Syariah bukan kali ini saja, dan oleh PSI saja. Ada segerombolan lain penolak Perda Syariah. Partai Damai Sejahtera (PDS) pada tahun 2008 sudah menolak Perda Syariah. Bahkan UU Perbankan Syariah.

Penolakan ini ditanggapi oleh Lukman Hakiem Saifuddin (Kini Menteri Agama) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurut Lukman, pendapat bahwa nilai-nilai Islam sudah hidup ratusan tahun bersama masyarakat Indonesia oleh sebab itu dapat diserap oleh perundang-undangan. (Muhammad Alim: 2010)

Jusuf Kalla pun pernah berpendapat bahwa “Perda bernuansa syariat Islam yang diperdebatkan merupakan urusan Pemda yang bersangkutan. Selama tidak melanggar undang-undang atau aturan di atasnya, keberadaan perda itu tidak menjadi masalah,” Kata Jusuf Kalla. “Prinsipnya semua hukum yang ada tak boleh bertentangan dengan undangundang atau aturan di atasnya,” jelas Jusuf Kalla. (Muhammad Alim: 2010)

Seringkali penolakan terhadap Syariat sebenarnya berujung pada phobia terhadap Piagam Jakarta. Bermuara pada kesepakatan itu pula. Hal ini juga disebutkan oleh PDS kala itu (Muhammad Alim: 2010). Phobia Piagam Jakarta ini menjadi akut karena tidak memahami esensi dari konstitusi di Indonesia. Sebaiknya menyimak kembali pidato Bung Karno pada 22 Juni 1965 memperingati Hari lahirnya Piagam Jakarta. Menurut Bung Karno,

“Nah Jakarta Charter ini saudara-saudara, sebagai dikatakan dalam Dekrit, menjiwai UUD 1945 dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.”(K.H. Saifuddin Zuhri: 1982)

K.H. Saifuddin Zuhri, mantan tokoh NU dan ayah dari Menang Lukman Hakiem Saifuddin, menyatakan pula bahwa Piagam Jakarta dalam dekrit bukan pelipur lara bagi umat Islam. Menurutnya, “Piagam Jakarta tidak mengandung unsur prasangka untuk dicurigai. Tujuh kata-kata dalam hubungannya dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya tidak menjadi hilang meskipun Piagam Jakarta tidak dimasukkan ke dalam UUD 1945. Melaksanakan syariat Islam bagi umat Muslimin – Muslimat tetap dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945.” (K.H. Saifuddin Zuhri: 1982)

BACA JUGA  Salib di dalam Al-Quran

Demikian pula jawaban Perdana Menteri Djuanda di DPR atas pertanyaan Makna Piagam Jakarta Menjiwai UUD 1945. Beliau menjelaskan bahwa Sila pertama dapat diberi makna terhadap kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pengertian itu juga termasuk dalam Pasal 29 dan tak boleh ada satu pun UU yang bertentangan dengan Syariat Islam. (Endang Syaifuddin Anshari: 1981)

Secara konstitusi tak ada yang salah dengan Perda yang mengandung nilai syariat Islam. Muhammad Alim, Seorang Hakim Mahkamah Konstitusi RI dalam tulisannya yang berjudul Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya dengan Konsitusi menyimpulkan bahwa,

perda bermuatan syariah dibuat dalam rangka implementasi kebebasan pengaturan dalam beragama sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 UUD 1945. bahwa kehadiran perda bermuatan syariah merupakan manifestasi dari pluralisme sistem hukum di Indonesia yang terdiri dari Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat (BW). Bahwa implementasi perda bermuatan syariah secara khusus ditujukan bagi pemeluk agama islam serta sejauh ini terbukti tidak merugikan kelompok agama lain diluar agama islam. Dengan demikian perda bermuatan syariah tersebut terbukti turut memberikan kontribusi dalam pembangunan sistem hukum nasional.(Muhammad Alim: 2010)

Oleh sebab itu, kita memahami politik rasa takut yang ditebarkan justru karena perda bernuansa syariah sah secara konstitusi. Akan lebih mudah untuk menyebarkan rasa takut, teror, dan kebencian terhadap syariat Islam. Dan kita tak perlu heran dengan sikap islamofobia ini, meski disebarkan oleh seorang muslim sekalipun. Sebagaimana Khaled A. Beydoun ungkapkan, bahwa ia dapat menjangkiti siapa pun, muslim atau non-muslim. Dan dalam Rethinking Islamophobia, makna Islamophobia perlu diredifinisikan lagi. Menurutnya,“Islamophobia lebih dari sekedar “ketakutan atau kebencian kepada muslim,” atau “ketakutan atau ketidaksukaan” terhadap kepercayaan dan pengikutnya, dan definisi yang berlaku ini condong untuk mengukuhkan secara eksplisit atau kebencian yang irasional, dan seringkali, aktivitas dari pelaku pribadi.” (Khaled A. Beydoun: 2018)

Islamophobia lebih dari sekedar “ketakutan atau kebencian kepada muslim,” atau “ketakutan atau ketidaksukaan” terhadap kepercayaan dan pengikutnya, dan definisi yang berlaku ini condong untuk mengukuhkan secara eksplisit atau kebencian yang irasional, dan seringkali, aktivitas dari pelaku pribadi.” (Khaled A. Beydoun: 2018)

Adalah lumrah dalam masyarakat ada yang menganut sekularisme, namun ketika yang dilakukan adalah wajah “Politik Sekular-Islamophobia”, maka yang dilakukan adalah menyebarkan kebencian, ketakutan dalam masyarakat, menyebut-nyebut suriah senafas dengan perda syariah, maka hal ini mengancam kedamaian dan kerukunan dalam masyarakat dimana Islam telah hidup di tanah air  hampir seribu tahun.

Bagi Partai Politik berbasis massa Islam, sudah saatnya untuk maju, mengusung politik Islam, membumikan syariat Islam melalui jalur yang ditempuhnya, membuktikan politik genderuwo, politik menakut-nakuti, politik menyebarkan kebencian dan keresahan dapat dibuktikan kekeliruannya.

Bagi umat Islam kita tidak perlu terjebak dalam permainan politik elektoral ala partai pengusung “Politik Sekular-Islamophobia” ini. Permainan keresahan, kebencian ini semata demi mendongkrak elektabilitas mereka, semakin ramai, semakin naik pamor mereka. Meski menaiki ombak yang memecah belah masyarakat.

 

 

 

 

1 2
Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

China

China Luncurkan Kampanye Non-Halal di Wilayah Xinjiang

Pemerintah China telah meluncurkan kampanye melawan produk halal di wilayah Xinjiang China untuk menghentikan aktivitas Islam yang menembus kehidupan sekuler dan memicu "ekstremisme".

Jum'at, 16/11/2018 14:23 0

Suriah

Bashar Assad Sahkan RUU Pengawasan terhadap Para Ulama

Presiden Suriah Bashar Assad telah menandatangani RUU baru yang memperluas kekuasaan sebuah kementerian pemerintah yang mengawasi urusan agama (wakaf) dan membatasi istilah ulama terkemuka di negara itu.

Jum'at, 16/11/2018 13:48 0

Indonesia

Eks Ketua BAIS: Orang Berpikiran Radikal Jangan Dianggap Teroris

Alumnus Akademi Angkatan Laut tahun 1978 ini menegaskan, pemikiran radikal bukanlah barang baru, melainkan hanya perbedaan pendapat yang ekstrem.

Jum'at, 16/11/2018 10:40 0

Asia

Hendak Dipulangkan, Pengungsi Rohingya di Bangladesh Menghilang

Pemerintah Bangladesh mengakui bahwa mereka tidak akan dapat secara sukarela memulangkan pengungsi Rohingya ke Myanmar seperti yang direncanakan.

Jum'at, 16/11/2018 10:15 0

Indonesia

Kasus Tabrak Mati Iwan Andranacus Dinilai Penuhi Unsur Pasal Pembunuhan Berencana

Kasus Tabrak Mati Iwan Andranacus Dinilai Penuhi Unsur Pasal Pembunuhan Berencana

Jum'at, 16/11/2018 05:58 0

Indonesia

Ketua MK Contohkan Umar bin Khattab dalam Ketegasan Penegakan Hukum

Ketua MK Contohkan Umar bin Khattab dalam Ketegasan Penegakan Hukum

Kamis, 15/11/2018 21:08 0

Indonesia

Pengacara Bantah Keluarga Eko Prasetyo Damai dengan Bos Cat Pelaku Tabrak Mati

Pengacara Bantah Keluarga Eko Prasetyo Damai dengan Bos Cat Pelaku Tabrak Mati

Kamis, 15/11/2018 20:50 0

Indonesia

Ada Agenda Parade Tauhid dalam Reuni 212 Jilid 2

Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Ma'arif mengungkapkan bahwa akan ada parade tauhid di reuni 212 jilid 2. Ia menegaskan bahwa parade ini untuk mensosialisasikan pentingnya kalimat tauhid.

Kamis, 15/11/2018 20:30 0

Profil

Maulana Samiul Haq, The Father Of Taliban

"Beri mereka waktu satu tahun saja dan mereka akan membuat seisi Afghanistan bahagia...Seluruh Afghanistan akan menyatu dengan mereka...Setelah orang Amerika pergi, semua itu akan terjadi dalam kurun waktu satu tahun.” Itulah pernyataan Samiul Haq ketika diwawancara oleh media Barat. Beliau juga dikenal sebagai Father Of Taliban. Beberapa waktu yang lalu, kita dikejutkan oleh pembunuhan terhadap salah seorang ulama terkenal Pakistan. Ulama ini disebut Barat sebagai Father Of Taliban.

Kamis, 15/11/2018 20:00 0

Indonesia

Panitia Reuni 212: Polisi Wajib Mengamankan, Bukan Menghalangi

“Saya perlu ingatkan kepolisan tidak boleh berlebihan. Sebab seperti ini, dua tahun yang lalu juga terjadi, dianggap akan membuat kegaduhan, akan ada kisruh dan lain sebagainya, tapi terbukti 212 aksi super damai,” kata Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif.

Kamis, 15/11/2018 19:01 0

Close