... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

PBB Minta Rusia dan Turki Jelaskan Rincian Kesepakatan Idlib

Foto: Jan Egeland, kepala urusan kemanusiaan PBB

KIBLAT.NET, New York – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kamis (20/09), meminta Rusia dan Turki menjelaskan rincian perjanjian soal Idlib yang mereka tandatangani beberapa hari lalu. Poin-poin kesepakatan masih membutuhkan penjelasan menurut PBB.

“Kami telah mengirim undangan ke Rusia dan Turki untuk meminta penjelasan yang ada dalam kesepakatan itu, pesan dasar yang kami terima bahwa mereka sangat optimis dengan kemampuan yang ada dapat mencegah pertumpahan darah dan perang besar,” kata Jan Egeland, Jan Egeland
Jan Egeland (lahir 1957) adalah Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat kepada Reuters.

Pernyataan pejabat PBB ini datang dalam upaya untuk memastikan stabilitas di wilayah Idlib yang terancam pertempuran besar setelah rezim dan Rusia mengancam merebut wilayah itu. Namun pertempuran itu nampaknya belum terjadi dalam waktu dekat menyusul kesepakatan Rusia-Turki.

“Kami berharap banyak daerah akan menghindari perang, tetapi di sisi lain bisa ada lebih banyak pertempuran antara sesama kelompok oposisi bersenjata,” kata Egeland.

PBB dalam berbagai pernyataannya mengatakan prihatin segala bentrokan militer di Idlib. Lembaga dunia itu meminta dua pihak penjamin Idlib (Turki-Rusia) memberi rincian lengkap mengenai kesepakatan menyelamatkan Idlib yang mereka tandatangani.

Presiden Turki dan Rusia, Recep Tayyip Erdogan dan Vladimir Putin, pada Senin lalu sepakat untuk membentuk zona demiliterisasi di provinsi Idlib di garis kontak antara rezim dan oposisi.

BACA JUGA  Dipandang Indah, Lampu Peringatan 9/11 WTC Ternyata Bahayakan Burung

Daerah tersebut dibangun di area seluas 15 hingga 20 kilometer di bawah pengawasan kedua pihak penjamin. Wilayah itu harus steril dari kelompok bersenjata dan senjata berat.

Menteri Luar Negeri, Jawish Ihsanoglu, mengatakan bahwa hanya “kelompok-kelompok teroris” yang akan dipaksa keluar dari zona tersebut. Segala senjata berat, seperti tank dan peluncur roket, akan disterilkan. Oposisi “moderat” hanya boleh memegang senjata ringan.

“Zona demiliterisasi di Idlib itu akan bersih dari ekstremis. Yang ada hanya orang-orang dan elemen oposisi moderat. Dengan demikian akan tercipta gencatan senjata,” ujar Jawish.

Sumber: Enabbaladi.net
Redaktur: Sulhi El-Izzi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Mobil Partai Perindo Tampak di Acara Konferensi Pers Elemen Muda 212

Belakangan diketahui, pemiliknya adalah Beni Pramula, Ketua Koalisi Muda Partai Perindo

Jum'at, 21/09/2018 05:58 0

Khutbah Jum'at

Khutbah Jumat: Pertarungan Abadi antara Haq Dan Bathil

Khutbah Jumat: Pertarungan Abadi antara Haq Dan Bathil

Kamis, 20/09/2018 20:30 0

Indonesia

Muncul Elemen Muda 212 Menyatakan Penolakan Hasil Ijtima Ulama

Sekelompok orang mengatasnamakan diri Elemen Muda 212 menentang sikap GNPF Ulama yang secara terang-terangan memberi dukungan politik kepada salah satu capres-cawapres melalui agenda Ijtima Ulama I dan II.

Kamis, 20/09/2018 17:02 0

Indonesia

GP Ansor Riau Mengaku Dukung Pengajian Ustadz Abdul Somad

"Jangan dibiarkan masyarakat semakin panas dengan isu yang semakin liar ini. Itu yang saya mohonkan kepada lembaga adat untuk mediasi. Kalau di Riau tidak kondusif, pertemuannya buat di Jakarta," sambung Purwaji.

Kamis, 20/09/2018 16:30 0

Indonesia

Kirab Satu Negeri Ditolak, GP Ansor Riau Sebut Ada Kesalahpahaman

Purwaji mengatakan bahwa Kirab akan tetap digelar di Siak. Sebab, ia sudah melakukan mediasi dengan pihak kerajaan dan Kepolisian.

Kamis, 20/09/2018 15:51 1

Editorial

Editorial: Menari di atas Bencana (Lombok)

Masa transisi darurat ke pemulihan ditetapkan Gubernur NTB selama 180 hari hingga 26 Februari 2019. Namun, isu-isu yang beredar di sekitar episentrum gempa tak kalah menarik untuk diperbincangkan.

Kamis, 20/09/2018 15:50 0

Indonesia

Komnas HAM Ragu Pemerintah Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

KIBLAT.NET, Jakarta – Komisioner Komnas HAM, Munafrizal Manan menilai bahwa belum ada kesungguhan dari Pemerintah...

Kamis, 20/09/2018 14:50 0

Indonesia

Kirab Satu Negeri GP Ansor Juga Ditolak di Kepulauan Meranti

"Kami menolak secara tegas atas penyelenggaraan kegiatan zikir kebangsaan tersebut di wilayah Kabupaten Kepulauan Mereanti, khususnya dan Riau umumnya. Karena kegiatan tersebut dapat menimbulkan berbagai penafsiran," ucapnya.

Kamis, 20/09/2018 14:37 0

Indonesia

Data Kasus Extrajudicial Killing Oleh Polisi Memprihatinkan

Ia menegaskan bahwa Presiden harus memberikan teguran kepada Kepolisian. Karena jika tidak demikian, Presiden dianggap melakukan pembiaran.

Kamis, 20/09/2018 13:41 0

Indonesia

Sebelum 2018, Tidak Ada Permintaan Fatwa tentang Vaksin MR ke MUI

Terkait vaksin Measles Rubella (MR), Ma'ruf mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan tidak meminta fatwa langsung tentang vaksin tersebut sebelum tahun 2018. 

Kamis, 20/09/2018 12:01 0

Close