... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

KAMMI Akan Berikan Obat Masuk Angin ke MK

Foto: Ketua Umum PP KAMMI Irfan Ahmad Fauzi saat diskusi Adu Kuat Jokowi VS Prabowo Rabu (08-07-2018)

KIBLAT.NET, Jakarta – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) berinisiatif memberikan obat masuk angin ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk ultimatum karena dinilai lamban memberikan putusan atas gugatan penghapusan ambang batas pencapresan (presidential threshold) pada pemilu 2019.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PP KAMMI Irfan Ahmad Fauzi saat diskusi “Adu Kuat Jokowi VS Prabowo” Rabu (08/07/2018) malam di warung Komando, Tebet, Jakarta.

Menurut Irfan, Mahkamah Konstitusi seharusnya sadar perannya saat ini untuk segera ambil keputusan atas gugatan presidential threshold. “Ini gugatan yang sangat mendesak untuk segera diputuskan, jangan beralasan menunda-nunda persidangan karena banyak gugatan lain yang sedang di urus, alasan itu politis,” ujar Irfan.

Irfan menilai Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold telah mematikan hak konstitusi rakyat untuk dipilih. Solusi terbaik untuk menjaga hak rakyat dan munculnya alternatif presiden Indonesia dengan menghapus presidential threshold. “Itu harga mati,” tegas Irfan.

Lanjutnya bila tidak ada putusan sebelum penutupan pendaftaran Capres-Cawapres terlihat betul adanya politisasi di Mahkamah Konstitusi. Padahal putusan ini berpengaruh dalam perubahan eskalasi politik di Indonesia. Ini membuat demokrasi di negeri ini semakin sehat dan berintegritas.

“Kalau MK telat ambil keputusan, tidak hanya obat masuk angin yang diberikan. Kader KAMMI akan ramai-ramai mendatangi kantor Mahkamah Konstitusi” tutup Irfan.

BACA JUGA  Semangat Puluhan Tunarungu Hadiri Reuni 212

Di lain pihak, Koordinator Pusat Democracy Watch Indonesia, Deni Setiadi menyayangkan masih berlakunya UU Pemilu yang disahkan oleh tersangka korupsi.” Secara etika politik, UU tersebut cacat hukum karena dipimpin oleh ketua DPR yang kala itu telah berstatus tersangka,” tegasnya.

Deni pun mendorong masyarakat sipil dan mahasiswa untuk mengkritisi hal ini kepada MK agar dievaluasi. “tidak hanya PT 20% yang membatasi hak konstitusi masyarakat maju Capres Cawapres yang patut dibatalkan namun secara keseluruhan Undang-Undang tersebut pun patut dievaluasi karena disahkan oleh orang yang bermasalah dan kini menjadi tahanan di Suka Miskin,” tandas Irfan.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Imam S.

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Artikel

Proklamasi Negara Islam Indonesia: 14 Agustus 1945 atau 7 Agustus 1949?

Kisah mengenai proklamasi berdirinya suatu negara Islam di Indonesia dianggap tabu untuk dibahas. Apalagi ditemukan banyak versi di sekitar kapan sesungguhnya Negara Islam di Indonesia diproklamasikan. Kiblat.net berupaya menyibak semak belukar sejarah yang sukar untuk ditembus untuk disajikan kepada pembaca apa adanya.

Kamis, 09/08/2018 14:08 1

Video News

Masjid Raya NTB Nan Megah Itupun Tak Luput dari Kerusakan

KIBLAT.NET – Islamic Center atau Masjid Raya Hubbul Wathan Nusa Tenggara Barat mengalami retak-retak di...

Kamis, 09/08/2018 12:57 0

Video News

Gempa Lombok: Berlapar-lapar Seperti Mereka Lapar

Jam 11 siang WITA, pesawat yang saya tumpangi landing di Bandara Lombok Raya. Ada dua...

Kamis, 09/08/2018 12:52 0

Suriah

Istri Bashar Assad Idap Kanker Ganas

Asma Assad didiagnosis mengidap penyakit kanker payudara. Tidak dijelaskan tingkat stadium penyakit mematikan itu.

Kamis, 09/08/2018 10:48 0

Palestina

Gaza Memanas, Hamas Balas Gempuran Jet Israel

Pejuang membalas dengan menembakkan sejumlah roket ke permukiman Yahudi Sderot di Israel. Empat pemukim luka ringan dan berat serta sejumlah bangunan rusak.

Kamis, 09/08/2018 06:59 0

Palestina

Setelah Mogok Makan 20 Hari, Tahanan Palestina Ini Dibebaskan

Khasr Dais, pengacara dari lembaga non-pemerintah Palestina, mengatakan bahwa Mohammed al-Rimawi (27) dan ayahnya, Nimer Mohammed al-Rimawi (54) akhirnya dibebaskan dari sel-sel pusat penyelidikan Ashkelon.

Rabu, 08/08/2018 18:00 0

Arab Saudi

Saudi Akan Luncurkan Aplikasi Pantau Penceramah di Masjid

"Tidak ada ruang untuk memanipulasi pikiran orang, dan tidak seharusnya pemikiran itu mengancam keamanan dan stabilitas negara yang diberkati ini," kata Al-Sheikh.

Rabu, 08/08/2018 17:01 0

News

Dua Pejuang Hamas Gugur Akibat Serangan Tank Israel

“Gempuran Israel ini merupakan kejahatan,” tegas pernyataan itu.

Rabu, 08/08/2018 14:51 0

Amerika

AS: Turki Masih Sahabat Akrab dan Koalisi Kami

Kedubes AS juga mengungkapkan bahwa pihaknya dan Turki memiliki hubungan ekonomi penting.

Rabu, 08/08/2018 14:33 0

Malaysia

Malaysia Tutup Pusat Anti-Terorisme Dukungan Saudi

King Salman Center for International Peace (KSCIP) ditutup setelah anggota parlemen lokal mempertanyakan posisi Arab Saudi yang mendanai pusat deradikalisasi.

Rabu, 08/08/2018 12:40 0

Close