HAM Dipasung, Indonesia Beralih dari Negara Hukum?

KIBLAT.NET – Kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat sudah akrab di telinga masyarakat Indonesia. Aturan tersebut dicantumkan dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Artinya, setiap warga negara bebas untuk menyuarakan pendapatnya, baik untuk mengkritisi pemerintah ataupun mendukung kebijakan pemerintah.

Salah satu elemen yang kerap menyuarakan pendapat adalah mahasiswa. Di Indonesia, sejarah mencatat bahwa mahasiswa lah yang melakukan pergerakan pada tahun 1998 sehingga mampu menumbangkan rezim orde baru yang dianggap otoriter.

Hingga saat ini, mahasiswa masih aktif untuk selalu mengontrol kebijakan pemerintah. Baik soal nilai tukar rupiah yang anjlok, mahalnya bahan pokok, naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sebagainya.

Namun, aksi mahasiswa untuk memberi warning kepada pemerintah tak selalu berjalan mulus. Mereka kerap mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pihak keamanan yang mengawal jalannya demonstrasi. Tak jarang para mahasiswa menerima kekerasan dengan menggunakan pentungan.

Sebagai contoh yaitu sikap polisi terhadap mahasiswa yang melakukan aksi mengkritik pemerintahan Jokowi-JK di depan gedung DPRD Sumatera Utara pada 20 September lalu. Menurut pengakuan Ketua Umum KAMMI WIilayah Sumatera Utara, Mangaraja Harahap, banyak mahasiswa yang menjadi korban.

“Kepala mahasiswa berdarah, mukanya perempuan yang ikut aksi berdarah, jidat mahasiswa dipukuli pakai pentungan. Yang sempat dibawa ke rumah sakit ada 10 orang untuk dirawat. Selebihnya dirawat di tempat oleh teman-temannya. Belum lagi yang babak belur badan dan wajah mahasiswa,” tuturnya.

Anehnya sebelum aksi, ternyata ada sekelompok massa pro pemerintah yang juga melakukan demonstrasi dan beberapa dari massa tersebut membawa balok. Setelah melakukan aksi, mereka tetap berada di tempat dan melakukan provokasi terhadap mahasiswa. Bentrokan pun pecah, polisi akhirnya melakukan kekerasan terhadap mahasiswa.

Tentu tindakan kepolisian tersebut sudah tidak sesuai prosedur dan melanggar HAM. Dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi HAM seperti Indonesia, hukum seharusnya mengawal setiap warga negara yang sedang menjalankan haknya.

Maka, saat itu tugas polisi adalah menghargai orang yang sedang menjalankan haknya, yaitu berdemonstrasi. Artinya, saat itu penegak hukum seharusnya mengawal mahasiswa dan membubarkan massa pro Jokowi karena mereka sudah melakukan provokasi. Bukan sebaliknya.

Jika demikian terus berlanjut, Indonesia bukan lagi Rechtstaat (negara hukum.red), tapi telah bergeser ke machstaat (negara kekuasaan.red). Dan jika sudah berpindah ke machstaat, yang berlaku adalah hukum rimba, tanpa mempedulikan HAM. Siapa yang kuat dia menang, siapa memiliki kekuasaan dia dapat menaklukkan.

Tentu ini sangat berbahaya karena berpotensi terjadi konflik antara rakyat dan penguasa. Maka, sudah seharusnya pihak penegak hukum memperbaiki regulasinya dalam mengawal masyarakat yang sedang menjalankan haknya sebagai warga negara.

Penulis: Taufiq Ishaq

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat