Jokowi Dinilai Baru Tanggap Jika Ada Kasus di Papua

KIBLAT.NET, Jakarta – Aliansi Demokrasi untuk Papua menilai pemerintah gagal mengambil hati masyarakat Papua, sehingga sejak dahulu hingga kini wajar masyarakat Papua menyuarakan kemerdekaan. Hal itu dilihat dari ketidakadilan pemerintah di wilayah Papua namun dijawab dengan strategi keamanan sipil dan militer.

Koordinator Aliansi Demokrasi untuk Papua, Latifah Anum Siregar mengatakan di saat masyarakat Papua menuntut keadilan namun justru dibalas dengan kekerasan aparat polisi dan militer. Stigma aparat melihat warga Papua melakukan perkumpulan adalah membicarakan kemerdekaan, sehingga aparat bertindak keras hingga pembunuhan.

“Seharusnya pemerintah mencari solusi apa yang membuat masyarakat Papua cinta NKRI, itu yang penting. Kalau pemerintah tidak mengambil langkah itu justru pemerintah semakin mengkristalkan kekecewaan masyarakat Papua. Ajaklah masyarakat Papua berdialog, pemerintah harus membaca eksistensi masyarakat Papua,” katanya dalam diskusi persoalan Papua yang diselenggarakan oleh Amnesty Internasional di Hotel Alila, Jakarta Pusat, Senin, (2/7/2018).

Dia menjelaskan selama Papua masih menjadi NKRI, harusnya pemerintah mengambil hati warga Papua dengan menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua. Stigma-stigma kekerasan dan separatisme perlu dihapus oleh semua pihak baik pejabat, jurnalis, aktivis dan siapapun. Semua itu dengan melihat akar persoalan yang menjadi aspirasi masyarakat Papua.

“Jadi seolah-seolah pemerintah sulit melihat persoalan sesungguhnya apa yang terjadi di Papua lantaran stigma-stigma miring Papua. Kita berharap diskusi-diskusi terus dilakukan, orang Papua tidak sekadar membutuhkan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Melainkan adanya penunjang tersebut juga harus signifikan dengan pendapatan warga Papua, dengan kekayaan alam yang melimpah di sana,” ujarnya.

BACA JUGA  Suparji Ahmad: Sumbangsih Syekh Jaber untuk Indonesia Sangat Besar

Ia menilai selama ini Presiden Joko Widodo hanya sekadar tanggap saat ada kasus di Papua, namun tidak ada konsistensi di sana. Padahal konsistensi pembangunan dan penyejahteraan di sana sangatlah penting untuk mengambil hati orang Papua.

“Selama ini warga Papua hanya menjadi penjual termurah namun menjadi pembeli termahal. Selama ini persoalan Papua justru hanya menjadi alat politik pemerintah dengan mendatangkan tamu-tamu besar di Papua, namun tidak membicarakan solusi permasalahan di Papua,” pungkasnya.

 

Reporter : Hafidz Syarif
Editor: Fajar Shadiq

 

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat