Proyek Baru Israel: Pengibar Bendera Palestina Dipenjara Minimal Setahun

KIBLAT.NET, Tel Aviv – Anggota parlemen Israel (Knesset) dari Partai MK, Anat Barako, mengajukan proposal Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan menjatuhkan sanksi paling rendah hukuman satu tahun terhadap orang-orang yang mengibarkan bendera Palestina di wilayah Israel.

Proposal yang merupakan inisiatif individu ini datang setelah demonstrasi yang diselenggarakan oleh Komite Tinggi Masyarakat Arab (wakil badan tertinggi orang Arab di Israel) di Tel Aviv. Para demonstrasi yang memprotes disahkannya Undang-Undang Nasional itu mengibarkan bendera Palestina selama aksi.

Isi proposal itu berbunyi, warga yang mengibarkan bendera musuh atau bendera organisasi yang bukan sahabat Israel, seperti bendera PLO, selama demonstrasi akan dihukum dan dijebloskan ke penjara selama beberapa tahun.

RUU itu akan dibahas di pembukaan rapat sesi musim dingin Knesset pada Oktober, menurut surat kabar “Israel Today”.

Surat kabar itu mengatakan bahwa pihaknya telah menerima informasi, Baraco sudah berdialog dengan para pejabat senior pemerintah. Para pejabat Israel berjanji mendukung proposal RUU tersebut dan mempercepat proses persetujuan.

Proposal itu menganggap bahwa RUU ini masuk dalam pasal, yang melarang perkumpulan tiga orang atau lebih yang mengancam keamanan umum. Akan ditambahkan ayat khusus yang berisi larangan mengibarkan bendera negara musuh dan badan lainnya yang bukan sahabat Israel.

Puluhan ribu orang berpartisipasi pada 11 Agustus dalam sebuah demonstrasi yang diselenggarakan oleh Komite Tinggi Masyarakat Arab untuk menuntut pencabutan Undang-undang Nasional.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjadikan berkibarnya bendera Palestina dalam demo itu semakin meyakinkan negaranya menolak tuntutan demonstran. “Mengibarkan bendera Palestina dalam demonstrasi adalah bukti terbaik dari kebutuhan untuk undang-undang hukum nasional,” tulis Netanyahu dalam akun Twitternya.

Undang-Undang Nasional—yang disahkan pada 10 Juli— mengakui Israel adalah negara Yahudi. UU tersebut menetapkan bahwa orang-orang Yahudi berhak berbuat apapun di Israel. UU tersebut juga tidak mengakui warga keturunan Arab.

Sumber: Al-Jazeera
Redaktur: Sulhi El-Izzi

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat