... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

Suara Pembaca

Menjawab Isu SARA Dalam Politik Identitas Menjelang Ijtima Ulama II

Foto: Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional GNPF Ulama pada 27-29 Juli 2018

Penulis: Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH.
Ketua Umum HRS Center

Menjelang Ijtima Ulama II, isu politik identitas tampil ke permukaan terlebih lagi politik identitas disejajarkan dengan SARA. Tulisan ini sebagai jawaban atas merebaknya isu SARA dalam Ijtima Ulama II.

Dalam perspektif demokrasi Ijtima Ulama adalah sebagai wadah artikulasi keagamaan dan sekaligus sebagai penyalur aspirasi umat Islam, dengan harapan terwujudnya masyarakat madani yang menjunjung tinggi moralitas agama dalam bingkai kenegaraan.

Politik identitas (politica of identity), bukanlah suatu yang tabu dan tercela, politik identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumberdaya dan sarana politik. Dengan demikian, dalam identitas politik (political identity) – yang dihasilkan Ijtima Ulama – merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu ikatan komunitas dan itu adalah sah dalam perspektif demokratisasi.

Ditinjau dari relasi agama dan kekuasaan, sepanjang sejarahnya agama tidak bisa lepas dari relasi politik. Dalam masyarakat terdapat tiga variabel pokok yang selalu terlibat dalam hubungan dinamis-dialektis, yaitu; kekuatan kultur, aktor dan struktur. Pada konteks ini, pesan dan semangat agama, pertama akan termanifestasikan dalam diri aktor atau figur publik. Dari sinilah lalu berkembang memasuki wilayah kultur dan struktur.

Alim Ulama adalah bagian figur publik yang kemudian terlibat dalam mekanisme demokrasi politik guna menentukan identitas politiknya dan ini pun sejalan dengan paham kedaulatan rakyat. Variabel aktor yang terlibat dalam tataran kultural maupun struktural politik adalah pula selaras dengan paradigma Negara simbiotik yang dianut oleh Negara Indonesia. Perlu ditegaskan, Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukanlah Negara sekularistik.

BACA JUGA  Baru! Tradisi Ngambek dalam Dunia Literasi Indonesia

Clifford Geertz menyatakan bahwa agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Agama tidak hanya berkutat pada unsur kosmis, seperti tentang surga dan neraka saja, melainkan agama juga merajut perilaku sosial dan perpolitikan. Menurut penulis, ajaran agama adalah ruh, spirit yang harus menjelma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, Ijtima Ulama sebagai bagian dari politik identitas adalah sangat dianjurkan dan dibenarkan baik secara filosofis, teoretis, yuridis maupun sosiologis.

Menurut Stuart Hall, identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari “sense” (rasa/kesadaran) terhadap ikatan kolektivitas. Sebagaimana kita maklumi, bahwa di dalam setiap komunitas, walaupun mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalamnya terdapat berbagai macam individu yang tentunya memiliki kepribadian dan identitas masing-masing.

Indonesia adalah multikultural dan menjadikannya sebagai bentuk dari masyarakat modern yang anggotanya terdiri dari berbagai golongan, suku, etnis, ras, agama, dan budaya. Namun, dalam perjalanannya, kebijakan pemerintah cenderung berlaku tidak adil, sehingga menimbulkan politik identitas sebagai suatu keniscayaan. Sejalan dengan ini Cressida Heyes, menyatakan bahwa politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dialami bersama anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu.

Dalam menghadapi Pilpres 2019 adanya spektrum politik dalam wujud keterlibatan Alim Ulama yang menggagas Koalisi Keumatan dan kemudian melahirkan Ijtima Ulama bukanlah dimaksudkan sebagai penghambat bagi kemajuan demokrasi dengan menonjolkan SARA.

BACA JUGA  Slogan NKRI Harga Mati (Masih) Menjadi Alat Gebuk

Dalam dimensi politik hukum, keberadaaan Ijtima Ulama sangat signifikan dan strategis. Berbeda dengan politik hukum yang terjadi saat ini dan masa-masa sebelumnya, politik hukum lebih sekadar menjadi alat legitimasi bagi suatu rezim yang berkuasa dan dijadikan retorika politik belaka hanya untuk mendapatkan pengakuan konstitusional semata. Bahkan, lebih jauh lagi dipersiapkan untuk membuat kekuasaannya menjadi bestari.

Ijtima Ulama bukanlah dimaksudkan sebagai identitas primodialisme yakni, identitas yang diperoleh secara turun temurun, seperti berlaku pada Partai Politik dengan pendekatan “dinasti”. Ijtima Ulama juga bukan identitas instrumentalisme, yakni identitas yang dikonstruksikan hanya untuk kepentingan elit politik semata dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan belaka. Pembentukan Ijtima Ulama adalah dengan mengacu kepada konstruktivisme, sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil dari proses sosial-keagamaan dalam rangka mewujudkan kemashlahatan umum, bukan hanya bagi umat Islam, namun bagi semua masyarakat luas, tanpa memandang Suku, Agama, Ras dan Golongan.

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Eropa

Festival Miras di Jerman Diserbu Gerombolan Tawon, 18 Luka-luka

Sebuah festival wine (miras dari anggur) di Jerman untuk merayakan minggu-minggu terakhir musim panas berakhir tragis setelah diserbu sekumpulan tawon.

Senin, 03/09/2018 15:22 0

Tazkiyah

Memenangkan Pihak yang Lemah

Orang itu berkata pada khalifah,"Wahai Amirul Mukminin, sandal Rasulullah ini aku hadiahkan kepada engkau."

Senin, 03/09/2018 15:00 1

Indonesia

KOKAM Muhammadiyah Akan Ikut Amankan Jalan Sehat Umat Islam di Solo

Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) menyatakan akan turut menjaga kondusifitas kegiatan Jalan Sehat Umat Islam yang akan digelar pada 9 September 2018 di Kotabarat, Solo.

Senin, 03/09/2018 14:24 0

Indonesia

Alasan Psikologis, Ustaz Abdul Somad Batalkan Ceramah di Tiga Provinsi

Alasan Psikologis, Ustaz Abdul Somad Batalkan Ceramah di Tiga Provinsi

Senin, 03/09/2018 14:09 0

Suriah

Turki Akhirnya Masukkan HTS ke Daftar “Teroris” Setelah Menolak Bubar

KIBLAT.NET, Idlib – Pemerintah Turki akhirnya mengamini Barat dan Rusia menganggap gerakan oposisi jihadis Suriah,...

Senin, 03/09/2018 13:25 0

Video Kajian

Inilah Keluarga yang Paling Rugi – Ust. Tri Asmoro Kurniawan

KIBLAT.NET – Banyak yang bangga anaknya sukses secara duniawi. Tapi, benarkah prestasi duniawi dari anak-anak...

Senin, 03/09/2018 12:13 0

Indonesia

Polisi Dituntut Tak Terpengaruh Pikiran Liberal dalam Kasus Dewi Handayani

Polisi Harus Profesional dan Tak Terpengaruh Pikiran Liberal dalam Kasus Dewi Handayani

Senin, 03/09/2018 11:59 0

Indonesia

Syiar Ajaran Agama Lain Kepada Pengungsi Muslim di Lokasi Bencana Tidak Etis

Syiar Ajaran Agama Lain Kepada Pengungsi Muslim di Lokasi Bencana Tidak Etis

Senin, 03/09/2018 11:18 0

Pakistan

AS Batalkan Bantuan Dana Anti Terorisme $300 Juta ke Paskitan

"Karena belum ada tindakan tegas dari pihak Pakistan untuk mendukung strategi Asia Selatan, sisa bantuan sebesar $ 300 juta telah ditransfer ke program lain," kata jubir Pentagon, Letkol Koon Faulkner, Ahad (02/08).

Senin, 03/09/2018 08:12 0

Indonesia

UBN Sebut Pemurtadan Korban Gempa Kerap Terjadi

"Mereka brainwash, dimana materi, seperti bantuan-bantuan itu sebagai pelengkapnya, itu ada di Lombok," ungkapnya.

Senin, 03/09/2018 07:23 0

Close