Keputusan Komisi Fatwa MUI Soal Vaksin Maesless Rubella Tak Dapat Diintervensi

KIBLAT.NET, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) hari ini menggelar rapat pimpinan, dengan salah satu agendanya membahas keputusan Komisi Fatwa MUI terkait fatwa vaksin Maesless Rubella (MR). Meski mengandung unsur haram dari babi, vaksin itu difatwakan boleh dengan alasan darurat.

Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aminudin Ya’kub mengungkapkan hari ini, Selasa (28/08/2018), rapat pimpinan MUI membahas fatwa terkait vaksin Maesless Rubella (MR). Meski begitu, dia mengungkapkan bahwa keputusan Komisi Fatwa sudah final terkait fatwa tersebut, tidak bisa diintervensi. Menurutnya, Rapim hari ini Komisi Fatwa hanya akan menyampaikan masalah administrasi terkait fatwa yang sudah dikeluarkan terkait vaksin MR.

“Komisi fatwa dalam lembaga MUI, komisi yang dalam keputusannya independen. Jadi tidak bisa berubah, dari yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, tidak ada intervensi. Karena ini murni masalah syariah,” ujarnya.

Dia menjelaskan biasanya memang keputusan dari komisi fatwa masih akan dibawa ke pimpinan MUI, kemudian baru disampaikan ke msayarakat. Tapi, keputusan itu telah menjadi fatwa, karena sudah diputuskan oleh pejabat di komisi fatwa.

“Karena yang menandatangani itu adalah ketua komisi fatwa, dan sekretaris komisi fatwa, bukan Ketum MUI ataupun Sekjend MUI, jadi soal kasus MR, sudah jadi fatwa,” ungkap Aminudin.

Amin kembali menegaskan, bahwa komisi fatwa dalam keputusannya tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Hanya ketika akan mengeluarkan produk fatwa, harus diketahui pimpinan lainnya. Sedangkan untuk kasus fatwa terkait vaksin MR, ia mengungkapkan bahwa produk fatwa itu terlebih dahulu terpublikasikan sebelum adanya rapat pimpinan.

“Tapi kalau sudah terpublish, tidak ada masalah juga, karena dari sisi keputusannya tidak akan ada perubahan. tidak dapat diintervensi oleh siapapun,” ungkapnya.

BACA JUGA  HRS Center: Habib Rizieq Tak Bisa Dipidana Karena Langgar PSBB

Amin memaparkan produk Komisi Fatwa yang tak dapat diintervensi itu nantinya tetap menjadi produk lembaga MUI. “Ini hanya masalah administratif saja, yang prosedurnya harus diketahui pimpinan dahulu, baru dipublish, tapi ini masalahnya sudah dipublish, sebelum mungkin ada pmpinan yang belum tahu,” ungkapnya.

Dalam fatwa Nomor 33 tahun 2018 tentang vaksi MR yang ditetapkan dalam rapat pleno Komisi Fatwat Senin (20/08/2018) malam, ditetapkan keharaman unsur Vaksin MR produk dari Serum Institue of India. Namun Komisi Fatwa membolehkan proses imunisasi menggunakan vaksin tersebut lantaran komisi fatwa melihat ada unsur darurat yang membolehkan hal tersebut.

Amin mengungkapkan, rapat Pleno Komisi Fatwa pada Senin (20/08/2018) malam, dihadiri oleh pimpinan MUI, yaitu Ketua bidang fatwa, Huzaemah Yango dan Wakil Sekjen MUI Bidang Fatwa KH Salahuddin Al Aiyub.

“Pada Rapim ketika disampaikan, tidak akan ada perubahan karena ini masalah syariah, masalah hukum Islam. Di dalam keputusannya, Komisi Fatwa itu sifatnya independen, tapi mungkin alasannya hal yang bersifat administratif atau prosedural, supaya pimpinan tahu produk yang sudah ditetapkan Komisi Fatwa,” tukasnya.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Imam S.

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat