... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Bolehkan Bekas Napi Koruptor Nyaleg, MA Langgar 2 Undang-undang

Foto: Dampak korupsi

KIBLAT.NET, Jakarta – Mahkamah Agung membatalkan Peraturan KPU yang sebelumnya melarang bekas narapidana tindak pidana korupsi mencalonkan sebagai calon anggota legislatif. Atas keputusan itu MA dinilai telah melanggar dua undang-undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 melarang mantan narapidana narkoba, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan mantan koruptor menjadi calon legislator. Setelah digugat, Mahkamah Agung (MA) akhirnya membolehkan mantan napi tipikor untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, melalui putusan pda 13 September 2019.

Akademisi Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono menyatakan keputusan Pengadilan Negeri Tertinggi Negara itu tidak hanya bertentangan dengan rasa keadilan di masyarakat. Tetapi putusan MA itu mempunyai problem yuridis.

“Secara formil, setidaknya ada dua undang-undang yang dilanggar oleh Mahkamah Agung,” kata Bayu dalam diskusi publik yang digelar di gedung Muhammadiyah Pusat, Selasa (25/09/2018).

Dia menjelaskan, ketentuan yang dilanggar oleh MA adalah undang-undang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 13, jelas disebutkan bahwa semua persidangan digelar secara terbuka untuk umum kecuali undang undang menentukan lain. Namun faktanya, Mahkamah Agung menggelar persidangan tersebut secara tertutup.

“Namun faktanya kemudian persidangan di lakukan secara tertutup. Akibatnya apa? Di pasal 13 ayat 3 disebutkan tidak terpenuhinya ketentuan tersebut menyebabkan putusan batal demi hukum,” ujar Bayu.

“Jadi konsekuensinya bisa kita katakan bahwa putusan Mahkamah Agung itu batal demi hukum, cacat formil. Ini kata Undang-Undang kekuasaan kehakiman lho ya,” imbuhnya.

BACA JUGA  Komnas HAM: Pembunuhan Pekerja di Papua Tidak Manusiawi

Selain itu, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember tersebut menuturkan, dalam putusan Mahkamah Agung terdapat penafsiran sepihak. Dalam pasal 55 undang-undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan jika undang-undang yang di jadikan dasar pengujian di MA sedang di ujikan di MK, maka pemeriksaan di MA wajib dihentikan sementara.

“Yang di periksa apa? Undang-undang. Tapi, dalam putusan MA itu disebutkan jika yang diperiksa itu bukan pasal yang terkait di jadikan batu uji maka MA boleh memutus. Inikan tafsir sepihak Mahkamah Agung yang tidak sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Mahkamah Konstitusi,” tutur Bayu.

“Jadi, satu sisi Mahkamah Agung menegakkan UU pemilu satu sisi tapi dia melanggar UU MK, ya itu sama sama UU. Jadi, bisa kita sebutkan ini adalah cacat formil baik dari bentuk persidangan yang tertutup maupun terkait dilanggarnya pasal 55,” tandasnya.

Reporter: Qoid
Editor: Imam S.

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Opini

HAM Dipasung, Indonesia Beralih dari Negara Hukum?

Aksi mahasiswa untuk memberi warning kepada pemerintah tak selalu berjalan mulus. Mereka kerap mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pihak keamanan yang mengawal jalannya demonstrasi.

Selasa, 25/09/2018 19:55 0

Hoax Buster

Hoax Video Suporter Bobotoh Teriak Kalimat Tauhid Saat Keroyok Haringga

"Tidak ada, jangan membawa isu apapun dalam kejadian ini," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Trunoyudho Wisnu Andiko.

Selasa, 25/09/2018 13:22 0

Tazkiyah

Masih Mau Menyombongkan Diri Setelah Baca Kisah Ini?

Pemuda itu menjawab,"Dahulu aku menyombongkan diri di tempat yang seharusnya orang merendahkan diri, dan kini aku dihinakan Allah di tempat dimana banyak orang yang menyombongkan diri."

Selasa, 25/09/2018 13:00 0

Palestina

Tentara Israel Tembaki Demonstran Gaza, Satu Gugur

Seorang juru bicara militer mengatakan tentara menghadapi kondisi itu sebagaimana menanggapi serangan.

Selasa, 25/09/2018 08:40 0

Info Event

Diuji Penyakit Bersamaan, Pasangan Pengajar Al-Quran di Lombok Butuh Uluran Tangan

Ilham (42) satu diantara 390.529 jiwa juga mengalaminya, bersama sang istri Nur Hayati (45) tidak bisa beranjak dari rumah ketika gempa berkekuatan 7.0 SR melanda Lombok (5/9) lalu, pukul 19:46 WITA

Selasa, 25/09/2018 07:50 0

Suriah

Suriah dan Cina Teken Kerjasama Pulihkan Situs Arkeologi

KIBLAT.NET, Damaskus – Rezim Suriah menandatangani nota kesepahaman dengan Cina untuk memulihkan situs arkeologi di...

Selasa, 25/09/2018 07:17 0

Suriah

HTS Masih Kaji Kesepakatan Turki-Rusia

Mujahid menegaskan bahwa senjata merupakan garis merah. Artinya, HTS akan menolak menyerahkan senjata dalam kesepakatan tersebut.

Selasa, 25/09/2018 05:43 0

Video Kajian

Hamba dengan Derajat Tinggi di Surga – Ust. Abu Rusydan

KIBLAT.NET – Ada seorang hamba yang akan diangkat derajatnya 100 kali lebih tinggi dari yang...

Selasa, 25/09/2018 03:12 0

Tarbiyah Jihadiyah

Beramal Sholeh untuk Tujuan Duniawi

Dewasa ini kita sering mendapati anjuran untuk mengerjakan sebuah amalan sholeh, entah itu sholat dhuha, sedekah, sholat tahajjud dan amalan sholeh lainnya, namun seringkali diming-imingi oleh manfaat dunia. “Sholat dhuhalah, niscaya bisnis anda meningkat.” “Sedekahlah, niscaya omset usaha anda bertambah.”

Senin, 24/09/2018 21:00 0

Afrika

Hari Warisan Nasional, Ulama Afrika Selatan Kenang Perjuangan Syaikh Yusuf Al Makassari

Berbagai ormas Islam di Afrika Selatan mendeklarasikan berdirinya Syaikh Yusuf Al Makassari Islamic Council (SYAMIC) atau Dewan Islam Syaikh Yusuf Al Makassari.

Senin, 24/09/2018 20:13 0

Close