... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Meski Ditandatangani Duterte, Proses Penerapan UU Bangsamoro Masih Panjang

Foto: Peta Daerah Otonomi Muslim Mindanao saat ini.

KIBLAT.NET, Mindanao – Direktur eksekutif Institut Otonomi dan Pemerintahan Benedicto Bacani, mangatakan bahwa UU Otonomi Bangsamoro masih menghadapi tantangan sebelum diterapkan.

“Tantangan awal adalah untuk menghadang (kemungkinan) tantangan konstitusional dan untuk ratifikasi dalam plebisit (referendum),” kata Bacani seperti dikutip Inquirer, Senin (30/07/2018).

Presiden Rodrigo Duterte pekan lalu menandatangani UU terssebut. Puluhan ribu anggota Front Pembebasan Islam Moro (MILF), pendukung dan penduduk lokal dari berbagai penjuru Mindanao, termasuk wanita dan pejuangr membawa senjata api, beramai-ramai ke kamp MILF utama di Sultan Kudarat, provinsi Maguindanao, berkumpul setelah itu pada hari Ahad.

Para pemimpin mereka mencari dukungan untuk UU sebelum plebisit. UU menetapkan wilayah otonom diperluas untuk Muslim di Mindanao dan bertujuan untuk mengakhiri salah satu konflik terpanjang dan paling mematikan di Asia.

“Ini adalah mimpi kami. Jika kita mengakhiri (pertempuran) ini, semoga kita bisa hidup dalam damai,” kata Nasser Samama, seorang pejuang veteran berusia 61 tahun di dalam markas MILF di Camp Darapanan.

“Kebanyakan orang menginginkan kedamaian dan begitu juga kami di pasukan MILF. Apa yang telah dicapai MILF bukan hanya untuk kelompok kami, tetapi untuk seluruh Mindanao,” kata Samama.

UU Otonomi Bangsamoro bertujuan untuk menegakkan perjanjian damai tahun 2014 antara pemerintah dan MILF. Kelompok Islamis itu bersumpah untuk berhenti bertempur dengan Pemerintah Filipina dan menonaktifkan 30.000 pejuangnya sebagai imbalan.

Di bawah UU tersebut, sebuah entitas politik baru yang disebut Daerah Otonomi Bangsamoro di Mindanao Muslim (BARMM) akan menggantikan Daerah Otonomi di Muslim Mindanao saat ini (ARMM) yang didirikan setelah kesepakatan tahun 1996 dengan kelompok pemberontak lain, Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF).

Bacani menekankan bahwa piagam untuk BARMM harus diratifikasi oleh orang-orang di wilayah otonomi Muslim yang diperluas. UU menyatakan bahwa plebisit akan diadakan tiga hingga lima bulan setelah undang-undang disetujui untuk melegalkan pembuatan BARMM.

Plebisit akan diadakan di 39 desa di Cotabato Utara, enam kota di Lanao del Norte, dan kota Cotabato dan Isabela. Selain di wilayah ARMM, yang meliputi provinsi Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu dan Tawi-Tawi.

Menurut Bacani, yang memimpin lembaga Think-Tank di Kotabato, UU mungkin tidak akan mencapai peblisit. Karena Asosiasi Konstitusi Filipina dan kelompok mantan Gubernur Sulu Abdusakur Tan mempertanyakan konstitusionalitas UU tersebut di Mahkamah Agung.

Ia mengatakan salah satu masalah konstitusional yang mungkin diajukan oleh dua kelompok adalah sistem pemerintahan parlementer. Konstitusi 1987 menyediakan sistem pemerintahan presidensial untuk seluruh Filipina.

BARMM akan menjadi bagian integral dari Filipina, wilayahnya akan memiliki pemerintahan parlementer yang beberapa orang anggap sebagai sejajar dengan pemerintah nasional, yang secara efektif membuatnya menjadi negara dalam sebuah negara.

Sumber: Inquirer
Redaktur: Ibas Fuadi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

500 Orang Masih Terjebak di Gunung Rinjani Pasca Gempa Lombok

Gempa berkekuatan 6,4 SR melanda wilayah Lombok pada Ahad (29/07/2018) dan diikuti oleh sejumlah gempa susulan. Gempa mengakibatkan tanah longsor, sehingga pendaki tidak dapat segera turun.

Senin, 30/07/2018 13:50 0

Video News

Wawancara Khusus dengan Ketua Panitia Ijtima Ulama

KIBlAT.NET – Wawancara Khusus dengan Ketua Panitia Ijtima Ulama. Di sela-sela Ijtima’ Ulama dan Tokoh...

Senin, 30/07/2018 12:44 0

Editorial

Editorial: Menyikapi Hasil Ijtima GNPF Ulama

Usai sudah Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang digelar GNPF Ulama di Jakarta, 27-29 Juli 2018. Pertemuan ini, salah satunya, menghasilkan rekomendasi nama Capres dan Cawapres yang hendak bertarung pada arena Pilpres 2019 esok.

Senin, 30/07/2018 12:40 1

Indonesia

Syam Organizer Berdayakan Penduduk Suriah melalui Program Produktif

Lembaga kemanusiaan Syam Organizer (SO) merancang suatu program pemberdayaan penduduk Suriah.

Ahad, 29/07/2018 19:52 0

Indonesia

Ingin Fokus Dakwah, Ustadz Abdul Somad Enggan Jadi Cawapres Prabowo

Ustadz Abdul Somad menyambut positif hasil ijtima ulama yang merekomendasikan ia dan Habib Salim Segaf Al-Jufri menjadi cawapres Prabowo. Namun, dirinya menolak untuk menjadi cawapres.

Ahad, 29/07/2018 15:30 0

Indonesia

Wasekjen MUI: Kenapa Polisi Tak Usir Penghadang Neno Warisman?

Menurutnya, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa polisi tidak mengusir pendemo.

Ahad, 29/07/2018 13:12 0

Indonesia

Rekomendasi Ijtima: Prabowo Capres, Wakilnya Salim Segaf atau UAS

Sebelum rapat, peserta Ijtima dibagi menjadi empat komisi. Komisi Politik, Komisi Ekonomi, Komisi Dakwah dan Komisi Lembaga dan Organisasi. Komisi Politik berhasil merumuskan kritera ideal calon pemimpin dan pejabat publik yang akan dipilih oleh umat Islam.

Ahad, 29/07/2018 11:16 0

Indonesia

Umat Diharapkan Sadar, Ulama Juga Pemimpin

"Harapan saya, pertama umat sadar bahwa kepemimpinan berada ditangan ulama, gak usah ragu dengan ulama," ungkapnya di lobby hotel Peninsula, Jakarta, Sabtu (29/07/2018).

Ahad, 29/07/2018 10:22 0

Artikel

Nabi Musa, Ketika Kekuatan Fisik Terbalut dalam Santunnya Akhlak

Lalu Nabi Musa mengambil kainnya dan dipukulnya batu itu.” Abu Hurairah berkata, “Pada batu itu terdapat enam atau tujuh bekas pukulan.” Lalu turunlah ayat

Ahad, 29/07/2018 09:49 0

Manhaj

Nabi Musa, Keberanian Melawan Firaun dan Kesabaran Menghadapi Bani Israel

Semoga rahmat Allah terlimpahkan kepada Musa, sungguh dia pernah disakiti lebih dari ini, tetapi ia bersabar,”

Ahad, 29/07/2018 07:00 0

Close