... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Pemerintah Diminta Tegakkan UU Ormas dalam Kasus Pembakaran Bendera Tauhid

Foto: Anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) membakar bendera tauhid saat peringatan Hari Santri Nasional (HSN) di Garut

KIBLAT.NET, Jakarta – Juru bicara Aksi Bela Tauhid, KH Awit Masyhuri menyebut kasus pembakaran bendera tauhid oleh anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) telah memenuhi unsur pelanggaran terhadap Undang-undang Organisasi Masyarakat (Ormas). Hal itu disampaikannya dalam audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) hari ini.

“Tadi kita ungkapkan hal itu tentang undang-undang keormasan bahwa apa yang dilakukan Banser telah memenuhi unsur melanggar Undang-undang Ormas,” kata Awit kepada Kiblat seusai audiensi di Kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (02-11-2018).

“Ancamannya berat, bisa seumur hidup, bisa dua puluh tahun paling rendah lima tahun. Itu sudah kami sampaikan,” imbuhnya.

Meski begitu, Awit menyampaikan tidak ada tuntutan untuk pembubaran Banser. Pihaknya hanya meminta pemerintah tegas menegakkan UU Ormas kepada badan otonom di bawah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nahdlatul Ulama.

“Tidak ada pembicaraan sampai ke situ (pembubaran). Intinya pemerintah kami minta tegas menggunakan undang-undang ormas kepada Banser, “tegasnya.

Dalam pertemuan dengan Menko Polhukam, Awit juga menyampaikan perbedaan bendera tauhid dengan bendera Hizbut Tarhir Indonesia (HTI). Merujuk pada penjelasan Kementerian Dalam Negeri, bendera HTI adalah yang mencamtumkan tulisan Hizbut Tarhir. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan klaim Banser yang selalu menyatakan bendera tauhid sebagai bendera HTI.

“Tadi menurut Mendagri, bendera HTI itu yang ada tulisannya Hizbut Tahrir. Sedangkan laa ilaha illalllah muhammadu rasulullah yang tidak mengandung kata Hizbut Tahrir bukanlah bendera HTI,” tandas Awit.

BACA JUGA  LBH Street Lawyer Dukung Anies Terapkan PSBB Ketat

Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Ormas telah disahkan DPR sebagai undang-undang pada 24 Oktober 2017. Dengan dasar undang-undang baru itu pemerintah mencabut status badan hukum HTI.

Reporter: Qoid
Editor: Imam S.


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Foto

Foto Aksi Bela Tauhid II di Jakarta

Aksi Bela Tauhid II di Jakarta

Jum'at, 02/11/2018 17:11 0

Analisis

Mengapa Al-Qaidah Menargetkan Menara Kembar WTC?

Serangan 11 September merupakan momen yang menentukan dalam sejarah perang dan terorisme. Di samping itu, 11/9 ini merupakan serangan pertama yang direncanakan dan dieksekusikan dengan memanfaatkan sistem koneksi digital.

Jum'at, 02/11/2018 14:20 1

Afghanistan

SIGAR: Taliban Sekarang Lebih Kuat dari Sejak Tahun 2001

Penguasaan pasukan keamanan Afghanistan terhadap ibu kota Kabul telah merosot dalam beberapa bulan terakhir, selain menderita kerugian tinggi dalam perang melawan Taliban.

Jum'at, 02/11/2018 13:37 0

Palestina

Pejuang Palestina Hentikan Demonstrasi di Perbatasan Gaza-Israel

Namun Kamis petang, faksi-faksi Palestina di Gaza menyatakan setuju untuk mengurangi tingkat gesekan dalam rangka menyukseskan pembicaraan yang sedang ditengahi oleh Mesir

Jum'at, 02/11/2018 10:49 0

Turki

Bahas Manbij dan Idlib, Erdogan-Trump Bertekad Jaga Hubungan Bilateral

"Presiden kami dan Presiden Trump menegaskan kembali tekad untuk mengambil langkah-langkah konstruktif menuju penguatan hubungan bilateral AS-Turki lebih lanjut," kata pernyataan tersebut.

Jum'at, 02/11/2018 10:00 0

Opini

Mari Ketawa ala #JanganSuriahkanIndonesia

Di jagat sosial media, muncul trending topik aneh, #JanganSuriahkanIndonesia. Disebut aneh, karena jarak Garut, tempat pembakaran bendera tauhid terlalu jauh dengan Suriah; baik secara tempat apalagi peristiwa.

Jum'at, 02/11/2018 09:34 0

Pakistan

Buntut Vonis Bebas Penghina Islam, Pakistan Diambang Kekacauan

Berbagai kelompok Islam turun ke jalan memprotes vonis tersebut. Mereka akan menggelar aksi besar-besara Jumat ini

Jum'at, 02/11/2018 09:04 0

Yaman

Koalisi Saudi Klaim Hancurkan Gudang Rudal Balistik Syiah Hutsi

Ia menjelaskan, target-target tersebut ditentukan berdasarkan operasi intelijen detail untuk memantau aktivitas milisi Hutsi. Operasi intelijen ini bertujuan menghancurkan dan melemahkan kemampuan Hutsi yang mengancam keamanan regional dan internasional.

Jum'at, 02/11/2018 07:38 0

Suriah

Patroli Turki-AS di Manbij Dimulai

konvoi kendaraan lapis baja yang terdiri dari enam mobil berbendera AS dan lainnya berbendera Turki.

Jum'at, 02/11/2018 06:48 0

Suara Pembaca

AQL Peduli Bangun Komplek Huntara untuk Korban Gempa Sulteng, Ini Fasilitasnya

KIBLAT.NET, Sulteng – Ar-Rahman Quranic Learning (AQL) Islamic Center menggelar program pembangunan hunian sementara (huntara)...

Kamis, 01/11/2018 19:17 0

Close