Bolehkan Bekas Napi Koruptor Nyaleg, MA Langgar 2 Undang-undang

KIBLAT.NET, Jakarta – Mahkamah Agung membatalkan Peraturan KPU yang sebelumnya melarang bekas narapidana tindak pidana korupsi mencalonkan sebagai calon anggota legislatif. Atas keputusan itu MA dinilai telah melanggar dua undang-undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 melarang mantan narapidana narkoba, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan mantan koruptor menjadi calon legislator. Setelah digugat, Mahkamah Agung (MA) akhirnya membolehkan mantan napi tipikor untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, melalui putusan pda 13 September 2019.

Akademisi Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono menyatakan keputusan Pengadilan Negeri Tertinggi Negara itu tidak hanya bertentangan dengan rasa keadilan di masyarakat. Tetapi putusan MA itu mempunyai problem yuridis.

“Secara formil, setidaknya ada dua undang-undang yang dilanggar oleh Mahkamah Agung,” kata Bayu dalam diskusi publik yang digelar di gedung Muhammadiyah Pusat, Selasa (25/09/2018).

Dia menjelaskan, ketentuan yang dilanggar oleh MA adalah undang-undang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 13, jelas disebutkan bahwa semua persidangan digelar secara terbuka untuk umum kecuali undang undang menentukan lain. Namun faktanya, Mahkamah Agung menggelar persidangan tersebut secara tertutup.

“Namun faktanya kemudian persidangan di lakukan secara tertutup. Akibatnya apa? Di pasal 13 ayat 3 disebutkan tidak terpenuhinya ketentuan tersebut menyebabkan putusan batal demi hukum,” ujar Bayu.

“Jadi konsekuensinya bisa kita katakan bahwa putusan Mahkamah Agung itu batal demi hukum, cacat formil. Ini kata Undang-Undang kekuasaan kehakiman lho ya,” imbuhnya.

BACA JUGA  Gelar Pernikahan dan Maulid, Habib Rizieq Disanksi Satpol PP

Selain itu, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember tersebut menuturkan, dalam putusan Mahkamah Agung terdapat penafsiran sepihak. Dalam pasal 55 undang-undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan jika undang-undang yang di jadikan dasar pengujian di MA sedang di ujikan di MK, maka pemeriksaan di MA wajib dihentikan sementara.

“Yang di periksa apa? Undang-undang. Tapi, dalam putusan MA itu disebutkan jika yang diperiksa itu bukan pasal yang terkait di jadikan batu uji maka MA boleh memutus. Inikan tafsir sepihak Mahkamah Agung yang tidak sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Mahkamah Konstitusi,” tutur Bayu.

“Jadi, satu sisi Mahkamah Agung menegakkan UU pemilu satu sisi tapi dia melanggar UU MK, ya itu sama sama UU. Jadi, bisa kita sebutkan ini adalah cacat formil baik dari bentuk persidangan yang tertutup maupun terkait dilanggarnya pasal 55,” tandasnya.

Reporter: Qoid
Editor: Imam S.

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat