Beredar Jilbab Berlogo Kabupaten Poso Untuk Seragam ASN, Warga Protes

KIBLAT.NET, Poso – Warga Poso baru-baru ini digemparkan oleh beredarnya kerudung yang dibubuhi lambang kabupaten tersebut. Jilbab tersebut dibagikan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari seragam untuk muslimah aparatur sipil negara (ASN/PNS) di wilayah pemerintahan daerah Poso.

Foto-foto jilbab dengan logo Kabupaten Poso beredar luas di media sosial. Warganet segera memberikan tanggapan beragam, dan tak sedikit yang menyampaikan kecaman.

Di jejaring sosial Facebook, akun Muhammad Ramadhan tak sependapat dengan pencantuman logo Kabupaten Poso di kerudung digunakan oleh muslimah ASN di wilayahnya. “Jilbab ini, jangan anggap remeh. Pakaian muslimah. Hijab bukan umbul2, bukan kendaraan dinas, bukan aset daerah, bukan rumah dinas. Ini jilbab pakaian kebanggaan muslimah, pakaian kehormatan,” tulis Ramadhan di laman pribadinya.

Warganet lain bahkan ada yang mengaitkannya dengan fenomena Islam Nusantara yang belakangan kerap diperbincangkan di tengah masyrakat. “Mungkin ini bagian dari kampanye “Islam Nusantara” yg dipersempit menjadi “islam kadipaten”,” ungkap Dirman Bahri.

Pernyataan keberatan terhadap kemunculan kerudung berlogo mulai muncul dari organisasi kemasyarakatan. Front Pembela Islam (FPI) Poso memprotes kebijakan kerudung berlogo Kabupaten Poso bagi ASN setempat.

Ketua DPW FPI Poso Ustadz Sugiyanto Kaimudin menyatakan jilbab beredar dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Poso itu termasuk pelecehan terhadap nilai-nilai syariat Islam. Menurutnya, jilbab merupakan simbol kemuliaan karena merupakan pakaian wajib wanita muslimah.

“Ini langkah kebijakan yang sudah terlalu jauh. Jilbab itu seruan agama untuk menutupi aurat dan bahkan merupakan kewajiban bagi wanita muslimah untuk menggunakannya.” Ungkap Ustadz Sugiyanto ungkapnya, Kamis (12/07/2018).

BACA JUGA  Peristiwa 21-22 Mei dan Penembakan Laskar Dibawa ke ICC

Dia mempertanyakan dasar pemerintah daerah Poso dalam menerapkan kebijakan itu. “Apa motivasinya? Apa tidak cukup seorang ASN menggunakan IDcard yang di gantung di dada kanan yang juga sudah ada lambangnya,” ujarnya

Ustadz Sugiyanto mengatakan hal semacam itu tak bisa dibiarkan begitu saja. Dia meminta ummat Islam untuk kritis melihat hal-hal yang tidak baik menyangkut agamanya.

“Ini persoalan yang sudah mencampuradukkan, pola ini mesti dikritik biar umat Islam tidak hanya patuh dan manut saja tapi bisa melihat segala sesuatunya dari sudut pandang agama,” tegasnya.

Secara resmi DPW FPI Poso telah menyampaikan keberatan kepada pemerintah daerah Kabupaten Poso terkait kebijakan kerudung berlogo Kabupaten Poso. Ormas tersebut telah menyampaikan pernyataan sikapnya kepada Bupati Poso yang diwakili Kabag Kesra Kabupaten Poso Muhhammad Yunus pada Kamis (12/07/2018) dini hari.

Reporter: Ahmad Sutejo
Editor: Imam S.

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat