... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Biarkan Terjadi Persekusi, Romo Syafii Minta Kapolri Copot Kapolda Riau dan Jatim

Foto: Anggota Komisi III DPR RI, Romo Syafii, oleh: Taufiq iIhaq

KIBLAT.NET, Jakarta-  Anggota Komisi III DPR RI, Romo Syafii menekankan bahwa dengan pembiaran kasus persekusi, aparat sedang melakukan pelanggaran hukum. Padahal tugas mereka untuk melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat dalam kepastian hukum dan ketertiban masyarakat. Maka, ia mendesak Kapolri untuk memecat Kapolda Jatim dan Riau

“Justru anehnya mengapa yang dilindungi mereka yang melanggar hukum. Ini ada permainan oknum-oknum yang melanggar hukum. Kalau memang kepolisian masih memegang hukum dan profesionalisme, saya mendesak Kapolri untuk mencopot Kapolda Riau dan Jatim,” katanya di Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa, (28/8/2018).

Apabila Kapolri tidak mencopot dua Kapolda itu, Syafii menilai bisa jadi kepolisian menjadi alat kekuasaan penguasa sebagai tim sukses (timses) Pilpres mendatang. Akantetapi, kata dia, kita masih meyakini bahwa Kapolri dapat konsisten dalam menjalankan hukum.

“Harapannya pembiaran persekusi ini tidak terjadi kembali di wilayah lainnya. Bila pembiaran terjadi di seluruh republik Indonesia, maka kita harus menjaga keselamatan kita,” tuturnya.

Dia melanjutkan tidak seharusnya pemerintah terus menerus mempertontonkan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan.red). Sehingga perlu adanya perlawanan dengan mengkritisi pemerintah hingga melaporkan dengan cara santun melalui jalur hukum.

“Respon berlebihan menyikapi masifnya gerakan 2019 ganti presiden nampaknya membuat penguasa saat ini takut. Upaya membuat gerakan tandingan pun tidak semasif 2019 ganti presiden, akhirnya mereka memakai cara kekerasan,” ujarnya.

BACA JUGA  Saat Tiga Terdakwa Kompak Bantah Kesaksian Polisi

Romo meminta siapapun agar tidak takut menyampaikan aspirasinya di muka umum termasuk aspirasi 2019 ganti presiden. Landasannya, UU No 9 tahun 1998 Tentang menyampaikan pendapat di depan umum, disebutkan warga negara harus dijamin kebebesan menyampaikan pendapat dan dia harus mendapat perlindungan dari aparat negara.

“Begitupun dalam hukum pidana, barangsiapa menghalangi-halangi warga negara menyampaikan pendapat baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka dia akan mendapatkan hukuman penjara maksimal 1 (satu) tahun,” tukasnya.

Reporter : Hafidz Syarif
Editor: Izhar Zulfikar

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Amerika

Survei: 40 Persen Orang Amerika Alami Kesulitan Ekonomi

Sekitar 39,4% orang dewasa mengatakan keluarga mereka mengalami kesulitan memenuhi setidaknya satu kebutuhan dasar dalam makanan, perawatan kesehatan, perumahan, atau utilitas tahun lalu.

Rabu, 29/08/2018 15:02 0

Amerika

Delegasi Keamanan dan Intelijen AS Kunjungi Damaskus Diam-diam

Sumber regional mengatakan kepada Reuters sebagian besar rincian dalam laporan Al-Akhbar tersebut benar.

Rabu, 29/08/2018 14:44 0

China

Begini Alasan China Karantina 1 Juta Lebih Muslim Uighur

Pemerintah Xi Jinping memutuskan untuk menyatakan Islam sebagai “penyakit ideologis menular” dan mengkarantina 1 juta orang Uighur di kamp-kamp pendidikan ulang.

Rabu, 29/08/2018 11:38 0

Amerika

Puluhan Ribu Lebah Kerubuti Stan Hot Dog di New York

Petugas Michael Lauriano, berusaha mendekati kumpulan lebah dengan peralatan pelindung lengkap, termasuk helm jaring. Lauriano membutuhkan 45 menit untuk mengosongkan lebah dengan hati-hati.

Rabu, 29/08/2018 10:00 0

Video Kajian

Punya Anak, Tapi Dianggap Mandul ? – Ust. Oemar Mita, Lc.

KIBLAT.NET – Ada sebuah keluarga yang punya banyak keturunan, tapi Rasulullah anggap keluarga tersebut sebagai...

Rabu, 29/08/2018 09:07 0

Suriah

Ingin Serang Idlib, Rusia Minta DK PBB Kumpul

Dia menambahkan bahwa skenario ini bertujuan mengarahkan Barat melakukan agresi militer terhadap rezim Assad.

Rabu, 29/08/2018 09:01 0

Suriah

Pejuang Idlib Mobilisasi Pasukan ke Garis Kontak dengan Militer Rezim

Tidak jelas apa tahapan selanjutnya di Idlib, karena situasinya masih belum jelas di tengah pembicaraan yang sedang berlangsung antara Rusia dan Turki.

Rabu, 29/08/2018 07:38 0

Rusia

Gandeng Cina dan Mongol, Rusia Akan Gelar Latihan Militer Terbesar

“Ini akan menjadi latihan militer terbesar yang digelar oleh Rusia sejak 1981,” kata Shoigu seperti dilansir Reuters.

Rabu, 29/08/2018 06:33 0

Amerika

Hakim Sudah Pensiun, Sidang Kasus 9/11 Belum Juga Usai

Hakim militer AS yang mengawasi jalannya persidangan kasus lima terduga pelaku serangan 9/11 telah pensiun. Demikian kata Pentagon pada Senin (27/08/2018).

Selasa, 28/08/2018 21:20 0

Amerika

AS Lanjut Penjualan Jet F-35 Jika Turki Batal Beli Rudal S-400 Rusia

Anggota parlemen AS mengatakan bahwa Rusia dapat mengumpulkan intelijen pada teknologi F-35 melalui sistem S-400.

Selasa, 28/08/2018 20:45 0

Close