GNPF Ulama: Aktivis 2019 Ganti Presiden Diperlakukan Seperti Teroris, Dimana Keadilan?

KIBLAT.NET, Jakarta – Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Ustadz Yusuf Muhammad Martak buka suara terkiat persekusi yang dialami pendukung gerakan 2019 Ganti Presiden. Dia mempertanyakan keadilan ketika kegiatan yang sesuai konstitusi itu diperlakukan seperti teroris.

“Gerakan itu kan sesuai dengan konstitusi, tidak melanggar Undang undang. Toh kan juga ada yang sama, ada kelompok lain yang mengadakan acara mendukung presiden dua priode, itupun tidak dilakukan apa-apa,” ungkap Yusuf di Jakarta, Selasa (28/08/2018).

Dia prihatin dengan terjadinya pengadangan dan penolakan terhadap Neno Warisman di Riau maupun persekusi yang terjadi di Surabaya. “Penolakan yang didapat itu kan sifatnya represif, kasar, seolah-olah berhadapan dengan teroris, dikawal menggunakan senjata, dan sebagainya. Nah di mana letak keadilan,” lanjut Yusuf.

Yusuf menilai aparat seharusnya bisa melakukan tindakan lain ketika ingin melakukan pengamanan, tanpa bertindak represif terhadap gerakan 2019 Ganti Presiden. Misalnya, dengan mengamankan orang-orang yang anti akan agenda tersebut. Seahingga, tidak perlu terjadi perpecahan dimasyarakat.

Dia khawatir terjadi pengkristalan dalam masalah itu. Menurutnya, di era demokrasi acara #2019GantiPresiden maupun 2019TetapJokowi harusnya diperlakukan sama, karena keduanya diperbolehkan secara konstitusional.

“Jika memang tidak ada pergantian, tidak perlu ada pendaftaran calon, tidak perlu ada Pilpres, langsung saja, tetap 18 atau 20 periode, Jokowi tetep terus,” ujar Yusuf.

“Saya pikir masyarakat bisa memahami hal seperti itu lah,” ungkapnya.

BACA JUGA  Sejumlah Tokoh Bentuk TP3, Advokasi Kasus Penembakan Laskar

Yusuf menilai di lapangan aparat hanya hadir, tetapi tidak melakukan pencegahan yang maksimal terhadap aksi persekusi. Dia mempertanyakan peran petugas keamanan ketika para pemrotes aktivis 2019 Ganti Presiden masuk ke area bandara.

Ketua GNPF Ulama menghimbau kepada seluruh aparat, baik TNI maupun Polri, agar bersifat adil. Sebab, semua pihak yang mendukung maupun yang menolak ganti presiden adalah anak bangsa yang perlu diayomi.

“Kalau masyarakat kecil, masyarakat biasa sudah dianggap musuh oleh aparat pemerintah, maka negara ini sudah terpecah,” pungkasnya.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Imam S.

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat