... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Tekor BPJS Kesehatan, Defisit Terencana atau Manajemen Buruk?

Foto: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

KIBLAT.NET – Presiden Indonesia Joko Widodo kembali mencurahkan kegeramannya di depan publik. Kali ini ia kesal atas utang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mencapai Rp17 triliun. Hal itu diungkapkannya ketika berpidato di Kongres XIV Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia di JCC Jakarta, Rabu (17/10/2018).

“Saya heran kita sudah beri tambahan anggaran Rp4,9 Triliun untuk membantu defisit BPJS. Jumlah itu masih kurang dan minta tambah lagi, lah kok enak banget, kurang minta, kurang minta,” kata Jokowi.

Presiden Indonesia ke-7 itu juga meminta Dirut BPJS untuk memperbaiki sistem dengan benar. Semestinya semua masalah hutang ini sudah rampung di Menteri Kesehatan dan di Dirut BPJS. “Ini sebetulnya urusan Dirut BPJS, enggak sampai presiden kayak gini-gini. Urusan pembayaran utang rumah sakit sampai presiden ini kebangetan sebetulnya,” tegurnya.

Sontak, pernyataan Jokowi menimbulkan tanda tanya besar. Apa dan siapakah yang patut disalahkan dalam tekor yang dialami BPJS? Persoalan itu juga ditanggapi Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Ia mengatakan dirinya teringat saat Kartu Indonesia Sehat (KIS) dibagi-bagikan, betapa nuansanya sukses sekali.

“Janganlah kalau berhasil saja kita turun tangan menghadap ke rakyat, tapi kalau gagal kita nggak mau tau. Ini adalah negara, ada sistemnya, ada leadership seorang kapala pemerintahan harus nampak. #DefisitBPJS,” kata Fahri melalui akun twitternya, Kamis, (18/10/2018).

Fahri menjelaskan ini bukan permasalahan remeh. #DefisitBPJS Kesehatan ini adalah masalah strategis, jangan dilempar begitu saja kepada direktur @BPJSKesehatanRI. Karena mereka hanya skrup dari sistem besar yang gagal mengatasi masalah ini. Defisit membengkak. Terus membengkak.

“Kalau kita seriusi ini hanya masalah alokasi uang saja. Kalau selama ini pemerintahan Pak Jokowi begitu mudah mengeluarkan uang ratusan triliun untuk bangun infrastruktur, masa #DefisitBPJS Kesehatan yang hanya 10 triliun saja tidak sanggup. Mereka sudah hitung,” tuturnya.

BPJS Sejak Awal Sudah Defisit

Melihat berlangsungnya kebijakan BPJS sejak tahun pertama, lembaga jaminan kesehatan itu telah mengalami defisit. Direktur Utama BPJS, Fahmi Idris sendiri mengatakan kebijakan BPJS ini adalah kebijakan defisit yang direncakan. “Alasannya lantaran iuran peserta BPJS tidak sesuai ideal hitung-hitungan,” katanya ditranskip dari hasil wawancara Blak-Blakan Detik.com ‘Tekor Rp16,5 T Kok Bisa? Blak-blakan Dirut BPJS’.

BACA JUGA  Arti Simbol Bunga dalam Pembantaian Muslim Srebrenica

Pada 2014 atau pada tahun pertama beroperasi, BPJS langsung merugi Rp814,4 miliar, pada 2015 tunggakan membengkak menjadi Rp4,63 triliun, dan pada 2016 kerugian menjadi Rp6,6 triliun. Tahun ini, utang BPJS Kesehatan ke rumah sakit per September yang berasal dari klaim para peserta yang jumlahnya lebih dari 200 juta sudah mencapai Rp7,3 triliun.

Fahmi mengatakan tekornya BPJS dapat ditimbang dari besarnya sumber iuran, apakah seimbang dengan pengeluaran. Setelah dihitung di tahun 2015 oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional, hasilnya terhitung iuran per kepala idealnya membayar anggaran kesehatan sebesar Rp36 ribu. Ini bagi peserta penerima iuran.

Akan tetapi karena ruang fiskal pemerintah tidak terlalu lebar, maka diputuskan iuran kesehatan menjadi Rp23 ribu, jadi ada jarak ideal Rp13 ribu. Untuk BPJS kelas III yang bukan penerima iuran, dihitung harusnya Rp53 ribu tapi diputuskan Rp25.500. Begitupun kelas II idealnya Rp63 ribu tapi dipangkas Rp51 ribu. Hanya kelas I yang sesuai Rp80 ribu per orang setiap bulannya.

Fahmi menjelaskan dibandingkan dengan negara Vietnam yang menerapkan iuran 2,7 USD, merupakan iuran terendah di beberapa negara yang menerapkan sistem iuran. Artinya iuran di Indonesia kurang 2 USD. “Setelah hasil keputusan iuran itu, kita hitung maka hasilnya tidak akan cukup antara pendapatan iuran dengan pengeluaran,” tuturnya.

Pemasukan iuran dari seluruh peserta BPJS pun baru mencapai 50 persen. Alasannya beberapa peserta memang tidak mampu membayar dan sebagian mampu namun tidak membayar.

Fahmi mengatakan ada beberapa opsi, apakah pengeluaran manfaat bantuan perawatannya dikurangi. Tapi, opsi ini tidak mungkin dilakukan sebab pemerintah tidak mungkin mencabut kembali bantuan yang sudah diberikan. Opsi kedua menaikkan biaya iuran, tapi pertimbangannya daya beli masyarakat masih rendah. Sehingga muncul opsi ketiga, suntikan dana tambahan.

BACA JUGA  Ancaman Mengintai Erdogan Usai Mantan Sekutu "Berbalik Arah"

“Jadi ketika di DPR saya dikritik bahwa regulasi tersebut merupakan defisit yang sudah direncanakan. Sebab sejak awal kita sudah tahu akan ada mismatch dan defisit karena iuran belum sesuai ideal. Lalu apakah ini ada mismanagament, saya persilakan yang lain menilai sebab hasil audit dari berbagai lembaga, manajemen BPJS dinyatakan baik,” tuturnya.

Fakta tunggakan besar BPJS di beberapa rumah sakit, memunculkan isu BPJS memilih opsi penyesuaian pelayanan atau menghilangkan manfaat. Di mana isunya bahwa BPJS tidak lagi menanggung operasi cuci darah, operasi katarak, kemoterapi dan sebagainya. “BPJS tidak bermaksud mengarah ke sana melainkan hanya sebatas pengaturan. Seperti menjadwalkan waktu operasinya,” terangnya.

Tunggakan BPJS ke Rumah Sakit

Fahmi menjelaskan mitra BPJS pada tahun pertama berjumlah 1.400 rumah sakit. Kemudian bertambah menjadi 2.300 yang sudah mendekati 80 persen total dari rumah sakit di seluruh Indonesia. Dari angka itu 60 persen merupakan rumah sakit swasta.

“Selama ini kita menjalin kerjasama yang baik. Akan tetapi memang beberapa bulan terakhir mengalami tertundanya pembayaran. Kami BPJS tidak menutup-nutupi informasi klaim yang sudah dibayar dan belum dibayar. Semua pihak bisa melihatnya melalui situs resmi https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/,” ujarnya

Diinformasikan di situs resmi BPJS, tunggakan di beberapa rumah sakit seperti di RS Jantung Jakarta Rp10.631.691.000,-, di RS Islam Jakarta Rp5.308.703.000,-, di RSPAD Gatot Subroto Rp26.485.305.500 dan RS lainnya. Di beberapa RS pun sudah dilunasi seperti di RSUD Tebet, RS Siloam TB Simatupang, RSUD Pasar Minggu dan lainnya.

“Sebetulnya BPJS jika menunda pembayaran akan dihukum denda 1 persen per bulan, denda ini lebih besar dari denda bunga bank. Kita mengharapkan pihak-pihak RS ayo kita cari solusinya, jangan langsung berbicara kepada karyawannya dan melakukan unjuk rasa,” ujarnya.

Baca halaman selanjutnya: Defisit BPJS Disebabkan...

Halaman Selanjutnya 1 2
Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Dua Aturan di Rezim Jokowi-JK yang Berpotensi Melanggar HAM Menurut KontraS

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) memberikan kritikan di empat tahun rezim Jokowi-JK.

Jum'at, 19/10/2018 18:33 0

Rusia

Silang Pendapat AS dan Rusia Soal 700 Tawanan ISIS di Suriah

Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim bahwa militan ISIS baru-baru ini menangkap sekitar 700 sandera di sebuah wilayah di Suriah yang dikuasai oleh pasukan Kurdi yang didukung AS.

Jum'at, 19/10/2018 18:00 0

China

China Berencana Buat Bulan Imitasi, Diluncurkan Tahun 2020

Chengdu, sebuah kota di provinsi Sichuan barat daya, sedang mengembangkan "satelit penerangan" yang diklaim akan bersinar bersamaan dengan bulan asli dan delapan kali lebih terang.

Jum'at, 19/10/2018 17:12 0

Iran

Khamenei Dorong Para Sarjana Iran “Bidik” Negara-negara Asia

Berpidato di hadapan para akademisi negara itu, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mendorong para ilmuwan muda Iran untuk "melihat ke Timur."

Jum'at, 19/10/2018 16:12 0

Indonesia

4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Begini Catatan KontraS

“Kasus ini tidak selesai karena ada politik kompromi, yaitu memberikan jabatan tehadap figur yang terindikasi pelaku pelanggaran HAM berat,” kata Yati.

Jum'at, 19/10/2018 15:42 0

Mesir

Sutradara Pendukung Israel Ditolak Hadiri Festival Film Internasional Kairo

"Apakah kita sekarang pada tahap 'cinta Israel', sementara ratusan seniman dari seluruh dunia bersatu dengan Palestina dan menolak untuk pergi atau berurusan dengan entitas Zionis?" kata Malik Khoury.

Jum'at, 19/10/2018 14:22 0

Indonesia

Pesawat 6 Negara Asing Angkut Bantuan ke Sulteng

Pesawat dukungan dari Amerika Serikat, Australia, Kanada, Korea, Jepang, dan Singapura mengangkut 103 ton ke Sulawesi Tengah

Jum'at, 19/10/2018 13:48 0

Opini

Esensi Pentingnya Membaca

Membaca itu sangatlah penting. Kalimat “membaca” bagi kita sudah bukan barang asing lagi bagi telinga para pembaca.

Jum'at, 19/10/2018 13:36 0

Suriah

Pejabat PBB: Pendirian Zona Demiliterisasi di Idlib Akan Diperpanjang

Oposisi sendiri melihat antara Turki dan Rusia masih berbeda penafsiran dalam memahami poin-poin kesepakatan

Jum'at, 19/10/2018 12:00 0

Manhaj

Dakwah, Iqamatul Hujjah dan Jihad, Tiga Tahapan Penegakan Islam

Artinya untuk melalui tahapan pertama dan kedua itu butuh waktu yang tidak sebentar. Jadi, salah besar bila semangat menegakkan Islam diawali dengan jihad senjata sementara jihad dengan pemikiran dan menegakkan hujjah belum ditempuh dengan maksimal.

Jum'at, 19/10/2018 11:00 0

Close