Gelar Rakernas Pertama, LPH-KHT Muhammadiyah Siap Sukseskan Realisasi UU JPH

KIBLAT.NET, Malang – Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thoyyiban Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LPH-KHT Muhammadiyah) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pertama di Malang, Jawa Timur. Isu utama rakernas adalah menyiapkan LPH yang membantu UMKM dan industri mendapatkan sertifikat halal dengan relatif mudah dan biaya yang terjangkau menjadi isu

Direktur Utama LPH-KHT PP Muhammadiyah Nadratuzzaman Hosen mengungkapkan kegiatan rakernas akan berlangsung selama dua hari, pada Sabtu dan Ahad (04-05/08/2018) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Rakernas ini dihadiri oleh para Pengurus LPH KHT Muhammadiyah serta perwakilan beberapa Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), dan telah dibuka oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Anwar Abbas.

“Isu utama yang akan dibahas adalah bagaimana menyiapkan sebuah LPH yang siap membantu UMKM dan Industri mendapatkan sertifikat halal dengan relatif mudah dan biaya yang terjangkau,” kata Nadratuzzaman Hosen dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (04/08/2018).

Karenanya, terlebih dahulu LPH harus disiapkan menjadi kompatibel terhadap UU JPH dan turunannya. Selain itu juga menyiapkan akreditasi LPH sesuai standar yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Hosen menambahkan Muhammadiyah sebagai ormas Islam secara prinsip sangat siap membantu pemerintah dan sekaligus membantu rakyat untuk merealisasikan UU JPH. Dalam amanatnya, undang-undang itu sudah harus berlaku pada bulan Oktober 2019.

“Dimana di tingkat pusat sudah disiapkan kepengurusan LPH-KHT Muhammadyah dan nanti akan melibatkan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) sebagai penyedia tenaga auditor dan laboratorium halal,” terang Hosen.

Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang tersebar hampir merata di seluruh Indonesia akan menjadi keunggulan Muhammadiyah dalam melayani sertifikasi halal. Menurut Hosen, Muhammadiyah akan lebih mudah menyiapkan tenaga auditor dan laboratorium halal melalui PTM-PTM tersebut.

BACA JUGA  Pengacara HRS Optimistis Menang Praperadilan

“Sehingga dengan begitu sangat memungkinkan bagi Muhammadiyah menyiapkan layanan sertifikasi halal yang murah dan mudah dijangkau,” imbuhnya.

“Harapannya tentu para pelaku usaha terutama UMKM bisa bersaing dengan Industri besar dalam menyiapkan produk bersertifikasi halal,” tegas Hosen.

Bagi Muhammadiyah, jaminan produk halal sebagaimana judul dari UU, harusnya memiliki makna tidak hanya pada skema sertifikasi, tetapi juga penguatan dan perbaikan pada pengawasan yang sudah ada sebelum UU JPH disahkan. Di samping itu sangat perlu mengadvokasi dan memberdayakan usaha kecil mengengah supaya bisa bersaing mengisi kebutuhan produk halal yang dibutuhkan konsumen.

“Jadi kehadiran LPH-KHT Muhammadiyah ini pada prinsipnya untuk membantu para pelaku usaha dan sekaligus melindungi konsumen untuk bisa mendapatkan produk-produk yang terjamin kehalalannya,” pungkas Hosen.

Reporter: Imam S.
Editor: Wildan Mustofa

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat