... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Krisis Laut Cina Selatan, Data Sensitif Angkatan Laut AS Dibobol Hacker

KIBLAT.NET- Sebanyak 614 GB data proyek rahasia Angkatan Laut AS dilaporkan telah dicuri dari sebuah perusahaan kontraktor yang mengelola data tersebut. Meskipun memuat berbagai informasi super sensitif, termasuk informasi terkait program rudal supersonik Pentagon, pihak kontraktor ternyata belum melakukan klasifikasi data secara aman.

Sejumlah pejabat AS menyampaikan kepada The Washington Post, bahwa di tahun 2018 ini saja telah terjadi 2 kali pelanggaran di perairan yang dekat dengan pulau-pulau sengketa di Laut Cina Selatan. Insiden pelanggaran semacam itu dianggap berisiko merugikan militer AS yang terjadi pada bulan Januari dan Februari lalu.

Pejabat Amerika meyakini, para hacker Cina yang bekerja untuk kepentingan sebuah badan intelijen Beijing berada di balik insiden pencurian data sensitif guna mendukung proyek Naga Laut mereka. Proyek Naga Laut itu sendiri bertujuan mengintegrasikan sistem senjata yang ada dengan platform Angkatan Laut. Para hacker itu berhasil mendapatkan akses ke data sensor & sinyal, bahkan juga informasi radio yang berasal dari kapal selam Amerika.

Data ini mampu menyuplai informasi berharga pada jarak berapa kapal-kapal selam AS bisa mendeteksi kehadiran kapal-kapal perang Cina. Menurut tim investigator, para informan yang bekerja di bawah Kementerian Keamanan Negara (Cina) juga telah berhasil mendapatkan perpustakaan unit pengembangan kapal selam milik Angkatan Laut AS. Meski sekilas, di unit itu tersedia ratusan informasi mengenahi sistem mekanis dan perangkat lunak yang digunakan oleh matra laut AS tersebut.

Di antara data yang bocor memuat informasi tentang rencana-rencana Angkatan Laut AS memasang sistem rudal supersonik anti-kapal di armada kapal-kapal selam mereka. Demikian menurut laporan The Washington Post. Atas permintaan Angkatan Laut, laporan The Post tidak memuat rencana proyek secara spesifik supaya tidak semakin membahayakan keamanan AS.

Untuk menjaga material data, termasuk antisipasi dari kemungkinan rusak maupun hilang, para investigator mengatakan telah melakukan usaha yang akan memberikan sedikit kejutan guna menghambat para intruder yang hendak mencuri data. Hal itu dianggap perlu karena sejak awal data tersimpan dalam jaringan yang belum terklasifikasi secara aman.

Masih menurut The Washington Post, investigasi atas pelanggaran tersebut saat ini sedang dilakukan oleh tim gabungan dari US Navy bersama biro penyelidik FBI. Bahkan insiden ini ikut membuat Menteri Pertahanan Jim Mattis bersuara dan memperingatkan kepada perusahaan-perusahaan kontraktor militer untuk mewaspadai serangan siber. Lebih jauh, Mattis juga meminta kantor Inspektorat Jenderal Departemen Pertahanan (DoD) untuk fokus ke masalah ini.

Dalam laporannya, The Post tidak menyebutkan kontraktor mana yang menjadi sasaran serangan siber, namun terungkap bahwa mereka adalah yang mendapatkan tugas & mandat yang diberikan oleh unit Pusat Peperangan di Bawah Permukaan Laut; Pusat Litbang, Uji Coba & Evaluasi Kapal Selam; termasuk juga bagian Pertahanan & Ofensif Perang di Bawah Permukaan Laut Angkatan Laut AS.

Dampak insiden peretasan terhadap data kemampuan Angkatan Laut AS ini telah mulai dievaluasi oleh Kantor Manajemen Penilaian Kerusakan di bawah Pentagon. Sejauh ini, Pentagon masih menolak berkomentar soal temuan tersebut.

Isu peretasan & bocornya data sensitif Angkatan Laut AS ini mencuat bersamaan dengan persaingan kedua negara, AS dan Cina, untuk menguasai atau mendominasi Laut Cina Selatan. Dalam beberapa bulan terakhir, terjadi ketegangan yang terus meningkat seiring dengan langkah Washington yang secara berkali dan berulangkali mengirim kapal-kapal perang mereka ke wilayah perairan sengketa yang kemudian memicu kemarahan Beijing.

Di akhir Mei lalu, kapal perang jenis penghancur peluru kendali milik AS, yaitu USS Higgins dan USS Antietam, dan sebuah kapal penjelajah kelas Ticonderoga milik AS juga yang dilengkapi dengan rudal berlayar pada jarak 12 mil laut di sekitar kepulauan Paracel. Kepulauan Paracel ini belum berpenghuni dan diklaim kepemilikannya oleh Cina dan Vietnam.

Merespon kehadiran kapal-kapal perang Amerika, Kementerian Pertahanan Cina mengutuk keras kehadiran armada AS itu dengan mengatakan bahwa manuver AS yang sudah berulangkali dengan dalih kebebasan operasi navigasi (FONOP) itu merupakan provokasi yang mengganggu kedaulatan negara Cina.

Sementara Cina sendiri sudah mengambil langkah-langkah dengan membangun sejumlah infrastruktur buatan dan juga mengerahkan infrastruktur militer, termasuk membangun instalasi sistem pertahanan anti-pesawat & anti-rudal di kepulauan Paracel dan Spratly.

Di saat ketegangan terus meningkat di kawasan kaya sumber daya alam di Laut Cina Selatan yang melibatkan sejumlah negara seperti Vietnam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura, Pentagon tiba-tiba muncul pekan lalu dan bersumpah akan bersaing keras dengan Cina di kawasan sengketa Laut Cina Selatan.

Pernyataan provokatif Amerika Serikat itu muncul tidak lama setelah AS membatalkan undangan kepada Cina untuk berpartisipasi dalam latihan perang Lingkar Pasifik 2018 (RIMPAC 2018) yang melibatkan banyak negara. Pembatalan itu dilakukan karena AS menganggap Cina terus melakukan kebijakan militerisasi di Laut Cina Selatan.

Redaktur: Yasin Muslim
Sumber: rt.com

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

BMH Jatim Gelar Buka Puasa Bareng di Kampung Muallaf Tengger

Kali ini BMH Perwakilan Jawa Timur pada Jumat (08/06/2018) menyalurkan bantuan berupa 500 paket sembako untuk warga di Kampung Muallaf Suku Tengger,

Ahad, 10/06/2018 08:05 0

Indonesia

MA Tolak Kasasi Alfian Tanjung, Pengacara Ungkap Kejanggalan

Alfian dijerat 2 tahun penjara karena menyebut Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sebagai antek Partai Komunis Indonesia

Ahad, 10/06/2018 07:01 0

Indonesia

Mudahkan Identifikasi, Koper dan Paspor Jemaah Haji Diberi Tanda Warna

Satu lagi terobosan layanan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Tahun ini, koper dan paspor jemaah akan diberi tanda warna.

Sabtu, 09/06/2018 20:35 0

Indonesia

Tengku Zulkarnain: Penuhi Panggilan Israel Lukai Rakyat Palestina

Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Tengku Zulkarnain mengecam jika ada tokoh umat Islam Indonesia yang datang ke Israel. Menurutnya, tindakan tersebut menghianati undang-undang dasar 1945.

Sabtu, 09/06/2018 20:27 0

Indonesia

PBNU: Kehadiran Gus Yahya ke Israel Atas Nama Pribadi

Ketua PBNU H Robikin Emhas mengatakan bahwa kedatangan Katib Aam PBNU Yahya Staquf tidak mewakili PBNU. Ia menyatakan bahwa kehadiran itu atas nama pribadi.

Sabtu, 09/06/2018 18:00 0

Indonesia

Beredar Undangan Israel untuk Gus Yahya Jadi Pembicara di Tel Aviv

Katib Aam PBNU KH Yahya Chalil Staquf berencana untuk datang ke Israel. Kedatangan itu memenuhi undangan dari The Israel Council on Foreign Relations menjadi pembicara.

Sabtu, 09/06/2018 16:53 0

Indonesia

Solidaritas Palestina Dituding Penyebab Terorisme, Ini Jawaban ACT

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut bahwa solidaritas terhadap Palestina adalah salah satu penyebab terorisme. Menjawab hal itu, lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap mengungkapkan bahwa sejarah bangsa Indonesia masih memiliki hutang kepada Palestina.

Sabtu, 09/06/2018 16:25 0

Indonesia

Hanya Berbekal 2 Pucuk Senjata, Ali Kalora Lanjutkan Perjuangan Santoso

Ali juga berpesan kepada para pendukungnya agar jangan pernah berpikir untuk negosiasi ataupun menyerah. Ia mengungkapkan kondisi kelompok MIT yang hanya memiliki dua pucuk senapan melawan aparat yang beribu-ribu jumlahnya, tapi masih berjuang sampai saat ini.

Sabtu, 09/06/2018 16:13 1

Indonesia

Dari Hutan Poso, Mujahidin Indonesia Timur Rilis Video Berdurasi 2 Menit

Sejak kematian Santoso pada Juli 2016, lama tidak terdengar kabar dari Mujahidin Indonesia Timur. Kelompok yang dimasukkan ke daftar teroris oleh pemerintah Indonesia ini muncul lagi dengan sebuah tayangann video yang beredar di media sosial

Sabtu, 09/06/2018 15:52 0

Opini

Matinya Keadilan, Suburnya Kediktatoran

Tidak heran bila masyakat menganggap rezim Jokowi begitu represif dan otoriter. Hal ini bisa dilihat dari penonaktifan seorang Guru Besar Fakultas Hukum dari UNDIP, Prof Suteki. Saat ini, Beliau menghadapi sidang kode etik atas dugaan keterkaitannya dalam HTI, sehingga pihak kampus memberhentikannya sementara dari jabatan Ketua Program Studi (Prodi) Magister Ilmu Hukum, Ketua Senat Fakultas Hukum, dan Anggota Senat Akademik.

Sabtu, 09/06/2018 15:35 0

Close