Nahdlatul Ulama dan Jebakan Politik

Ditulis oleh: Greg Fealy, Lektor Kepala di Departemen Perubahan Sosial dan Politik di Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, Australian National University. Penelitian dan pengajarannya berfokus pada Islam kontemporer, politik Islam dan terorisme di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia.

KIBLAT.NET – Dalam sekilas, organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), tidak pernah berada dalam posisi yang lebih kuat seperti saat ini. Saat ini jumlah anggota di kabinetnya mencapai rekor tertinggi. Kedekatan hubungannya dengan presiden, Joko Widodo (Jokowi), memiliki akses istimewa ke koridor kekuasaan dan merupakan penerima manfaat dari semakin banyak sumbangan dari negara, yang semuanya meningkatkan jangkauan layanan dan peluang yang dapat diberikan kepada jaringan anggotanya yang luas. Ketua Umum NU, Ma’ruf Amin, juga menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia yang berpengaruh dan sejumlah nahdliyyin senior lainnya (anggota NU) memegang posisi strategis dalam birokrasi, perusahaan milik negara dan korporasi. Kampanye NU untuk mempromosikan konsep Islam Nusantara (Islam Nusantara) yang “moderat” dan tertanam secara kultural telah memenangkan dukungan pemerintah dan menarik perhatian internasional. Singkatnya, status NU sebagai organisasi Islam terkemuka di Indonesia tidak pernah tampak lebih aman dari sebelumnya.

Namun, pengamatan yang lebih dekat menunjukkan bahwa posisi organisasi NU menjadi lebih rentan dan masa depannya lebih tidak pasti dari indikasi kepercayaan diri yang berlebihan seperti terlihat saat ini. Memang, NU seperti organisasi lainnya menghadapi tantangan yang dihadapi masyarakat sipil Indonesia secara lebih luas. Di antaranya adalah meningkatnya pengaruh pandangan konservatif di akar rumput, bahaya keterlibatan dengan partai politik, dan batas-batas yang semakin kabur antara negara dan masyarakat sipil, yang tengah berusaha untuk mengambil alih sumber daya negara, dan pemerintah berusaha untuk mengkooptasi organisasi sipil seperti NU untuk melayani tujuan mereka.

Langkah yang sukses
Para pemimpin NU dengan sukaria menyatakan bahwa organisasi mereka menikmati keunggulan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kehidupan nasional. Mereka menyebut statusnya sebagai organisasi masyarakat sipil terbesar di Indonesia, dengan keanggotaan yang diklaim sebesar 40-45 juta (dua kali lipat lebih banyak dari organisasi terbesar berikutnya, Muhammadiyah), tetapi juga mengutip data survei yang menunjukkan kemungkinan sebanyak 100 juta orang Indonesia memiliki “afiliasi religious-kultural” dengan NU, sehingga memberikannya pengaruh potensial yang sangat besar. Mereka juga merujuk pada jumlah nahdliyyin di kabinet Jokowi — saat ini berjumlah tujuh menteri— melebihi catatan masa lalu enam dalam ‘kabinet 100 menteri’ yang digagas Soekarno pada awal 1960-an. Selain itu, ada ratusan anggota NU yang memegang jabatan top eksekutif di pemerintah daerah dan perusahaan milik negara di seluruh Indonesia serta posisi strategis di korporasi. Salah seorang anggota dari PBNU pernah mengklaim, “Jika organisasi memiliki masalah, kami tinggal menghubungi salah satu nahdliyyin kami di posisi penting dan mereka akan memperbaikinya.”

BACA JUGA  Dari Balik Penjara, Habib Rizieq Bimbing Dua Napi Ucap Syahadat
Posko PWNU Jakarta dalam aksi demonstrasi menuntut mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok ditahan.

Jokowi sejak lama telah bersama dengan NU, terutama sejak mobilisasi kelompok Islamis secara besar-besaran melawan sekutu politiknya yang dulu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), gubernur Jakarta saat itu, pada 2016–2017. Dalam sebuah langkah politik untuk menopang dukungannya di tengah komunitas Muslim dan menciptakan penyangga terhadap kemungkinan serangan Islamis bahwa mendukung Jokowi bertentangan dengan iman, Presiden ketujuh RI ini secara tekun mengembangkan NU. Dia sekarang sering menghadiri acara NU dan menunjukkan rasa hormat kepada kiai senior (ulama Islam). Dia juga memberi para pemimpin sesepuh NU itu akses istimewa ke istana. Contoh utama dari hal ini adalah KH Ma’ruf Amin, yang membantu melegitimasi protes anti-Ahok pada akhir 2016 dan pernah dilihat sebagai figur paling tidak simpatik terhadap Presiden Jokowi. Selama setahun terakhir, Jokowi telah memuliakan Mar’uf, melibatkannya dalam peristiwa-peristiwa penting, melimpahi pujian kepadanya, dan memberi kesan bahwa kiai sekarang adalah penasihat dan pemandu agama terpercaya. Pada gilirannya, Ma’ruf telah berubah dari sosok antagonis menjadi sekutu presiden yang membantu. Dalam beberapa kesempatan, ia mengempiskan masalah yang mungkin telah menyebabkan kesulitan Jokowi.

Selain itu, Jokowi telah memastikan peningkatan aliran sumber daya negara ke NU sebagai bagian dari usahanya untuk mengunci dukungan organisasi tersebut. Setelah kekalahan Ahok, Jokowi mengunjungi PBNU mencari jawaban mengapa NU tidak lebih mendukung sang (mantan) gubernur, terutama mengingat banyaknya jumlah nahdliyyin di kabinet. Ketua PBNU Said Aqil Siroj dan anggota PBNU lainnya dengan blak-blakan mengatakan kepada presiden bahwa meskipun mungkin ada anggota NU dalam kabinet, NU sendiri hanya menerima sedikit manfaat langsung dari pemerintah Jokowi dan bahwa banyak program sosial dan ekonomi organisasi yang kesulitan karena kurangnya dana.

Sebagai akibatnya, Jokowi mengarahkan para menterinya untuk bekerja dengan NU dalam merancang program-program yang kredibel yang mungkin memenuhi syarat untuk dukungan pemerintah. Dia juga mendorong NU untuk menerima tanah negara sebagai bagian dari program redistribusi tanah serta akses ke skema kredit mikro yang dijalankan melalui pesantren, yang dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau LKMS. Meskipun manfaat langsung ke NU dari pengaturan ini masih kecil, organisasi ini tetap melihat adanya potensi imbalan besar dari inisiatif Jokowi.

Yang paling mutakhir, Jokowi telah mengambil gagasan NU tentang Islam Nusantara. Istilah Islam Nusantara telah beredar selama beberapa dekade, telah dipopulerkan oleh para akademisi seperti Azyumardi Azra pada 1980-an. Tetapi selama lima tahun terakhir NU telah memberikan konsep itu fokus yang jauh lebih spesifik. Jokowi menggunakan Islam Nusantara untuk memuji kebaikan yang sensitif secara budaya dan didominasi oleh proses Islamisasi ala Jawa dan secara eksplisit menolak apa yang dilihatnya sebagai bentuk-bentuk kepercayaan yang ter- Arabisasi, seperti Salafisme dan Islamisme ala Ikhwanul Muslimin.. Pada kongres 2015, NU mengadopsi Islam Nusantara sebagai pilar konseptual, baik domestik maupun internasional -sebuah langkah yang sangat didukung oleh presiden. Jokowi telah menggunakan forum global untuk mempromosikan Islam Nusantara sebagai percontohan untuk moderasi agama dan penangkal radikalisme. Badan-badan anti-terorisme dan Kementerian Luar Negeri sejak itu memasukkan aspek-aspek Islam Nusantara ke dalam program dan pesan mereka, yang telah membesarkan hati para pemimpin NU untuk mengklaim bahwa pemahaman mereka tentang Islam kini tertanam dalam doktrin resmi negara.

BACA JUGA  Imajinasi Din Syamsuddin Jika Peradilan 6 Pengawal HRS Terjadi

Pada gilirannya, NU telah melayani kepentingan politik langsung Jokowi. Ketika Jokowi berusaha untuk menindak keras kelompok Islamis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada awal 2017, kelompok pemuda NU dengan patuh mulai berhadapan dengan aktivis HTI di jalanan, kadang-kadang menyebabkan bentrokan, sementara menyerukan kepada pemerintah untuk membubarkan organisasi karena doktrinnya yang dituding “memecah belah” dan “menghasut”. Pada bulan Juni tahun itu, pemerintah sepatutnya melarang HTI, dengan menyebutkan antara lain kerusuhan sosial yang semakin mengepung kegiatan publik organisasi. NU menyambut baik larangan HTI dan memvalidasi pembenaran pemerintah. Sulit untuk menghindari kesimpulan bahwa sejumlah pemimpin NU berkolaborasi dengan istana untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan pemerintah untuk bertindak melarang HTI. Pelarangan HTI berfungsi sebagai peringatan bagi kelompok Islam lainnya bahwa Jokowi bersedia untuk mengambil tindakan keras terhadap mereka.

PKB-isasi NU
NU selalu menghadapi ketegangan antara perannya sebagai organisasi sipil dan keefektifannya sebagai basis gerakan politik. Tidak ada tempat di mana ketegangan semacam ini lebih nyata daripada perdebatan tentang hubungan NU dengan partai-partai politik, khususnya mereka yang mengklaim ada hubungan dengannya. Pada puncak rezim Orde Baru pada tahun 1980-an, NU mengadopsi kebijakan untuk menghindari keterlibatan langsung dalam politik, yang seharusnya mengembalikan organisasi ke piagam pendiriannya pada tahun 1926. Piagam ini melarang anggota dari secara bersamaan memegang posisi eksekutif di NU dan partai politik. Piagam itu juga mencegah NU mengarahkan anggotanya untuk mendukung partai politik tertentu. Setelah akhir Orde Baru pada tahun 1998, PBNU memfasilitasi pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai berbasis nahdliyyin oleh ketuanya saat itu, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) -meskipun berhati-hati untuk menghindari dukungan terbuka kepada PKB.

Terlepas dari kenetralan politik organisasi tersebut, kepemimpinan NU dalam prakteknya telah mengambil pendekatan yang fleksibel terhadap politik di era pasca-Soeharto. NU sering menunjukkan preferensi yang jelas untuk PKB dibandingkan dengan partai-partai lain -terutama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang telah didominasi oleh nahdliyyin sejak 1999. Peruntungan elektoral PKB telah tergantung dengan adanya hubungan baik dengan NU. Ketika NU secara diam-diam mendukung PKB dalam pemilu 1999 dan 2004, partai ini memenangkan lebih banyak suara daripada partai Islam lainnya (masing-masing 12,6% dan 10,6%); ketika hubungan itu membeku, seperti halnya pada 2009, suara PKB turun di bawah 5%.

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat