... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Komnas HAM Desak DPR Segera Bentuk Lembaga Pengawas Penanggulangan Terorisme

Foto: Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mochammad Choirul Anam dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Jakarta Selatan (foto: Muhammad Jundii)

KIBLAT.NET, Jakarta – Undang-undang Tindak Pidana Terorisme yang baru mengatur pembentukan lembaga pengawas dalam penanggulangan terorisme. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta DPR segera membentuk lembaga tersebut, dengan melibatkan banyak pihak.

Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur adanya lembaga pengawas penanggulangan terorisme, sebagaimana tercantum dalam pasal 43J. Menurut Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mochammad Choirul Anam, pembentukan lembaga pengawasan terhadap upaya penanggulangan terorisme menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Dalam UU Terorisme ada juga yang mengawasi yang dibentuk oleh DPR, baiknya memang ada pembicaraan dalam proses itu,” kata Anam dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jalan Laatharhari, Jakarta Selatan, Rabu (05/09/2018).

Komnas HAM juga mendesak DPR untuk segera membuat lembaga pengawas pelaksanaan pemberantasan terorisme, sebagaimana diamanatkan undang-undang. Anas berharap Komnas HAM dilibatkan dan diberi legitimasi dalam mekanisme kerja lembaga pengawas tersebut.

“Komnas HAM nantinya kami harapkan dapat turut berpartisipasi dalam lembaga pengawas, agar pemberantasan terorisme tetap sejalan dengan penghormatan prinsip standar dan instrumen hak asasi manusia,” ujar Anam.

Dia menilai pembentukan tim pengawas yang partisipatif akan memudahkan proses koreksi terhadap penindakan kasus terorisme secara lebih tepat dan terukur. Selain itu diharapkan proses pengawasan yang dilakukan sesuai dengan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan keadilan.

BACA JUGA  Hikma Sanggala: Tuduhan Saya Radikal Hingga Saat Ini Tidak Terbukti

Anam mengungkapkan selama ini Komnas HAM tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan terkait pengawasan penindakan terorisme. Begitu juga dalam pembahasan Peraturan Presiden tentang pelibatan TNI.

Lembaga pengawasan penanganan terorisme nantinya akan bertanggung jawab kepada DPR. Meski begitu, Komnas HAM menyarankan agar proses pengawasan itu melibatkan pihak lain.

“DPR bisa membentuk dan melibatkan banyak pihak di pengawasan ini. Jadi bisa membentuk tim pengawasan yang anggotanya bertanggung jawab kepada DPR,” imbuh Anam.

Anam mengatakan pembentukan lembaga dan proses pengawasan penanganan terorisme dituntut untuk mengedepankan akuntabilitas. “Karenanya Komnas HAM memberikan perhatian terhadap pengawasan ini,” tandasnya.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Imam S.

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Suriah

AS Sebut Suriah Persiapkan Senjata Kimia untuk Serangan Idlib

"Ada banyak bukti bahwa senjata kimia sedang dipersiapkan," sambungnya.

Jum'at, 07/09/2018 14:33 0

Afrika

AS Masukkan JNIM ke Daftar “Teroris” untuk Putus Sumber Daya

Hukuman lainnya atas keputusan ini, seluruh aset JNIM di bawah kendali AS dibekukan. Begitu juga, warga AS dilarang berhubungan dengan kelompok tersebut.

Jum'at, 07/09/2018 11:46 0

Afghanistan

Polisi Afghanistan Tembak Mati Delapan Rekannya Saat Piket

Asir menduga penembak terkait dengan Gerakan Taliban. Ia melarikan diri membawa senjata rekan-rekannya.

Jum'at, 07/09/2018 09:13 0

Palestina

Ratusan Pemukim Yahudi Gelar Ritual Keagamaan di Masjid Al-Aqsha

Mereka melantunkan nyaian-nyaian Yahudi dan doa-doa dengan keras sehingga membuat kebisingan.

Jum'at, 07/09/2018 08:40 0

Afghanistan

Cina Akan Latih Tentara Afghanistan di Negaranya

"Kami juga meminta kendaraan tempur, helikopter tempur, peralatan udara dan peralatan pengintaian," imbuh Musazai.

Jum'at, 07/09/2018 08:13 0

Suara Pembaca

Pelatihan Kepemimpinan PII Bangun Semangat Belajar Siswa Lombok Pascagempa

Pelatihan Kepemimpinan PII di Lombok Bangun Semangat Belajar Siswa Pacsagempa

Kamis, 06/09/2018 18:49 0

News

Gempa Lombok, DPR Usul Pembentukan Pusat Komunikasi Nasional

Pembentukan badan tersebut dinilai penting dan akan berperan dalam memberikan kesiapan mental dan moral untuk menghadapi bencana-bencana serupa.

Kamis, 06/09/2018 16:52 0

Amerika

Donald Trump Ingin Eksekusi Bashar Assad?

"Hal itu bahkan tidak pernah dipikirkan," kata Trump kepada wartawan di Kantor Oval pada Rabu (05/09/2018) ketika dia bertemu dengan Emir Kuwait.

Kamis, 06/09/2018 15:48 0

Suriah

Warga Idlib Akan Kembali Turun ke Jalan Dukung Pejuang

Aktivis juga meluncurkan hastag slogan aksi besok itu di media sosial. Mereka mengungkapkan menolak menyerahkan diri dan rekonsiliasi dengan rezim.

Kamis, 06/09/2018 14:06 0

Analisis

Membaca Nasihat Ulama Abdul Somad kepada Calon Umara Sandiaga Uno

Tahun politik begini, mungkin Sandiaga Uno sedang mendekati ulama. Atau sebaliknya! Membaca nasihat ulama Abdul Somat kepada calon umara Sandiaga Uno.

Kamis, 06/09/2018 13:50 0

Close