Komnas HAM: Menyelesaikan Pelanggaran HAM dengan Hukum, Bukan Ide Politik

KIBLAT.NET, Jakarta- Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam menekankan bahwa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dengan mekanisme hukum. Bukan dengan ide politik.

“Menyelesaikan pelanggaran HAM harus berdasarkan hukum bukan ide politik. Kemudian membuat badan ini badan itu,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM pada Senin (07/08/2018).

“Kerangka penyelesaikan masa lalu harus diatur dalam UU, Bukan kerangka lain,” sambungnya.

Ia juga menegaskan bahwa dalam menangani kasus pelanggaran HAM, tugas Komnas HAM telah selesai. Sebab, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan dan semua berkas sudah di Jaksa Agung.

“Karena Kmnas HAM mandatnya penyelidikan, kami sudah melakukan tugas kami. Tinggal Jaksa Agung melanjutkan itu dengan penyidikan,” tuturnya.

Ia juga menekankan bahwa apabila Jaksa Agung tidak melakukan penyidikan dengan alasan data dari Komnas HAM kurang, maka data tersebut seharusnya diuji.

“Kalau buktinya kurang kuat, diuji oleh penyidikan. Kan sampai sekarang tidak asa yang diuji. Kamboja bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, masa kita kalah. Katanya kita paling demokratis,” Tukasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat