... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Pendiri Blackwater: Misi Pentagon di Afghanistan Gagal Total

Foto: Pendiri kontraktor jasa keamanan Blackwater, Erick Prince

KIBLAT.NET, Washington – Bos sekaligus pendiri kontraktor jasa keamanan Blackwater, Erick Prince, mengatakan pada hari Senin (17/09/2018) bahwa setahun pasca pengumuman ‘strategi baru Pentagon di Asia Selatan’, misi AS gagal total dalam perang di Afghanistan. Dalam satu pernyataannya, Prince mengatakan, “Rencana dan strategi baru tersebut diumumkan Presiden Trump setahun yang lalu, dan dilaksanakan oleh para jenderal yang masih bertugas saat ini, yaitu strategi ‘memperkuat strategi sebelumnya’ yang sudah gagal, dan selanjutnya terus mengalami kegagalan.”

“Presiden telah memberi kesempatan kepada para jenderalnya, namun cara pendekatan yang dipakai saat ini tidak berhasil dan tidak akan pernah berhasil. Tidak ada gunanya mengorbankan ribuan nyawa dan menghabiskan milyaran dolar dari pajak warga Amerika,” kata Prince menjelaskan. Prince mengingatkan selama kampanye pilpres, Trump mengecam petualangan perang Amerika yang boros di berbagai negara. “Maka sekarang waktunya bagi Trump untuk mengikuti naluri dia sebelumnya terkait kebijakan di Afghanistan, dan memenuhi janji-janji kampanyenya,” kata Prince.

Menurut Prince, saat itu Trump diberi dua opsi oleh Pentagon dan Dewan Keamanan Nasional (NSC), yaitu mengirim lebih banyak pasukan atau meninggalkan Afghanistan. Walau demikian, Prince mengatakan ada opsi ketiga, yaitu proposalnya. Ia mengklaim, apa yang ia usulkan “akan bisa mengakhiri konflik, menyelamatkan ratusan nyawa pasukan AS  dan ribuan nyawa warga Afghanistan, dan tidak banyak memakan biaya seperti sekarang. Prince membantah, hal itu bukan sebagai upaya “privatisasi perang” sebagaimana laporan luas di media, namun ini adalah upaya “mengurangi jumlah kontraktor swasta yang terlibat di Afghanistan”.

“Selama 17 tahun terakhir, Pentagon mengirim unit-unit pasukan yang membutuhkan beberapa bulan untuk menyesuaikan diri, dan ketika pada akhirnya sudah mulai produktif, mereka ditarik pulang dan tidak pernah kembali lagi ke area yang sama. Setiap unit pasukan baru harus dikirim, ditanam, dan membangun hubungan, kemudian juga harus mempelajari medan. Proses rotasi yang gagal semacam ini terus berulang hampir 30 kali sampai sekarang. Dan cara semacam ini tidak akan pernah berhasil. Tidak akan ada cukup waktu bagi pasukan untuk meraih kemajuan. Dan (seharusnya) kita tidak perlu menunggu waktu 17 tahun lagi untuk mengubah keadaan tersebut,” papar Prince.

BACA JUGA  Pakistan Minta DK PBB Sidang Darurat Bahas Kashmir

Bahkan lebih jauh, Prince menyarankan Trump dalam melakukan pendekatan masalah Afghanistan supaya menggunakan para eks veteran asing yang pernah disewa jasa mereka, dan unit pasukan khusus sebagai penyeimbang. Kedua elemen tersebut akan menjadi tim mentor di setiap batalyon pasukan Afghan. Selain itu, pemerintah AS juga perlu mem-backup dengan dukungan kekuatan udara, dan memastikan proses pengawasan berjalan efektif untuk mencegah korupsi dalam pengadaan logistik dan sistem personal militer sekutu lokal. Menurutnya, dengan cara itu kebutuhan akan tenaga pasukan secara keseluruhan akan bisa dihemat atau turun 85 persen dari yang digunakan sekarang. Efek selanjutnya, akan menurunkan biaya perang dari US$ 62 milyar per tahun seperti yang dikeluarkan saat ini menjadi US$ 10 milyar per tahun.

Dalam proposalnya, Erik Prince mengklaim bahwa seluruh operasional yang ia usulkan akan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik militer di bawah otoritas pemerintah AS, dan secara operasional pula akan mengikuti prosedur standar militer, termasuk regulasi/peraturan militer pemerintah Afghan. “Rencana baru ini sangat jelas dan bisa diaudit secara transparan. Lalu siapa yang mengaudit ketidakefektifan Pentagon selama 17 tahun terakhir ini?” tanya Prince retoris.

“Ini bukanlah upaya swastanisasi tentara maupun perang, tetapi merupakan kombinasi efektif antara militer yang masih aktif berdinas dengan para veteran yang sebelumnya sudah terlatih dan dibayar untuk jangka masa tertentu. Bahkan, rencana dalam proposal ini akan mengurangi jumlah personil militer aktif AS yang ditugaskan dari 15.000 menjadi maksimal 2.000 tentara. Termasuk, mengurangi jumlah kontraktor di Afghanistan dari 30.000 ke angka 6.000 saja.” Oleh karena itu, Prince menegaskan, “Presiden perlu kembali ke gagasan awalnya karena tanpa perubahan dalam metoda pendekatan, kami mengecam upaya mahal penyelesaian konflik Afghanistan yang tiada akhir.’’

BACA JUGA  Trump: Negosiasi dengan Taliban Berjalan Sangat Baik

Berbagai kritik termasuk para pejabat pemerintah Amerika menganggap tekanan Prince untuk meloloskan proposalnya itu sebagai usaha ke arah privatisasi perang Afghanistan. Juru bicara Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, Haroon Chakhansuri, juga sempat menyinggung wacana tersebut dalam sebuah konpers pada hari Senin yang intinya menolak atau menegasikan kemungkinan AS menggunakan jasa kontraktor keamanan.

Sementara itu pada hari Ahad (23/09/2018), Penasehat Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan kepada wartawan ABC News bahwa ia selalu terbuka terhadap setiap ide baru, namun ia menolak mengomentari apakah pertimbangan Gedung Putih tersebut pada akhirnya akan menjadi sebuah keputusan final sang presiden. Pada hari Jumat, Prince mengatakan, para penasehat Trump yang menentang rencananya itu pada dasarnya sedang “melukis gambar sebagus mungkin” yang mencerminkan upaya AS membujuk Taliban ke meja perundingan.  Bolton menambahkan, ada indikasi positif bahwa pembicaraan antara Taliban dengan pemerintah Afghan sedang menuju ke arah yang benar.

 “Kami melihat beberapa kemungkinan untuk mengajak Taliban dan sejumlah pihak lainnya untuk secara langsung berdialog dengan pemerintah Afghanistan. Sudah ada indikasi yang bergerak ke arah positif,” kata Bolton. “Saya tidak mengesampingkan bahwa kita sudah membuat satu perubahan dalam beberapa hal yang kita lakukan di sini, namun menurut hemat presiden bahwa ia akan mendukung usaha-usaha pemerintah Afghanistan dalam rangka memastikan apakah Taliban benar-benar siap untuk berdialog secara serius,” imbuhnya.

Meski demikian Bolton menyatakan bahwa niat awal AS adalah tidak akan pernah membiarkan terjadinya lagi serangan 11 September. “Garis batasnya adalah keamanan Amerika Serikat,” tegasnya. Sementara Prince mengatakan akhir pekan lalu bahwa ia sendiri belum berbicara langsung dengan Trump terkait proposalnya itu, tetapi ia punya rencana untuk menggalang opini lewat media dalam rangka meyakinkan sang presiden agar mau menerima usulannya. Usaha Prince bertepatan dengan setahun pengumuman strategi Trump di Asia Selatan yang dalam implementasinya adalah penambahan kekuatan pasukan AS di Afghanistan.

Sumber: Tolo News
Redaktur: Yasin Muslim

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Sejarah Pemberontakan PKI Perlu Ditulis Ulang dari Kacamata Umat Islam

Generasi muda hari ini banyak disuguhi sejarah pemberontakan PKI dari kacamata Orde Baru. Menurut Peneliti dari Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) jika menggunakan sudut pandang Orde Baru, umat Islam tidak sepenuhnya sepakat.

Kamis, 27/09/2018 13:12 0

Indonesia

Ustadz Abdul Somad: Jangan Berkelahi Hanya Karena Hal Sepele

Dalam kesempatan di kajian subuh itu, Ustadz Abdul Shomad menyampaikan tentang peran Islam terhadap negara Indonesia.

Kamis, 27/09/2018 12:45 0

Video Kajian

Pengaruh Keluarga Terhadap Kepribadian Anak – Ust. Tri Asmoro Kurniawan

KIBLAT.NET – Seringkali kita lalai dan acuh dalam masalah pendidikan anak. Sampai pada suatu titik,...

Kamis, 27/09/2018 02:51 0

Indonesia

Busyro Muqoddas: Demokrasi dalam Titik Nadir, Hasilkan Sistem Korup

"Demokrasi formil tapi praktiknya formil plus transaksional, menghasilkan sistem yang korup. Walaupun tidak semuanya korup, tapi sistem itu korup," kata Busyro.

Rabu, 26/09/2018 15:29 0

Indonesia

Bolehkan Bekas Napi Koruptor Nyaleg, MA Langgar 2 Undang-undang

Bolehkan Bekas Napi Koruptor Nyaleg, MA Dinilai Langgar 2 Undang-undang

Selasa, 25/09/2018 20:32 0

Opini

HAM Dipasung, Indonesia Beralih dari Negara Hukum?

Aksi mahasiswa untuk memberi warning kepada pemerintah tak selalu berjalan mulus. Mereka kerap mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pihak keamanan yang mengawal jalannya demonstrasi.

Selasa, 25/09/2018 19:55 0

Indonesia

Beredar Video Pintu Istiqlal Ditutup, Begini Penjelasan Pengurus Masjid

Beredar video di media sosial yang menggambarkan pintu masjid Istiqlal, Jakarta ditutup.

Selasa, 25/09/2018 15:33 0

Hoax Buster

Hoax Video Suporter Bobotoh Teriak Kalimat Tauhid Saat Keroyok Haringga

"Tidak ada, jangan membawa isu apapun dalam kejadian ini," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Trunoyudho Wisnu Andiko.

Selasa, 25/09/2018 13:22 0

Tazkiyah

Masih Mau Menyombongkan Diri Setelah Baca Kisah Ini?

Pemuda itu menjawab,"Dahulu aku menyombongkan diri di tempat yang seharusnya orang merendahkan diri, dan kini aku dihinakan Allah di tempat dimana banyak orang yang menyombongkan diri."

Selasa, 25/09/2018 13:00 0

Indonesia

KAMMI Sumut: Tindakan Polisi ke Mahasiswa di Ambang Batas Kewajaran

Ia menegaskan, saat itu mahasiswa tidak membawa senjata apapun melainkan hanya menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah agar mengurus negara dengan baik.

Selasa, 25/09/2018 11:01 0

Close