... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Editorial: Menari di atas Bencana (Lombok)

Foto: Foto kerusakan akibat gempa Lombok

KIBLAT.NET – Gempa Lombok menimbulkan kerugian yang sangat masif bagi penduduk lokal dan pemerintah pusat. Hingga pekan ketiga September 2018, tercatat ada 560 orang meninggal dunia, 1.469 orang luka-luka, dan 396.032 orang mengungsi. Kerusakan fisik meliputi 83.392 unit rumah rusak, dan 3.540 unit fasilitas umum dan fasilitas sosial rusak.

Distribusi bantuan untuk pengungsi terus disalurkan hingga saat ini. Masa transisi darurat ke pemulihan ditetapkan Gubernur NTB Zulkiflimansyah selama 180 hari yaitu 26 Agustus 2018 hingga 26 Februari 2019. Namun, isu-isu yang beredar di sekitar episentrum gempa tak kalah menarik untuk diperbincangkan.

Isu paling prioritas adalah persoalan status bencana nasional yang enggan ditetapkan oleh pemerintah pusat. BNPB berkilah, pemerintah lokal masih mampu menangani penanggulangan bencana di Lombok. Oleh karenanya, pemerintah pusat tak perlu menetapkan status gempa Lombok sebagai bencana nasional, toh pemerintah pusat sudah jor-joran membantu masyarakat Lombok.

Publik tentu tak lupa saat gempa pertama terjadi pada 29 Juli 2018, pemerintah Jokowi sedang berkonsentrasi sebagai tuan rumah gelaran Asian Games 2018 di Jakarta-Palembang. Tentu saja perhatian dan penguatan kapasitas anggaran dan pengamanan bertumpu pada hajatan bergengsi itu. Dari sini kita dapat memahami prioritas kebijakan pemerintah Jokowi yang lebih berfokus kepada citra ke luar ketimbang di dalam negeri sendiri.

Selain prioritas kebijakan, kesiapan pemerintah pusat dalam menangani gempa Lombok turut jadi sorotan. Surat edaran Mendagri kepada setiap pemerintah daerah untuk menyediakan bantuan dari sisa anggaran APBD dinilai banyak pihak sebagai sikap ‘lempar handuk’ pemerintah.

Pemerintah pusat seolah mau lepas tangan: karena surat itu belum tentu mendapat sambutan dari Pemda lain. Pasalnya, kondisi keuangan masing-masing Pemda juga tidak merata bahkan tidak mampu. Selama ini pusat sudah terlalu membebani daerah dengan alokasi-alokasi anggaran operasional. Publik bisa menilai bahwa saat ini kas belanja pemerintah pusat sudah habis, sehingga harus mengemis dari daerah.

BACA JUGA  Usai Didemo Besar-besaran, Hong Kong Tangguhkan RUU Ekstradisi

Untungnya, ketidaksiapan pemerintah ini bisa diimbangi oleh peran besar dari kelompok civil society. Ratusan LSM, lembaga kemanusiaan, lembaga filantropis, medis hingga LAZIS berbondong-bondong ke Pulau Seribu Masjid sejak hari pertama terjadinya bencana. Mereka tinggal bersama warga di tenda-tenda pengungsian, memberikan bantuan medis, membersihkan puing-puing rumah yang roboh hingga membetulkan saluran air di atas bukit yang curam.

Peran masyarakat sipil ini tak bisa dianggap sebelah mata. Mereka hadir tanpa dibayar, berbagi atas nama kemanusiaan. Membantu menyediakan kebutuhan dasar para penyintas bencana mulai dari beras, terpal, selimut hingga kebutuhan spiritual. Dampak terbesar dari sebuah bencana bukanlah kerugian material, melainkan kerugian spiritual. Korban bencana kerap mengalami gangguan psikologis, sikap traumatis, maupun turunnya moralitas untuk bertahan hidup.

Untuk itulah, banyak pula LSM-LSM dari masyarakat sipil yang datang tak hanya memberikan bantuan fisik seperti sembako. Mereka juga datang memberikan layanan medis, konseling hingga trauma healing akibat gempa yang datang bertubi-tubi. Layanan itu banyak ditujukan kepada kaum perempuan dan anak-anak yang dianggap paling rentan.

Sayangnya, program semacam itu sering ditunggangi oleh pihak tak bertanggung jawab. Di sejumlah daerah yang menjadi pusat korban gempa, seperti Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat dan Lombok Timur didapati laporan dan temuan warga akan kehadiran kelompok diduga misionaris yang membawa misi terselubung.

BACA JUGA  Kyai Cholil Nafis: Semoga Mursi Diterima Sebagai Syuhada

Kelompok itu datang dari luar Pulau Lombok dan mengajak perempuan dan anak-anak untuk bernyanyi. Setelahnya mereka memberikan bantuan matras yang di dalamnya berisi ayat-ayat injil. Tak hanya itu, bantuan berupa simbol-simbol dari agama lain turut diberikan kepada pengungsi yang mayoritas beragama Islam. Beredar juga, semacam dugaan ritual pemercikan air kepada para pengungsi Lombok yang kemudian viral di media sosial.

Tentu saja, upaya tersebut menyalahi aturan UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam prinsip-prinsip penanggulangan bencana, ada pasal yang dimaksud dengan ”nonproletisi”, yaitu larangan untuk menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Lombok adalah sebuah anomali. Bencana yang datang mungkin semacam fase chaotic yang diharapkan mampu merubah keadaan itu. Bagaimana tidak dikatakan sebuah anomali jika pulau yang dijuluki Pulau Seribu Masjid itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM)-nya selalu berada di urutan kedua terbawah setelah Papua Barat. Padahal gubernurnya selama dua periode diklaim sebagai ulama penghafal Al-Quran.

Lombok adalah anomali karena sering dikenal dengan keindahan alamnya, sehingga pariwisata menjadi komoditas unggulan. Tapi yang menikmati keuntungan, bukanlah para penduduknya. Tanah-tanah warga lokal di sepanjang garis pantai sudah habis dibeli pengusaha asing. Sementara azan di wilayah Gili sudah lama tak terdengar. Kita tak bisa lagi menari-nari di atas derita bencana Lombok. Anomali ini harus segera diakhiri.

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Komnas HAM Ragu Pemerintah Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

KIBLAT.NET, Jakarta – Komisioner Komnas HAM, Munafrizal Manan menilai bahwa belum ada kesungguhan dari Pemerintah...

Kamis, 20/09/2018 14:50 0

Indonesia

Kirab Satu Negeri GP Ansor Juga Ditolak di Kepulauan Meranti

"Kami menolak secara tegas atas penyelenggaraan kegiatan zikir kebangsaan tersebut di wilayah Kabupaten Kepulauan Mereanti, khususnya dan Riau umumnya. Karena kegiatan tersebut dapat menimbulkan berbagai penafsiran," ucapnya.

Kamis, 20/09/2018 14:37 0

Suriah

Faksi-Faksi Jihadis di Idlib Tolak Kesepakatan Erdogan-Putin

Zona tersebut juga harus steril dari senjata berat. Zona ini berada di garis kontak wilayah oposisi dan rezim

Kamis, 20/09/2018 14:20 0

Indonesia

Data Kasus Extrajudicial Killing Oleh Polisi Memprihatinkan

Ia menegaskan bahwa Presiden harus memberikan teguran kepada Kepolisian. Karena jika tidak demikian, Presiden dianggap melakukan pembiaran.

Kamis, 20/09/2018 13:41 0

Rusia

Ini 10 Poin Memorandum Rusia-Turki terkait Idlib

Memorandum ini terdiri dari dua salinan yaitu bahasa Inggris dan Rusia, terdiri dari 10 poin kesepakatan.

Kamis, 20/09/2018 13:06 0

Indonesia

Sebelum 2018, Tidak Ada Permintaan Fatwa tentang Vaksin MR ke MUI

Terkait vaksin Measles Rubella (MR), Ma'ruf mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan tidak meminta fatwa langsung tentang vaksin tersebut sebelum tahun 2018. 

Kamis, 20/09/2018 12:01 0

Indonesia

Pengungsi Palestina di Yordania Terancam Tak Bisa Lagi Haji dan Umrah

Kerajaan Arab Saudi melarang warga Palestina yang memegang paspor sementara Yordania untuk memasuki negaranya

Kamis, 20/09/2018 11:29 0

Irak

Asisten Pribadi Abu Bakar Al-Baghdadi Divonis Hukuman Gantung

Intelijen Iraq mengumumkan penangkapan Al-Itsawi pada bulan Mei ketika mencoba melarikan diri ke Turki.

Kamis, 20/09/2018 09:36 0

Yaman

Menteri HAM Yaman: Pemberontak Syiah Hutsi Bunuh 14 Ribu Sipil

Dia menambahkan bahwa pihaknya mendukumentasikan kematian 14.220 warga sipil, termasuk 1.500 anak-anak, 865 perempuan. Sementara korban luka-luka sebanyak 31.127.

Kamis, 20/09/2018 07:58 0

Asia

Ahli Hadits Suriah Kunjungi Imam Bukhari Center di Uzbekistan

Warga juga menunjukkan antusiasnya dalam menyambut syaikh yang didampingi ulama Uzbekistan, Ismail Muhammad Shadiq.

Kamis, 20/09/2018 07:26 0

Close