... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

Suara Pembaca

Matinya Keadilan, Suburnya Kediktatoran

Foto: Ilustrasi

KIBLAT.NET – Indonesia yang katanya negara hukum semakin menjauh dari hukum itu sendiri. Di bawah pemerintahan Jokowi, hukum dikebiri oleh kepentingan rezim. Tidak heran bila masyakat menganggap rezim Jokowi begitu represif dan otoriter. Hal ini bisa dilihat dari penonaktifan seorang Guru Besar Fakultas Hukum dari UNDIP, Prof Suteki.

Saat ini, ia menghadapi sidang kode etik atas dugaan keterkaitannya dalam HTI, sehingga pihak kampus memberhentikannya sementara dari jabatan Ketua Program Studi (Prodi) Magister Ilmu Hukum, Ketua Senat Fakultas Hukum, dan Anggota Senat Akademik.

Semakin lucu saja negeri ini. Narasi radikalisme dan terorisme terus diulang demi membenarkan kerepresifan pemerintah terhadap kelompok atau invidu yang dianggap anti pancasila, terutama terhadap ide Khilafah. Kita masih ingat bagaimana kesewenangan pemerintah terhadap pembubaran HTI yang dinilai tak berkeadilan. Secara sepihak pemerintah menuding kelompok ini sebagai kelompok anti pancasila karena dianggap menjajakan ide Khilafah.

Narasi anti pancasila ini pun diputar kembali lewat komentar Prof Mahfud MD saat berbicara di ILC tvone. Beliau mengatakan ada 3 kelompok radikal di Indonesia yang hendak mengganti ideologi negara dengan Islam, diantaranya Majelis Mujahidin Indonesia, HTI, dan KPPSI. Semakin jelas gerakan menangkal radikal lebih dialamatkan kepada kelompok Islam yang menghendaki aturan Islam diterapkan dalam kehidupan. Berlindung dibalik Pancasila lalu membenarkan segala tindakan represifnya.

BACA JUGA  Internet di Indonesia, Sudah Layak Anak?

Sejak rezim Jokowi berkuasa, rasanya keadilan sudah mati di negeri ini. Tidak heran bila masyarakat menilai rezim Jokowi anti kritik. Kaum akademisi dibungkam dengan tekanan dan ancaman. Bahkan Menristekdikti sesumbar akan mengawasi No HP dan media sosial mahasiswa dan dosen yang terindikasi radikal. Sangat berlebihan bukan? Apa sebenarnya yang mau dikejar pemerintah? Menciptakan suasana takut dan teror terhadap rakyatnya sendiri. Main tuduh, main ancam, dan main bungkam.

Pakar hukum Universitas Juanda Bogor DR Muhammad Taufik SH. menyatakan surat keputusan (SK) yang diberikan rapat senat fakultas hukum Universitas Diponegoro atas penonaktifkan sementara jabatan kepada Prof Suteki sebagai pengajar, tidak sah demi hukum. Dukungan terhadap Prof Suteki pun mengalir deras. Dugaan anti NKRI dan anti Pancasila terhadap beliau karena unggahannya di media sosial terkait Khilafah sungguh di luar nalar.

Seolah pemerintahlah yang Maha Benar menafsirkan apa dan bagaimana individu itu dikatakan anti pancasila dan anti NKRI. Ketakutan rezim terhadap Khilafah tampak berlebihan bahkan terkesan memusuhi benar. Padahal Khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Memusuhi Khilafah sama halnya memusuhi ajaran Islam.

Semakin represifnya pemerintah terhadap kelompok atau individu kritis, hal itu akan berbalik arah menyerang mereka. Terus menerus memainkan bandul kedzaliman dan kesewenangan, pada akhirnya bandul itu akan memantul kembali kepada pengayunnya. Sejarah mencatat, kekuasaaan dzalim dan represif tak pernah bertahan lama.

BACA JUGA  Islam, Kebudayaan, dan Peradaban: Dari Barat Hingga Melayu

Terus menerus memusuhi Islam dan ajarannya sungguh sia-sia. Sejarah pun menjadi saksi bahwa kedzaliman akan tumbang dan Islam kembali dimenangkan. Seperti halnya film-film yang bercerita tentang kepahlawanan, akhir kisahnya selalu sama, kebenaran selalu menang.

 

 

Oleh Chusnatul Jannah – Lingkar Studi Perempuan Peradaban

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Artikel

Apakah Terorisme Negara Hanya Mitos?

Karena teror negara adalah masalah dunia yang utama dan terus tumbuh. Negara sekecil apapun lebih mempunyai kekuatan untuk melakukan teror dibanding organisasi teroris non-negara paling terampil sekalipun. Dan sejak perang dunia II hingga hari ini, kita masih terus menyaksikan berbagai teror yang disponsori negara terhadap etnis tertentu ataupun kelompok politik tertentu, dan mengakibatkan kematian

Sabtu, 09/06/2018 15:18 0

Indonesia

Gantikan Kazakhstan, RI Terpilih Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB

Bersama Belgia, Republik Dominika, Afrika Selatan, dan Jerman, Indonesia akan menjabat untuk periode 2019-2020.

Sabtu, 09/06/2018 07:07 0

Palestina

(Foto) Ketika Tabung Gas Air Mata Israel Menancap di Wajah Abu Sabla

KIBLAT.NET, Gaza- Seorang pengunjuk rasa Palestina tak kuasa menahan sakit akibat tabung gas air mata...

Sabtu, 09/06/2018 06:38 0

Palestina

Kenakan Rompi Mendiang Putrinya, Ibunda Razan Al Najjar Jadi Relawan Medis

Ibunda mendiang Razan Al Najjar pada Jumat (08/06/2018) ikut menjadi sukarelawan medis, mengobati pengunjuk rasa yang terluka di perbatasan Gaza.

Sabtu, 09/06/2018 05:50 0

Indonesia

Sebut Islam dan Melayu Penjajah, Cornelis Langgar Empat Pasal

Cornelis telah melanggar empat pasal sekaligus. Antaranya, Satu Pasal 160 tentang penghasutan, ancamannya enam tahun kemudian pasal 36 KUHP ancamannya sembilan tahun kemudian dia melanggar pasal 28 UU 11 tahun 2008 tantang ancaman transaksi dan elektronik ancamannya enam tahun dan denda satu milyar rupiah.

Jum'at, 08/06/2018 23:57 0

Arab Saudi

Pengadilan Saudi Vonis Mati Empat Sel Teroris Iran

"Para teroris dilatih di kamp-kamp di Iran dan berencana untuk membunuh tokoh-tokoh terkemuka," tambah media itu.

Jum'at, 08/06/2018 16:50 0

Indonesia

Pemerintah Awasi Kampus, KSHUMI: Representasikan Sistem Otoritarian

Ketua Umum Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI), Chandra Purna Irawan menegaskan bahwa langkah Menristekdikti menciderai HAM.

Jum'at, 08/06/2018 16:44 0

Australia

Pasukan Australia Dilaporkan Terlibat Kejahatan Perang di Afghanistan

Penyelidikan, yang dilaporkan oleh Fairfax Media menyebutkan, beberapa tentara Australia terlibat dalam kekerasan yang tidak sah dan ilegal selama operasi yang mengabaikan HAM.

Jum'at, 08/06/2018 16:16 0

Amerika

Pentagon Berencana Kurangi Jumlah Pasukan Khusus di Afrika

Para pejabat Pentagon dilaporkan tengah berdebat di internal mereka mengenai seberapa besar kekuatan pasukan khusus AS yang harus dikerahkan di Afrika.

Jum'at, 08/06/2018 15:45 0

Indonesia

Indonesia Bersaing dengan Maladewa untuk Jadi Anggota DK PBB

Indonesia hari ini (08/06/2018) akan melewati voting atau pemilihan untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB)

Jum'at, 08/06/2018 15:23 0

Close