... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

Download

Laporan Syamina: Pemerintahan Islam dan Negara Modern

KIBLAT.NET – Masa pasca kolonialisme telah melahirkan tradisi dan perkembangan hukum yang baru di negara-negara atau masyarakat Islam. Yang terjadi adalah negara-negara tersebut mengadopsi sistem hukum Barat dan menggeser dominasi syariat yang sebelumnya kuat.

Modernitas yang ditandai dengan lahirnya konsep negara-bangsa dalam konteks negara-negara Muslim pasca-kolonialisme telah merenggut naturalitas syariat sebagai entitas hukum agama yang dibangun atas landasan berfikir otonom dari kalangan ahli hukum agama. Modernitas negara-bangsa, menurut Wael Hallaq, telah merampas dan memangkas dinamika syariat sebagaimana yang tampak pada masa sebelum negara-negara Islam jatuh dalam kontrol dan dominasi Barat pada abad 18 hingga paruh pertama abad 20.

Hingga awal abad ke-19 dan selama 12 abad sebelum itu, ajaran hukum dalam Islam, Syariat, telah berhasil dengan baik dalam berinteraksi dengan hukum adat dan juga praktek-praktek adat lokal, dan sekaligus muncul sebagai kekuatan moral dan hukum yang mengatur masyarakat dan pemerintahan dalam Islam. “Hukum” ini telah menjadi paradigma, diterima sebagai satu sistem yang amat dijunjung dan juga sebagai norma bagi kehidupan masyarakat sekaligus sebagai kekuatan yang dinamis yang mengatur kehidupan mereka. Hukum itulah yang melahirkan sekaligus memelihara “masyarakat Islam yang baik dan teratur.”

Namun demikian, sejak awal abad ke-19, dan di tangan para penjajah Eropa, sosial-ekonomi dan sistem politik yang sebelumya diatur berdasarkan Syariat secara struktur mulai hancur berantakan, yang berarti bahwa Syariat telah tercerabut dan juga dibatasi hingga tidak lebih hanya sekedar menyediakan bahan-bahan mentah dalam pengaturan status keluarga yang telah mulai diatur berdasarkan hukum negara-modern.

BACA JUGA  Khutbah Idul Adha 1439 H: Khutbah Wada' Rasulullah, Menjaga Kesucian Umat Islam dan Berlepas Diri dari Kejahiliyahan

Secara historis, pasukan Eropa membongkar sistem hukum dan politik yang sudah ada di wilayah mayoritas Muslim, dan menggantikannya dengan kode hukum dan sistem peradilan ala negara-bangsa Eropa.

Saat ini, negara-negara mayoritas Muslim di seluruh dunia memiliki sistem hukum (dan banyak hukum substantif) yang jika ditelusuri dibentuk selama era kolonial.

Kolonialisme Eropa tidak akan sepenuhnya mampu menguasai wilayah Islam selama abad ke-19 tanpa dimulai dengan menghancurkan struktur ekonomi, dan struktur-struktur ini hingga batas-batas yang cukup dalam didasarkan pada aturanaturan, hukum, dan nilai-nilai Syar’i.

Ini merupakan satu alasan penting mengapa proyek kolonialisme menekankan pentingnya pengeluaran Syariat, sebab Syariat telah dipandang menjadi satu penghalang serius dalam ekspansi politik Eropa dan, lebih penting dari semuanya, dominasi ekonomi.

Penghalang nyata yang dipahami ini menyimpulkan realita yang ada, sebab hal itu menjelaskan tidak sejalannya Syariat, sebagai satu sistem moral, dengan caracara dan nilai-nilai kapitalisme modern.

Negara dan dunia yang melahirkan negara itu menurunkan status moral menjadi sekedar persoalan sampingan. Dalam ungkapan sederhana, domain sentral kolonialisme adalah ekonomi dan politik, bukan moral. Dan karenanya ekonomi dan politik tetap menjadi domain sentral modernitas dan juga globalisasinya yang terus berkembang.

Penempatan nilai-nilai moral pada posisi yang rendah dan sekaligus pemisahannya dari sains, ekonomi, hukum, dan juga lainnya telah menjadi inti dan esensi proyek modern, yang kemudian membuat kita melalaikan kemiskinan, disintegrasi sosial, dan juga hancur binasanya bumi, dalam arti ekploitasi materi dan juga nilai-nilai mulia.

BACA JUGA  Gempa Lombok: Terbatasnya Bantuan Medis Hingga 'Penyanderaan' Teraphis

Kesulitan besar bagi umat Islam saat ini dalam bidang politik, hukum, dan budaya berasal dari kontradiksi antara aspirasi moral dan budaya mereka, di satu sisi, dan realitas moral dunia modern di sisi lain.

Orang-orang Muslim saat ini mendapati diri mereka terjebak di tengah konflik besar antara apa yang dikatakan agama mereka kepada mereka untuk berjuang secara moral, dan apa yang diminta negara secara politis.

Dalam negara modern, negara ‘adalah agen tertinggi’ yang memiliki kedaulatan tertinggi dan ucapan akhir. Ini bertolakbelakang dengan tata pemerintahan Islam yang ‘tidak mengizinkan kedaulatan lain selain kedaulatan Tuhan’. Negaralah yang meratifikasi kehendak ilahi, bukan sebaliknya’. Tidak dapat diragukan lagi, bahwa ‘negara berdiri sebagai tuhan-nya tuhan’ atau mengambil langkah lebih jauh, ‘tidak ada tuhan selain negara’.

Bagi sebagian besar umat Islam saat ini, Syariat tetap menjadi sumber ajaran agama sekaligus sumber kekuatan moral. Namun, umat Islam masa modern dihadapkan pada tantangan untuk mampu merekonsiliasi dua kenyataan:

Pertama, kenyataan ontologis negara-modern dan juga kehadirannya yang seolah-olah tidak dapat ditolak;

Kedua, kenyataan deontologi tentang keharusan untuk menghadirkan suatu bentuk pemerintahan Syariat.

Namun, dalam upaya untuk mengislamisasi negaranya, gerakan politik Islam tidak pernah menentang ide warisan kolonial Eropa dalam bentuk negara bangsa, melainkan hanya mencoba membuat negara bangsa menjadi “Islami”. Bukannya mencoba mencari alternatif model konstitusi, mereka justru menguatkan monisme hukum, bahwa kekuasaan membuat penguasa memiliki otoritas untuk membuat hukum tunggal.

 

Download laporan selengkapnya di sini: Laporan Syamina Edisi 8 Juni 2018

Laporan Syamina: Pemerintahan Islam dan Negara Modern
Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Video Kajian

Empat Golongan yang Diberi Nikmat Mutlak

KIBLAT.NET – Empat Golongan yang Diberi Nikmat Mutlak. Allah Maha Pemurah. Dia memberikan karunia dan...

Rabu, 13/06/2018 15:04 0

Palestina

Giliran Otoritas Palestina Mengecam Yahya Staquf ke Israel

Otoritas Palestina melalui pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam kehadiran Yahya Staquf ke Israel.

Rabu, 13/06/2018 15:04 0

Indonesia

Hari Ini, Puncak Arus Mudik Lebaran 2018

Pada H-2 Lebaran, Junaidi memprediksi kemacetan yang akan terjadi di Jalan Tol Cawang hingga Cikampek. Namun Kemenhub sudah menyiapkan antisipasi jika terjadi kemacetan di jalan tol tersebut. 

Rabu, 13/06/2018 14:55 0

Indonesia

Komisi Hukum MUI Kecewa dengan Yahya Staquf

Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Pusat, DR. Ikhsan Abdullah, SH. MH mengaku kecewa dengan Katib Aam PBNU

Rabu, 13/06/2018 14:25 0

Indonesia

Mardani: Presiden Bertanggungjawab Atas Kunjungan Yahya Staquf ke Israel

Anggota Fraksi PKS DPR RI, Mardani Ali Sera menyatakan bahwa yang bertanggungjawab atas kunjungan Anggota Wantimpres dan tokoh Nahdatul Ulama (NU) Kyai Yahya Staquf Ke Israel adalah Presiden Jokowi.

Rabu, 13/06/2018 14:24 1

Irak

Muqtada Al-Sadr dan Hadi Al-Umari Bentuk Koalisi Politik

Meski keduanya memiliki perbedaan, namun mereka sama-sama berpaham Syiah. Hal itu tak menghentikan mereka berkoalisi

Rabu, 13/06/2018 13:34 0

Indonesia

FPI: Yahya Chalil Staquf Khianati UUD 1945

Front Pembela Islam (FPI) menegaskan bahwa kunjungan Yahya Chalil Staquf ke Israel mengkhianati Undang-Undang Dasar 1945.

Rabu, 13/06/2018 11:51 0

Indonesia

Ditengah Krisis, LazisMu Taiwan Berhasil Salurkan Bantuan ke Gaza

komando Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Taiwan menyalurkan paket bantuan berbuka puasa bagi masyarakat di wilayah Bait Lahiya, Gaza Utara.

Rabu, 13/06/2018 11:28 0

Indonesia

KORSA: Penangkapan Kader IMM Tindakan Arogan

Komunitas Relawan Sadar (KORSA) Menyeruhan seluruh Mahasiswa di Indonesia untuk turun ke jalan melawan kriminalisasi terhadap Kader Ikatan mahasiswa Muhammadiya ini.

Rabu, 13/06/2018 11:23 0

Indonesia

PKS Sayangkan Kunjungan Yahya Staquf ke Israel

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyesalkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Yahya Cholil Staquf yang memenuhi undangan Israel menjadi pembicara dalam Acara AJC (American Jewish Comittee) Global Forum di Yerusalem, Israel, Minggu (10/6/2018).

Selasa, 12/06/2018 21:04 0

Close