... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Turki, Rusia dan Iran Sepakat Kebut Pembentukan Komisi Kontitusi Suriah

KIBLAT.NET, Moskow – Tiga Negara penjamin Konferensi Astana untuk solusi Suriah (Rusia, Iran dan Turki), Rabu (24/10), sepakat mempercepat pembentukan Komisi Konstitusi Suriah. Komisi ini yang nantinya bertanggung jawab untuk menerapkan solusi politik di Negara konflik itu.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengumukan bahwa tiga negara penjamin Astana selesai menggelar pertemuan pada Selasa di Moskow.

Pertemuan ini melibatkan Utusan Khusus Presiden Rusia, Alexander Lavrinetiev, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Verchinen, Menteri Luar Negeri Turki Sadat Sadat, dan Asisten Utama Menteri Luar Negeri Iran, Hussein Jabri Ansari.

Ketiga negara menekankan percepatan kerja pembentukan komite konstitusi berdasarkan resolusi Dewan Keamanan 2254 dan dengan mempertimbangkan kepentingan semua warga Suriah.

Pengumuman itu bertepatan dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Suriah, Walid al-Moualem, yang menegaskan bahwa konstitusi dan semua yang terkait dengan itu adalah keputusan “ketat berdaulat” yang ditetapkan rakyat tanpa campur tangan pihak luar.

Moualem mengatakan selama pertemuan dengan utusan khusus PBB, Stephane de Mistura, di Damaskus pada Rabu, proses pembahasan dan amandemen konstitusi harus dipimpin oleh Suriah.

Pembicaraan beberapa pekan terakhir mengenai pembentukan komite konsitutusi di Suriah dihalang-halangi oleh rezim Assad. Rezim ngotot segala bentuk solusi harus di bawah kendalinya, sementara oposisi menolak hal tersebut.

Rezim sendiri menetapkan lima syarat untuk pembentukan komite, menurut kepala Komisi Tinggi untuk Negosiasi Oposisi Suriah, Nasr Hariri.

BACA JUGA  Lagi, Tentara Turki Tewas Diserang Militer Suriah

Hariri mengungkapkan dalam konferensi pers Kamis lalu bahwa rezim menetapkan bahwa pihaknya harus menjadi mayoritas dalam komite konstitusi, memegang hak untuk memveto dan memegang jabatan presiden.

Yang paling tidak bisa diterima, kata Hariri, adalah syarat kelima. Rezim mensyaratkan tidak ada peran PBB dalam komite tersebut dan proses politik tidak boleh diawasi oleh keputusan Jenewa.

Sekelompok negara (Amerika, Perancis, Jerman, Inggris, Yordania dan Arab Saudi) meminta utusan PBB Stephane de Mistura, September lalu, untuk mengatur pertemuan pertama komite yang menyusun konstitusi Suriah.

Kelompok itu mengatakan harus menetapkan batas waktu 31 Oktober untuk mengatur pertemuan yang “membuktikan kemajuannya” dalam kasus ini.

Sumber: Enabbaladi.net
Redaktur: Sulhi El-Izzi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Mensos Sebut 40% Masyarakat Indonesia Golongan Tidak Mampu

Mensos memaparkan 40% masyarakat tidak mampu atau setara 98 juta jiwa mendapat subsidi elpiji sekaligus listrik. Sementara 38% atau setara 92,4 juta jiwa menerima Penerima Bantuan Iuran (PBI)-Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Rabu, 24/10/2018 18:24 0

Indonesia

Komentari Parade Tauhid, Said Aqil: Bukan Bela Lambang Tauhid, Tapi Bela HTI

"Bukan lambang tauhidnya, tapi membela lambang ormas yang sudah dilarang"

Rabu, 24/10/2018 17:36 3

Indonesia

Aksi Bakar Bendera Tauhid, Fahira Idris: Memicu Konflik di Masyarakat

Ia menegaskan rasa kecewa dan marah umat Islam akibat pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid adalah hal yang sangat wajar. Namun, umat muslim diharapkan tetap tenang.

Rabu, 24/10/2018 17:30 0

Indonesia

Badan Pengawas Pemberantasan Terorisme Tunggu Peraturan DPR

Badan Pengawas Pemberantasan Terorisme Tunggu Peraturan DPR

Rabu, 24/10/2018 15:46 0

Video Kajian

Muslimah Harus Digembleng Dengan Surah An-Nur? Ini Alasannya!

KIBLAT.NET – Muslimah Harus Digembleng Dengan Surah An-Nur? Ini Alasannya! Bunda Aisyah Radhiyallahu ‘Anha pernah...

Rabu, 24/10/2018 15:00 0

Indonesia

Penanganan Kasus Pembakaran Bendera Tauhid Diserahkan kepada Polri dan Kejaksaan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto mengatakan bahwa pihak kepolisian akan menindaklanjuti tindakan pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid di Garut.

Rabu, 24/10/2018 13:02 0

Indonesia

Pelaku Pembakar Bendera Tauhid Didesak Bertobat dan Minta Maaf

ISAC juga berharap kepada pimpinan Nahdhatul Ulama untuk segera bersikap dan memberi sanksi kepada para pelaku. Sementara kepada Kapolri agar segera memproses hukum mereka.

Rabu, 24/10/2018 11:22 0

Indonesia

Ketua GP Ansor Dipolisikan Terkait Pembakaran Bendera Tauhid

"Menurut kami, pasal yang dilaporkan sudah memenuhi unsur semua, tinggal penyidik nanti yang mengembangkan laporan kita ini," ujar Juanda.

Rabu, 24/10/2018 11:04 0

Opini

Yang Hilang Setelah Bendera Terbakar

Padahal, saat ini adalah saat kritis di mana umat perlu kehadiran dan bimbingan ulama. Bagaimana mereka harus beraksi, apa narasi yang harus dibawa, bagaimana menjaga aksi agar tidak “masuk angin” atau terpancing melakukan tindakan yang justru kontra-produktif.

Rabu, 24/10/2018 05:49 0

Manhaj

Merawat Ingatan akan Keagungan Kalimat Tauhid

Aksi pembakaran kalimat tauhid menuai gelombang protes dari umat. Sebagai umat Islam kita juga harus mengetahui seperti apa keagungan dari kalimat tauhid tersebut

Rabu, 24/10/2018 04:00 0

Close