... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

KontraS Kecam Rencana Menkopolhukam Bentuk DKN

Foto: Koordinator Kontras, Yati Andriyani

KIBLAT.NET, Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam rencana pemerintah membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN), yang dinilai sebagai bentuk inkonsistensi dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto berencana membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Lembaga baru itu rencananya akan digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu dengan jalan musyawarah. Dalam sebuah kesempatan, Menkopolhukam menyebut jika kasus pelanggaran HAM berat diselesaikan lewat pengadilan maka akan menimbulkan konflik dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia.

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) bersama sejumlah LSM mengecam rencana itu. Koordinator KontraS, Yati Andriyani mengatakan pembentukan DKN bukanlah jawaban atas buntunya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Kami melihat usulan Wiranto untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat (dengan musyawarah) merupakan sebuah politik impunitas yang sengaja dipelihara dan dijaga oleh seorang Menkopolhukam yang riwayatnya jelas sekali diduga terkait dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde baru,” kata Yati di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Kamis (19/07/2018).

Terkait DKN, Yati menyebut pembentukan lembaga baru tersebut sebagai upaya cuci tangan rezim atas pelanggaran HAM berat masa lalu. Dia juga menuding presiden Jokowi hendak melarikan diri dari tanggung jawabnya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan memberikan restu kepada Wiranto untuk membentuk DKN.

BACA JUGA  Urus Majelis Taklim, MUI Sumbar Anggap Kemenag Berlebihan

“Dan kami ingatkan sekali lagi bahwa usulan pembentukan DKN ini sangat tidak konsisten sejak awal. Kami melihat ada cara-cara yang tidak terbuka, juga banyak pernyataan-pernyataan DKN yang tidak konsisten,” ujar Yati.

“Sebenarnya DKN ini barang apa? Konsepnya apa, bagaimana yang akan dia lakukan dan bagaimana dia didorong,” lanjutnya.

Menurut KontraS, ketidak konsistenan tujuan DKN mulai terlihat ketika DKN untuk kedua kalinya dinyatakan untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Padahal sebelumnya telah ada revisi yang menyebutkan bahwa fugsi DKN hanya untuk konflik sosial akibat tekanan dari masyarakat, yang tidak terima akan tujuan awal dibentuknya DKN untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Hal itu (revisi tujuan) juga terkait dengan pelaporan KontraS dan keluarga korban ke Ombudsman. Kami menyatakan bahwa DKN adalah bentuk maladministrasi,” terang Yati.

“Tapi apa yang kita lihat 2 hari terakhir ini, ada lagi pernyataan yang menyebut DKN memang ditujukan untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Inkonsistensi ini menunjukkan adanya upaya sembunyi sembunyi dari pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat,” pungkasnya.

Reporter: Qoid
Editor: Imam S.

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Afghanistan

Belasan Sipil Tewas Dalam Operasi Udara Afghanistan dan AS di Kunduz

“Sebanyak 14 orang, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan udara di Chardara, daerah di luar kota Kunduz, yang telah lama menyaksikan pertempuran antara Taliban dan pasukan keamanan pemerintah,” kata Nematollah Timorei, juru bicara gubernur Kunduz.

Jum'at, 20/07/2018 10:09 0

Irak

Muqtada Al-Sadr Dukung Demonstrasi di Iraq Selatan

emimpin spiritual Syiah Iraq, Muqtada Al-Sadr, meminta semua politisi untuk menunda upaya membentuk pemerintahan baru sampai mereka menanggapi tuntutan demonstran dengan meningkatkan layanan di wilayah selatan.

Jum'at, 20/07/2018 08:52 0

Suriah

Milisi Kurdi SDF Akan Buka Kantor Biro Politik di Damaskus

Dewan Demokratik Suriah (SDC), sayap politik Pasukan Demokratik Suriah (SDF), akan membuka empat kantor di empat provinsi di Suriah, termasuk Damaskus. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari kerangka “solusi demokratis untuk krisis Suriah”.

Jum'at, 20/07/2018 08:02 0

Suriah

Pengosongan Dua Kota Syiah di Pedesaan Idlib Selesai

Dari dalam wilayah kontrol rezim di Aleppo, sebanyak 1500 warga dan pejuang yang ditahan rezim juga menuju titik yang sama. Pejuang dan rezim akan melakukan tukar tawanan sebagaimana perjanjian yang disepakati.

Jum'at, 20/07/2018 07:07 0

Suara Pembaca

Sinergi Foundation Kembali Salurkan Bantuan untuk Yatim Palestina

Sinergi Foundation Kembali Salurkan Bantuan untuk Yatim Palestina

Kamis, 19/07/2018 21:04 0

Opini

Nahdlatul Ulama dan Jebakan Politik

Nahdlatul Ulama adalah organisasi Muslim yang besar di Indonesia, namun keterlibatannya yang sangat erat dengan pemerintah, terutama era Jokowi, bisa menimbulkan tantangan yang besar di masa mendatang.

Kamis, 19/07/2018 19:40 0

Afrika

Buntut Markas Diserang, Panglima Pasukan Anti-Jihadis Sahel Dicopot

“Keputusan ini telah ditandatangani oleh Jenderal Chad, Umar Bekimi, sebagai wakil Sidi pada KTT Uni Afrika di Mauritania,” jelas Diageana.

Kamis, 19/07/2018 10:57 0

Irak

Delapan Rentetan Ledakan Guncang Kirkuk, Iraq

“Dua roket jatuh di dua tembat berbeda, salah satunya di Rumah Sakit Anak dan menyebabkan tujuh korban luka-luka,” lapor kantor berita dari wartawannya di Iraq itu.

Kamis, 19/07/2018 08:27 0

Yaman

Mortir Pemberontak Syiah Hutsi Hantam Permukiman Sipil

Menurut sumber yang sama, serangan mortir itu mengakhiri periode beberapa hari terakhir yang relatif tenang tanpa kontak senjata antara pihak-pihak yang berperang di Yaman.

Kamis, 19/07/2018 07:45 0

Palestina

Militer Israel Bersiap Kembali Invasi Gaza

KIBLAT.NET, Gaza – Jet-jet tempur Israel pada hari Selasa (17/07) melancarkan serangan ke wilayah Jalur...

Kamis, 19/07/2018 07:26 0

Close