Tjahjo Kumolo: Ormas Islam Harus Sesuai dengan Quran dan Hadits

KIBLAT.NET, Jakarta – Menteri Dalam Negeri menyebut persoalan organisasi masyarakat (ormas) menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian. Dia memaparkan, hingga kini jumlah ormas di Indonesia sebanyak 394.250 kelompok baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota.

Kendati demikian, Mendagri Tjahjo Kumolo menekankan seseorang tetap diberikan kebebasan untuk berhimpun dan berserikat membentuk ormas di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Tjahjo dalam Forum Merdeka Barat yang digelar di gedung Kementrian Sekretariat Negara pada Kamis (25/10/2018) pagi.

“Negara kita kan bebas orang mau bikin partai politik atau membentuk ormas. Setiap warga negara dilindungi undang-undang untuk berhimpun berserikat,” kata Mendagri.

“Silahkan orang mau membentuk ormas, 394.250 kelompok ini belum termasuk geng motor, itu juga ormas termasuk aliansi-aliansi,”imbuhnya.

Dia pun mempersilahkan kepada organisasi-organisasi masyarakat yang terbentuk untuk menjalankan agendanya. Namun kepada ormas keagamaan, Menteri Tjahjo menyebut agenda ormas tersebut harus sesuai dengan ajaran agama tersebut.

“Silahkan mau program dakwah per RT. Tapi kalau Islam ya harus sesuai dengan Quran dan Hadits, kalau agama yang lain ya harus sesuai dengan ajarannya. Ini tugas pak Jaksa Agung untuk mencermati adanya ormas yang beraliran sesat,” tuturnya.

Tjahjo juga menyinggung soal Ormas yang meyimpang dari pancasila. Menurutnya, jika ada ormas yang melanggar hukum atau mengganggu ketertiban maka menjadi domain kepolisian untuk menangani hal tersebut. Sedangkan ormas yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945, Tjahjo mengimbau untuk mengingatkan ormas tersebut.

BACA JUGA  Yuk, Ikuti! Serial Webinar: Kiat Selamat Meski Hirup Udara Hoaks

“Sampai ada yang terpaksa kita bubarkan karena punya agenda untuk merubah UUD, merubah pancasila mengganggu NKRI dan juga ingin merubah kemajemukan bangsa ini,” ujar Mendagri.

“Jadi sikap siapa kawan siapa lawan terhadap perorangan, kelompok, golongan yang dia anti pancasila itu bukan tanggung jawab kepolisian, tapi itu tanggung jawab kita semua,” tandasnya.

Reporter: Qoid
Editor: M. Rudy

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat