Pembentukan DKN Menuai Kritikan, Ini Kata Wiranto

KIBLAT.NET, Jakarta – Wacana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional(DKN) banyak dikritisi oleh berbagai lembaga dan organisasi kemanusiaan. Pasalnya, DKN direncanakan untuk mengatasi konflik nasional dan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui jalur musyawarah dan bukan jalur hukum.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto meminta kepada masyarakat untuk tidak melayangkan tuduhan macam-macam kepada DKN. Wiranto menyebut bahwa DKN bukanlah barang baru melainkan menyerupai dengan lembaga adat yang banyak digunakan sebelum masa penjajahan

“Dulu ketika terjadi konflik di masyarakat maka diselesaikan melalui musyawarah mufakat oleh lembaga adat,”kata Wiranto saat ditemui usai rapat khusus tingkat menteri di Kemenkopolhukam pada Jumat(20/07/2018).

“Jadi kita punya satu kultur untuk menyelesaikan konflik-konflik itu tanpa peradilan tapi dengan cara musyawarah mufakat oleh lembaga adat. Tetapi kemudian kita dijajah Belanda dan orang barat waktu itu mempunyai konsep untuk menyelesaikan konflik hanya melalui peradilan. Maka itu yang diadopsi oleh KUHP,” tambahnya.

Tanpa memberikan contoh, menurut Wiranto banyak kasus yang terjadi hari ini tidak selesai hanya melalui pengadilan. Bahkan jika dinyatakan selesai, masih ada buntuk masalah yang mengikuti dan tak kunjung selesai.

“Kenapa (musyawarah) tidak kita hidupkan. Banyak hal-hal yang menyangkut permasalahan bangsa ini, konflik-konflik yang bersifat Nasional antara kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain atau kelompok masyarakat dengan pemerintah yang enggak terselesaikan dengan peradilan,” ujar Wiranto.

BACA JUGA  Pakar: Penegakan Hukum Pelanggar PSBB Terkesan Diskriminatif

Sebagai informasi, salah satu LSM yang menolak pembentukan DKN adalah KontraS. Menurut ketua KontraS, Yati Andriyani, pembentukan DKN hanya tindakan ‘cuci tangan’ dari Wiranto.

“Seolah-olah Wiranto ingin menunjukkan dirinya punya niatan baik untuk menyelesaikan masalah HAM, padahal itu merupakan caranya membentuk DKN untuk ‘cuci tangan’ dan ‘melarikan diri’ dari pertanggungjawaban hukum yang mestinya ia hadapi,” kata Yati.

Reporter: Qoid
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat