Perang dan Damai di Patani, Thailand Selatan

Penulis: Mohas Patani, aktivis asal wilayah Patani

 

KIBLAT.NET – Pergolakan di wilayah Pattani, Narathiwat dan Yala di Thailand Selatan masih diwarnai dengan aktivitas kekerasan. Kejadian seperti pengeboman, penembakan, penculikan, sabotase dan lain-lain, bisa dikatakan terjadi hampir setiap hari. Keadaan ini sudah menjadi hal biasa dalam kehidupan penduduk di tiga wilayah.

Konflik ini bukanlah baru berlaku, sebaliknya Patani dengan satu T adalah sebuah kerajaan Melayu dulu sejak kejatuhan kerajaan Siam (Thailand sekarang) 1785. Patani sendiri menjadi bangkit melawan dan membebaskan diri di masa Tengku Lamidin 1789 hingga gerakan kemerdekaan Patani sampai sekarang ini. Banyak nyawa menghilang dan harta melayang.

Tak kurang pula upaya pemerintah yang dijalankan pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik ini, mulai dari era Perdana Menteri Phibul Songkram sampai era Perdana Menteri Junta militer Prayuth Chan O-cha sekarang ini. Serangkaian kebijakan pemerintah pusat di Patani Thailand selatan didasarkan pada kebijakan masing-masing untuk dapat menyelesaikannya.

Tragisnya, semua kebijakan tak kunjung mampu memadam api konflik yang telah menyala berabad-abad. Selama ini kerusuhan di bawah undang-undang darurat militer berdampak pada warga setempat. Organisasi hak asasi sejak lama mengkritik penerapan undang-undang darurat. Karena aturan ini memberi militer kekuasaan dan kewenangan yang terlalu impunitas. Pemerintah Pusat Bangkok terus berganti, cara dan pendekatan untuk menyelesaikan konflik Patani bervariasi menurut pemerintah masing-masing. Namun hampir tidak efektif.

BACA JUGA  Jejak Dakwah Habib untuk Bangsa

Konflik Patani pada fase baru sejak awal tahun 2004, era pemerintahan perdana mentri Thaksin Sinnawatra lebih mengedepankan pendekatan militer mengawasi situasi di selatan. Kendati demikian, konflik kekerasan tidak juga mereda penyelesaian yang tepat dalam jangka waktu yang singkat.

Pemilu pada tahun 2005, Thaksin kembali dilatih menjadi Perdana menteri kemudian dikudeta. Pemerintahan Surayud Chulanon merupakan pemerintah transisi yang dilatihkan oleh Raja tanpa pemilu. Dalam kejadian konflik di selatan, kebijakan yang dijalankan dalam menyelesai konflik ini tak beda jauh dari Perdana mentri sebelumnya. Bahkan situasi di selatan Thailand lebih tenggelam kepada kekerasan bersenjata. Di sisi lain, politik dalam negeri masih dalam keadaan dilema dan tidak stabil.

Di masa pemerintahan Yingluk Sinnawatra, pendekatan dialog mulai dilakukan dalam upaya resolusi konflik. Kedua belah pihak, pemerintah Thailand dan Barisan Revolusi Nasional (BRN) sepakat untuk menandatangani dalam dokumentasi dialog pada 28 Februari 2013 yang di Fasilitator oleh Pemerintahan Malaysia. Dialog damai tersebut digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Pemerintahan Thailand menyakini pendekatan tersebut sebagai langkah terbaik untuk menyelesaikan konflik di selatan.

Perundingan Damai antara Pemerintah Thailand dan BRN gagal dalam mencari resolusi tersebut. Pihak BRN telah menawarkan lima tuntutan kepada pemerintah Thailand melalui rekaman video di dalam youtube. Kemudian tuntutan ini ditolak oleh pemerintah.

Pada 2018 ini, era pemerintahan Junta Militer Prayuth Chan O-cha, tindakan kekerasan di Patani masih terus terjadi, sehingga kebijakan dan pendekatan terus diupayakan. Pendekatan Dialog Damai diteruskan sebagai warisi kebijakan pemerintah sebelumnya.

BACA JUGA  Phobia Cadar dan Kontribusi Media

Dialog Damai Patani pada era Junta Militer, aktor perundingan juga digantikan terutama dari pihak Gerakan Kemerdekaan Patani diwakili oleh MARA Patani sejak 2016. Namun, pihak BRN telah mengambil langkah mundur diri dari perundingan. Dengan kemunduran dari dialog damai, pihak BRN mempunyai alasan tersendiri.

Dimensi lain, saat dialog damai berjalan tak sedikit pun kekerasan di Patani dikurang. Pelanggaran HAM terus di terjadi, warga sipil menjadi korban dari akibat konflik. Kedua aktor perang seharusnya dilandasi pada undang-undang perang dalam perjanjian internasional.

Meskipun telah beberapa kali pemerintahan berganti, konflik kekerasan bersenjata di Patani belum juga mereda dengan secara damai. Jalan masih gulita karena telah berlangsung berlarut-larut dan setiap pemerintahan Thailand tak mampu menyelesaikan konflik itu. Ataukah harus melibatkan dunia Internasional? Yang paling menderita adalah penduduk setempat yang terperangkap di tengah lingkaran kekerasan ini, karena 90 persen korban kekerasan adalah warga sipil.

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat